Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) yang sedang diusulkan oleh DPR untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat sejumlah hal baru yang positif. Namun RUU KSDAHE belum sepenuhnya mengubah model konservasi yang sangat berpusat kepada negara. Padahal, perkembangan global menunjukkan pentingnya peran masyarakat adat dan lokal dalam konservasi.…
Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera (SELARAS) adalah program yang diusung untuk mempromosikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan lahan. SELARAS memilih lokasi-lokasi dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap keberadaan sumber daya hutan Indonesia. Tata kelola hutan harus bisa menjamin sumber daya hutan memberikan akses dan hak bagi masyarakat/masyarakat…
PENGANTAR ECJP Environmental Citizen Journalism Program (ECJP) merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh FWI dan Mongabay Indonesia dalam rangka meningkatkan peran masyarakat (citizen) untuk turut terlibat dalam menyebarluaskan informasi kondisi hutan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya citizen-citizen jurnalis yang kredibel dalam menyampaikan suatu informasi disertai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Melanjutkan kesuksesan ECJP#1 yang…
Masyarakat Aru memiliki sejarah panjang konflik tenurial soal perlawanan terhadap rencana investasi lahan skala besar. Tidak hanya sekali, sejak masa orde baru mereka telah berhadapan dengan korporasi yang hendak mengeksploitasi sumberdaya alam Aru. Pada tahun 2013 masyarakat melakukan penolakan besar-besaran terhadap rencana perkebunan tebu yang diinisiasi oleh Menara Group, luasnya tak tanggung-tanggung yaitu hampir 70 persen dari luas daratan Aru.…
Pada hari Selasa 22 November 2022, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia mengadakan Webinar “Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Webinar ini bertujuan untuk Pengarusutamaan Pilar Keterbukaan Informasi Publik (Meliputi Aktor Kelembagaan, Landasan Kebijakan serta Implementasi Keterbukaan Informasi Publik) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah…
Memutus Asimetris Informasi Sebagai Upaya Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa di Provinsi Papua Barat Keadaan Hutan Bioregion Papua Bioregion Papua merupakan garis imaginasi biogeografi untuk wilayah timur Indonesia yang berada pada paparan sahul (sahul land). Bioregion Papua menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna khas, bahkan keberadaan mamalia berkantung seperti kanguru dan beberapa jenis burung khas Australia, mencerminkan tingkat keanekaragaman…
oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri tulisan terakhir ini, tim kolaborasi mengulas mengenai kalau sampai ada peternakan sapi skala besar masuk, ekosistem rusak, kehidupan masyarakat adat termasuk tradisi budaya mereka, maupun keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru ini pun terancam. Rencana ubah hutan dan dan lahan menjadi…
oleh Tim Kolaborasi* di 12 October 2022 Selain hutan tropis, hutan mangrove dan savana, Kepulauan Aru di Maluku, ini punya ekosistem karst. Dalam seri tulisan ketiga ini tim kolaborasi akan mengulas mengenai bentang karst yang ekosistem penting yang bakal terancaman kalau sampai masuk peternakan sapi skala besar. Tulisan seri pertama membahas soal keterancaman hutan dan savana termasuk masyarakat adat kalau sampai peternakan sapi skala…
oleh Tim Kolaborasi* di 11 October 2022 Bagaimana kabar empat perusahaan peternakan sapi dengan izin seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku? Dalam seri tulisan kedua ini, tim kolaborasi akan mengulas seputar empat perusahaan peternakan sapi di Kepulauan Aru, berelasi dengan siapa dan perkembangannya saat ini. Artikel seri pertama, membahas mengenai risiko, dan ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst…
oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar di dua kecamatan dengan 16 desa. Tim kolaborasi membuat seri tulisan mengenai risiko, ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst maupun kekhawatiran Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas ruang hidup…
Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU sebagai informasi publik, tidak kunjung di eksekusi. Selama tujuh tahun Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi HGU ke publik. Kini, berada di bawah rezim menteri yang baru, kami mengajak kawan-kawan untuk kembali mendesak Kementerian ATR/BPN patuh hukum dan #BukaInformasiHGU! Dukung kami…
Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas…
