Jakarta, 15 Agustus 2023. FWI menghadiri undangan dari US Embassy di Jakarta. Pokok bahasan pertemuan tersebut untuk membicarakan Konservasi Biodiversitas berbasis masyarakat adat dan lokal atau “Local and Indigenous Peoples’s Environmental Conservation”. Pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh beberapa NGO nasional lainnya, yakni Pusaka, AMAN, dan WALHI, serta yang hadir secara online seperti USAID, KSPPM, YMKL, dan KKI WARSI. Adanya rencana US Embassy dalam menyusun project baru kedepan, dibutuhkan masukan dan kerjasama antar NGO di Indonesia, guna menghindari adanya overlap dan juga double project untuk lokasi dan isu yang sama sehingga poin-poin penting yang sedang dikerjakan masing-masing organisasi perlu diketahui oleh US Embassy.
FWI yang diwakili oleh Ogy Dwi Aulia menyampaikan pokok-pokok kerja organisasi yang sedang dilakukan berkaitan dengan proyek biodiversitas yang saat ini sedang didanai oleh RFN. Adapun pokok kerja organisasi sebagai berikut:
- Prioritas fokus kerja FWI saat ini untuk isu Konservasi dan Masyarakat adalah di Kepulauan Aru sampai 5 tahun kedepan. Dengan detail pekerjaan Pemetaan wilayah adat, advokasi, pengembangan ekonomi, dan kepemudaan).
- Kerja-kerja FWI di lingkup Nasional: monitoring deforestasi, kerjasama dengan para pihak, kepemudaan, dan advokasi kebijakan konservasi. FWI juga mendorong implementasi kebijakan konservasi di level nasional melalui kebijakan RUU KSDAHE. Organisasi ICCA memiliki peranan penting dalam mendorong perubahan paradigma kebijakan konservasi dalam RUU KSDHE.
- Kerja kerja FWI di lingkup Internasional: berperan aktif dalam CBD, mempromosikan pelaku utama konservasi di wilayah masyarakat/masyarakat adat, serta intervensi kebijakan dalam Global Biodiversity Framework.
- FWI sudah tergabung kedalam koalisi international terkait Biodiversitas dan Masyarkat Adat. FWI telah tergabung dengan CBD Alliance sehingga bisa menjadi modal dasar dalam mengintervensi kebijakan di nasional.
- Pembahasan terhadap Target 3 dalam GBF, perlu memperhatikan implementasi dan benefit sharing ke masyarakat adat.
Organisasi lain yang turut hadir diberikan kesempatan dan menyampaikan pokok-pokok kerja organisasi mereka masing-masing.
FWI sebagai organisasi pemantau hutan independen di Indonesia menjamin berlangsungnya pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan dengan menempatkan pokok-pokok subjek konservasi, terutama pada masyarakat dan masyarakat adat. Momen pembahasan RUU KSDAHE adalah penting dalam mengubah paradigma konservasi di Indonesia dengan menempatkan masyarakat dan masyarakat adat sebagai pelaku konservasi di Indonesia. Hal penting lainnya yang menjadi pokok kerja organisasi adalah urgensi perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menggeser praktek konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang masih bias darat dan pulau besar.