Salah satu permasalahan utama pengelolaan sumberdaya alam ialah penguasaan hutan dan lahan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kerakusan manusia dalam meraup sumberdaya alam di Indonesia dirasa sudah cukup mengingat telah banyak bahkan berlebih hutan dan lahan yang diberikan ke segelintir orang tersebut. Padahal, wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh izin-izin korporasi terbukti tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan dalam mendorong pemasukan negara dari sektor sumber daya alam adalah program-program di setiap sektor yang cenderung  ekspansif. Padahal permasalahan sesungguhnya adalah produktivitas, bukan kurangnya lahan.  Contoh kasus seperti produksi kelapa sawit, di Indonesia setiap satu hektar lahan sawit hanya mampu memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 3 ton, sedangkan di Malaysia setiap hektarnya mampu memproduksi 12 ton. Faktanya, luasan perkebunan kelapa sawit terus bertambah dan mengorbankan hutan alam tersisa.

Pengetahuan tentang penyebab banjir karena hutan yang semakin berkurang sudah ditanamkan sejak dini. Mirisnya, pemahaman dan logika sederhana tersebut jarang sekali tertuang dan kerap dilupakan dalam setiap kebijakan dan implementasinya, terlebih pada kebijakan-kebijakan penanggulangan dan mitigasi banjir yang tidak pernah tepat sasaran pada permasalahan utama. Justru, curah hujan yang tinggi kerap dijadikan “tumbal” sebagai penyebab banjir. Kebijakan-kebijakan dalam mitigasi banjir seakan tidak pernah melihat bahwa berkurangnya tutupan hutan adalah penyebab utama bencana banjir. Korelasi antara tutupan hutan dengan rasio risiko banjir BNPB memperlihatkan semakin rendahnya rasio tutupan hutan di suatu wilayah mengakibatkan semakin tingginya potensi banjir yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, wilayah-wilayah yang memiliki rasio tutupan hutan tinggi memiliki nilai risiko banjir yang rendah.

KPK menyatakan bahwa potensi korupsi terbanyak berada di sektor Sumber Daya Alam. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK telah mengidentifikasi terdapat puluhan titik rawan korupsi di sektor pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu yang menjadi titik paling rawan ialah suap dan gratifikasi yang ada dalam setiap tahapan perizinan. Hingga tahun 2017 saja, tercatat ada sekitar 739 orang dari berbagai macam latar belakang menjadi target penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi SDA. Selain itu, fakta lain juga memperlihatkan lebih dari 70% kepala daerah saat pilkada didukung korporasi berbasis sumber daya alam, dengan kompensasi kemudahan izin usaha. Jadi, tidak heran jika banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Dari sisi kerugian, hingga tahun 2014 KPK sudah menangani 16 kasus korupsi terkait perizinan Sumber Daya Alam (SDA) dengan kerugian negara mencapai Rp 3,5 triliun. Angka  fantastis ini memperlihatkan adanya jual beli izin di birokrasi kita saat ini. Khususnya di sektor sumber daya alam.

Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi salah satu kunci dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam yang cenderung tertutup menjadi celah terjadinya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan secara terbuka akan turut membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Baik itu tahap perencanaan, perlindungan, dan juga pengawasan publik dalam setiap aktivitas pengelolaan SDA. Contoh kasus seperti peta-peta izin, AMDAL, HGU, dan lain sebagainya yang secara regulasi dan ketetapan hukum telah dinyatakan sebagai dokumen terbuka namun dalam pelaksanaannya masih saja tertutup. Bahkan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum kerap dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh adalah pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang menolak membuka data HGU perkebunan kelapa sawit walaupun telah diputus sebagai dokumen terbuka oleh Mahkamah Agung.

Ketidakadilan dan ketimpangan terhadap pendistribusian izin pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia merupakan persoalan yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Dampaknya, konflik sosial antara masyarakat dan korporasi hampir selalu muncul dalam setiap aktivitas pemanfaatan hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi besar (swasta). Bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari 161 konflik di tahun 2013 bertambah menjadi 1.084 kasus di tahun 2017. Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun juga pernah menyampaikan bahwa gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Ia menyatakan sebagian besar hutan dikuasai oleh perusahaan swasta.

Banyak orang yang lebih memilih diam karena ketidaktahuan. Sehingga penting untuk membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi terkait kondisi hutan di Indonesia. Dengan itu, kita mampu mengajak masyarakat untuk tidak hanya diam dan turut serta menyuarakan bahwa #SudahCukup hutan Indonesia ditebang. #SudahCukup luas hutan Indonesia yang dikonversi dan dikorbankan, #SudahCukup korupsi di sektor sumber daya alam, #SudahCukup pengelolaan hutan yang dikelola secara diam-diam dan #SudahCukup masyarakat Indonesia berdiam diri atas ketidakadilan yang terjadi.