Forest Watch Indonesia (FWI) Dorong Sinergi Agenda Iklim, Biodiversitas, dan Hak Masyarakat Adat di People’s Conservation Summit (PCS) 2026

Yogyakarta, 1–3 September 2026 — Forest Watch Indonesia (FWI) berpartisipasi aktif dalam People’s Conservation Summit (PCS) yang diselenggarakan oleh WGII bersama Pandheka Universitas Gadjah Mada. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara agenda iklim, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat adat serta komunitas lokal (MAKL) dalam menghadapi krisis ekologis global.

PCS hadir sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengidentifikasi tantangan, memadukan pengetahuan tradisional dengan sains ilmiah, serta menyusun peta jalan strategis berbasis hak. FWI mengambil peran penting dengan menyelenggarakan panel dialog kebijakan bertajuk Konvergensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati: Menyelaraskan IBSAP 2025–2045, Second NDC, dan Hak Komunitas, serta Panel Kebijakan Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Ogy Dwi Aulia, Manajer Riset dan Data FWI dalam Panel Dialog Perubahan Iklim dan Konservasi : Satu Landscape Banyak Komitmen menyampaikan “Kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. IBSAP dan NDC harus diterjemahkan secara terpadu di tingkat lanskap, dengan menempatkan hak masyarakat adat sebagai fondasi utama. Tanpa itu, kita hanya akan melahirkan kebijakan teknokratis yang rapuh di lapangan.”

Tsabit Khairul Auni, Manajer Advokasi dan Kampanye FWI pada Side Kebijakan Konvergensi Iklim & Biodiversitas menyampaikan bahwa “Peningkatan suhu bumi dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan konsekuensi dari sistem pembangunan yang memberikan ruang besar bagi aktivitas ekstraktif dan tak berkeadilan. Kita butuh perubahan arah pembangunan yang menghargai batas ekologis, memperbaiki tata kelola ruang, dan memastikan kepentingan ekonomi tidak berjalan dengan mengorbankan lingkungan serta kehidupan masyarakat    ” 

Selain itu, pada Panel Dialog Kebijakan Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengkampanye isu Hutan FWI Respati Bayu Kusuma mengatakan bahwa “Saat ini ada tiga Undang-Undang terkait konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang perlu kita kawal bersama yaitu Revisi UU Kehutanan, RUU Masyarakat Adat, dan UU KSDAHE. Ketiga Undang-undang ini belum sinkron dan menyebabkan tumpang tindih antara satu dengan lainnya”

Dia menjelaskan bahwa ketiga Undang-Undang tersebut belum sinkron antara satu dengan  lainnya, “Sebagaimana contoh dalam UU Kehutanan yang masih memiliki paradigma kolonial dan justru terlalu mengatur mengenai pengakuan terkait masyarakat adat, sehingga dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan RUU Masyarakat Adat yang sekarang sedang didorong bersama, sedangkan, UU KSDAHE yang baru masih menggunakan pendekatan fortress conservation yaitu konservasi yang memisahkan antara alam dan manusia, padahal sejatinya masyarakat adat/lokal sudah menjadi aktor utama dalam konservasi dan terbukti berhasil”, katanya.

Bayu juga menambahkan bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki hasil yang baik, “Hal ini menandakan perlunya penyusunan kebijakan yang koheren, komprehensif, berbasis ilmu pengetahuan,  dan melibatkan masyarakat secara konkrit, bukan hanya melalui saluran aspirasi semacam RDPU, tetapi pemerintah dan DPR harus aktif menjangkau masyarakat ke tingkat tapak karena merekalah yang paling terdampak dari kebijakan ini”.

Melalui PCS, Forest Watch Indonesia menegaskan komitmennya untuk:

• Mendorong kebijakan iklim dan biodiversitas yang koheren, berbasis hak, dan berpihak pada komunitas lokal.
• Memastikan pendanaan iklim lebih adil, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal.
• Mengawal revisi UU Kehutanan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan pengakuan hak tenurial.

Konferensi ini juga menjadi langkah persiapan menuju CBD COP17, dengan menampilkan kontribusi kolektif Indonesia dalam memperkuat agenda global konservasi dan iklim.