Jakarta, 24 September 2026 — Dua tahun lalu, dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam waktu empat tahun. Target berani itu kemudian dipercepat menjadi tiga tahun pada Forum APEC di Peru, lalu dirapatkan lagi menjadi hanya satu tahun dalam Sidang Kabinet Paripurna, 22 Januari 2025. Ambisi tersebut sempat memicu keraguan publik, namun data dan fakta di lapangan awal tahun ini membuktikan sebaliknya: Indonesia resmi mencatatkan surplus pangan strategis seperti beras dan jagung.
Arah dan pemikiran Presiden Prabowo tentang kedaulatan pangan sejatinya bukanlah gagasan yang muncul tiba-tiba. Pangan telah menjadi perhatian utamanya jauh sebelum menjabat sebagai Presiden RI. Hal ini tecermin jelas dari arah kebijakan dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra serta bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang menekankan prinsip dasar bahwa pangan adalah komoditas strategis, bukan sekadar komoditas ekonomi biasa.
Komitmen tersebut kemudian dikristalkan ke dalam 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat Visi Asta Cita. Visi besar ini mendapat payung hukum yang kokoh melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Momentum Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2026 mengusung tema relevan dari FAO: “Innovate today, Nourish tomorrow” atau berinovasi hari ini, memberi nutrisi untuk masa depan. Sejurus dengan semangat tersebut, kini saatnya menimbang hasil capaian secara jernih: mengidentifikasi apa yang telah diraih, memetakan kekurangan yang ada, serta merumuskan langkah agar swasembada tidak berhenti sebagai deretan angka statistik semata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau surplus 3,5 juta ton, melonjak 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024. Impor beras yang pada 2024 masih mencapai 4,5 juta ton kini resmi menyusut hingga nol. Sementara itu, produksi jagung 2025 menembus 16,11 juta ton pada kadar air 14 persen dengan surplus 0,47 juta ton, juga tanpa impor. Cadangan Beras Pemerintah per Agustus 2026 tercatat 5,24 juta ton, yang merupakan level tertinggi dalam sejarah stok beras nasional.
Dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Presiden menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian ini menjadi benteng krusial di tengah mengintai krisis pangan global. Laporan PBB memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah berisiko mendorong puluhan juta orang tambahan ke dalam kelaparan akut, sementara FAO mencatat sekitar 720 juta penduduk dunia kini menderita kelaparan. Cadangan pangan yang tebal memberi Indonesia bantalan yang kokoh saat pasar dunia mengalami gejolak.
Lonjakan produksi pangan tentu tidak lahir dari slogan semata, melainkan dari langkah konkret di tingkat tapak. Sejak 22 Oktober 2025, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dipangkas 20 persen melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, disertai penyederhanaan mekanisme penyaluran. Hasilnya, realisasi penyaluran pupuk subsidi sepanjang 2026 meningkat tajam. Bagi petani, pupuk adalah komponen biaya utama yang menentukan keberlanjutan usaha tani, sehingga penurunan harga dan kelancaran distribusi menjadi bentuk keberpihakan nyata dari pemerintah.
Petani tidak hanya membutuhkan sarana produksi yang terjangkau, tetapi juga kepastian bahwa hasil panen mereka dibeli dengan harga yang layak. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram hadir sebagai jangkar penyeimbang harga bagi petani padi. Adapun untuk komoditas jagung, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pengadaan dalam negeri sebesar 1 juta ton sepanjang 2026 dengan HPP Rp5.500 per kilogram pada kadar air 18–20 persen, yang dialokasikan sebagai cadangan jagung pemerintah hingga 2029. Melalui Inpres ini, petani jagung tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri saat panen raya ketika harga pasar biasanya tertekan.
Dukungan sejati kepada pemerintah bukanlah riuh tepuk tangan, melainkan pengawalan yang konsisten dan kritis. Organisasi petani perlu mengambil peran aktif memantau pelaksanaan HPP di lapangan, menghimpun data konflik agraria dan alih fungsi lahan dari berbagai daerah, serta melaporkan kendala teknis kepada Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI. Bagaimanapun, swasembada adalah buah kerja keras jutaan petani, peternak, dan nelayan. Ukuran keberhasilannya tercermin dari makin makmurnya produsen pangan skala kecil, bukan sekadar dari penuhnya gudang penyimpanan.
Pada Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 ini, Indonesia memiliki alasan kuat untuk menatap masa depan dengan optimistis. Tugas besar berikutnya adalah menjaga agar capaian ini berkelanjutan: mempertahankan stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim, menjamin harga yang adil bagi petani, melindungi dan mendistribusikan lahan secara berkeadilan, serta menyajikan data yang jujur. Dengan demikian, swasembada pangan benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi kedaulatan bangsa.
=======
Tentang Koalisi Transisi Bersih: Koalisi Transisi Bersih (KTB) adalah koalisi masyarakat sipil independen di Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 2023, beranggotakan organisasi lingkungan seperti Satya Bumi, Trend Asia, Sawit Watch, SPKS, Greenpeace, WALHI dan Forest Watch Indonesia. Koalisi ini berfokus pada tata kelola energi & keadilan, kritik kebijakan energi kotor dan kritik program mandatori B50.
Info lebih lanjut:
Restu Diantina, Satya Bumi restu@satyabumi.org
Refki Saputra, Greenpeace Indonesia refki.saputra@greenpeace.org
Tsabit K. Auni, Forest Watch Indonesia | tsabit@fwi.or.id
Siaran Pers dapat diunduh pada tautan dibawah ini: