News
Biodiversity Credit dengan Mengabaikan Industri Ekstraktif adalah Sia-Sia
Yerevan, 19 Oktober 2026 – Langkah Pemerintah Indonesia menyiapkan instrumen pembiayaan untuk melindungi keanekaragaman hayati (biodiversity credit) belum menuntaskan akar masalah atau bisa menjadi sia-sia. Instrumen pembiayaan itu justru berpotensi...
SelengkapnyaNasib Hutan Kita di Tengah Krisis Ekologis: Indonesia Butuh UU Kehutanan yang Baru
Pembahasan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas oleh DPR RI Adalah momentum krusial bagi...
SelengkapnyaTransformasi Setengah Hati Multiusaha Kehutanan
Multiusaha Kehutanan (MUK) merupakan skema yang memberi satu perusahaan kewenangan untuk menjalankan beragam kegiatan kehutanan di bawah satu izin. Secara konseptual, kebijakan ini dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas hutan...
SelengkapnyaDari Revisi Parsial Menuju Reformasi Substantif Tata Kelola Kehutanan
Secara spesifik temuan diberbagai lokasi menujukan adanya pola yang konsisten. Pertama, problem UU Kehutanan bukan hanya kelemahan implementasi, tetapi struktur penguasaan yang terlalu statecentered, pengukuhan kawasan yang dapat mendahului penyelesaian...
SelengkapnyaJalan Panjang Kedaulatan Pangan Indonesia
Jakarta, 24 September 2026 — Dua tahun lalu, dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam waktu empat tahun. Target berani itu kemudian dipercepat menjadi...
SelengkapnyaDari Ambon untuk Lorang: Belajar Budidaya Perikanan dan Rumput Laut Bersama BPBL Ambon
Ambon, 17 September 2026 – Setelah dua bulan mengikuti kegiatan magang di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, dua Masyarakat Adat Desa Lorang, Sipora Badidi atau yang akrab disapa Mama...
Selengkapnya
