Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan undang-undang baru yang berpihak pada pemulihan ekosistem, pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik tenurial. Konsolidasi Regional…
Jakarta, 7 Juni 2026 – Koalisi Reset Kehutanan secara resmi mengirimkan surat tuntutan kepada Pimpinan DPR, Ketua Badan Legislatif DPR, Komisi IV DPR, Panitia Kerja UU Kehutanan, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (4/06) untuk segera menghentikan proses revisi parsial Undang-Undang Kehutanan. Koalisi menilai pendekatan revisi yang berjalan saat ini bersifat tambal sulam, tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna, cenderung tertutup, dan…
Saat negosiasi Organisasi Maritim Internasional dibuka di London, sejumlah organisasi konservasi menyerukan kepada pemerintah untuk menolak biofuel sebagai jalur dekarbonisasi untuk pelayaran internasional London, 20 April 2026 — Saat para delegasi berkumpul hari ini di markas besar Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) untuk sesi ke-21 dalam Kelompok Kerja Antarsesi tentang Gas Rumah Kaca (Intersessional Working Group on Greenhouse Gases/ISWG-GHG-21),…
Jakarta, 16 April 2026. Koalisi Transisi Bersih (KTB) menilai rencana pemerintah menerapkan program mandatori pencampuran bahan bakar diesel dengan minyak nabati dari sawit sebanyak 50% (B50) berpotensi memicu deforestasi dan kenaikan harga pangan. Alokasi crude palm oil (CPO) untuk bahan bakar diperkirakan meningkat karena rendahnya densitas minyak nabati. Implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan bahan baku fatty acid methyl ester (FAME)…
Jakarta, 1 April 2026 — Forest Watch Indonesia (FWI) menyelenggarakan talkshow, pameran foto, dan pemutaran film bertajuk “Hutan Indonesia di Tangan Masyarakat: Alokasi Ruang Adat, Karbon, dan Ekonomi Restoratif untuk Masa Depan Berkelanjutan” pada Selasa (31/3) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang diseminasi data terbaru kondisi hutan Indonesia periode 2021–2024 sekaligus mendorong strategi perlindungan hutan berbasis masyarakat.…
Bandung, 25 Februari 2026 — Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan komunitas Masyarakat Adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, serta perwakilan legislatif untuk memperkuat dukungan publik dan menyusun langkah strategis percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat…
Halmahera Tengah, 21 Februari 2025 – Langkah korporasi tambang nikel PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia yang melaporkan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya, Weda Utara, Halmahera Tengah, kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara adalah bentuk nyata dari upaya perusahaan untuk mengkriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya sendiri. Kami memandang jika langkah korporasi ini bukan sekadar proses hukum biasa…
Jakarta, 22 Januari 2026 – Bencana hidrometeorologi di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera bagian utara pada penghujung 2025, menjadi penanda bahwa tembok ekologi Indonesia sangat rapuh. Sebuah tembok alami yang menjadi penyeimbang alam untuk melindungi makhluk di dalamnya dari bencana. Di atas kertas, efek domino nyata adanya ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan data 2.919 kejadian bencana per November 2025.…
Embaloh Hulu, 19 Desember 2025 – Forest Watch Indonesia (FWI) merilis kajian terbaru berjudul “Potret Ekonomi Restoratif di Kapuas Hulu: Masyarakat Adat Sebagai Penjaga Hutan dan Lahan Berkelanjutan” pada sesi kedua rangakain acara seminar dalam Festival Tenun Dayak Iban di Dusun Sadap. Kajian ini menyoroti peran masyarakat adat Dayak Iban di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus…
Gelondongan kayu tersapu banjir di Daerah Aliran Sungai Krueng Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada 28 November 2025. (Dokumentasi Apel Green Aceh) Aceh/Jakarta, 4 Desember 2025 – Temuan sekelompok pegiat lingkungan menguatkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh berkaitan dengan deforestasi. Sehari sebelum banjir menerjang Beutong Ateuh pada 26 November 2025, Apel Green Aceh…
NGO APPRECIATION AWARD Jakarta, 26 November 2025 — Forest Watch Indonesia (FWI) bersama 7 organisasi masyarakat sipil lainnya, yaitu: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, Pantau Gambut, Yayasan HAKA Aceh, Kaoem Telapak, Indonesia Corruption Watch (Aceh), ECPAT, Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menerima penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). FWI berkontribusi dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana…
Pemandangan udara pembukaan hutan dan pembangunan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi (GPA) di Desa Senayu, Distruk Sermayam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 18 September 2025. (Ulet Ifansasti/Greenpeace) Belém dan Jakarta, 15 November 2025 – Bersama lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Climate Action Network (CAN), Greenpeace menolak “Belém 4x Pledge,” inisiatif guna melipatgandakan produksi bahan…
