Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK

Jakarta, 18 November 2026 – Koalisi Pemantau Independen, yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil, menyampaikan sikap bersama terhadap penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Pelemahan kedudukan dan fungsi Pemantau Independen (PI) dalam proses perubahan regulasi, pembatasan akses informasi kehutanan, dan tidak adanya tindak lanjut atas hasil pemantauan dinilai menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan.

SVLK dimaksudkan bukan hanya sebagai mekanisme sertifikasi, melainkan bagian dari penguatan tata kelola kehutanan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap pengawasan dan partisipasi publik. Dalam skema ini, PI berperan sebagai mekanisme check and balances: menelusuri rantai pasok hasil hutan, mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan dan pelanggaran, serta mengungkap persoalan ekologis dan sosial yang tidak selalu terjangkau oleh audit formal. Namun efektivitas PI masih dibatasi oleh terbatasnya akses informasi, kapasitas, dan pendanaan.

Kertas Posisi Bersama mencatat tiga persoalan krusial. Pertama, proses diskusi kebijakan yang tidak inklusif. PI hanya menerima satu kali draf Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan (diterima 18 Juni 2026). Draf tersebut memangkas lima pasal tentang PI menjadi satu pasal normatif (Pasal 288), mendelegasikan pengaturan hak PI ke peraturan teknis, dan menghapus dasar hukum fasilitasi pendanaan (eks-Pasal 248).

Kedua, pengebirian hak atas informasi dan jaminan perlindungan. Dokumen perizinan, RKUPH, RKTPH, RPBBI, peredaran hasil hutan, dan data produksi kayu olahan per perusahaan dikecualikan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025. Padahal, Komisi Informasi Pusat pada 2015 memutuskan RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI sebagai informasi terbuka, putusan yang dikuatkan oleh PTUN Jakarta. Pembatasan ini juga dinilai bertentangan dengan Lampiran IX FLEGT VPA Indonesia-Uni Eropa (Perpres No. 21 Tahun 2014). Draf revisi juga menghilangkan jaminan perlindungan, hak memperoleh data, dan akses lokasi pemantauan.

Ketiga, hasil pemantauan PI tidak ditindaklanjuti. Temuan PI kerap berhenti pada mekanisme sertifikasi, tanpa mekanisme tindak lanjut laporan yang transparan dan dapat ditelusuri. Pengaturan sanksi administratif dalam draf revisi juga belum komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum. Kepemilikan sertifikat SVLK maupun dokumen V-Legal tidak boleh menggantikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serius.

Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional JPIK, menyatakan bahwa kredibilitas SVLK tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan berfungsinya Pemantau Independen (PI). 

“Pelemahan posisi Pemantau Independen merupakan kemunduran serius dalam tata kelola kehutanan dan mempertaruhkan kredibilitas SVLK. Tanpa jaminan perlindungan, akses informasi dan ruang pemantauan yang efektif, keterlibatan PI justru menjadi alat legitimasi atas klaim kelestarian hutan, legalitas kayu, transparansi dan partisipasi publik yang sebenarnya semu. Kami menolak keberadaan PI dijadikan legitimasi bagi sistem tata usaha kayu yang masih keropos. Jika tidak ada pembenahan, SVLK justru berisiko menjadi instrumen greenwashing. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi lebih dari 10 kali tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan tindakan kekerasan terhadap PI yang sedang menjalankan tugas pemantauan. Kami menuntut Negara hadir melalui regulasi untuk melindungi pemantau independen. Kami juga menuntut keterbukaan informasi di sektor kehutanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola kehutanan Indonesia, selain itu kami mendorong perkuat pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum yang efektif bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan kehutanan” ujar Ichwan.” ujar Ichwan.

Alvin Alviransyah, Juru Kampanye Hutan FWI, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana hutan dikelola dan bagaimana sumber bahan baku industri diperoleh. Menutup akses terhadap informasi tersebut sama saja dengan mempersempit ruang pengawasan publik terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

“Keputusan untuk mengecualikan dokumen perencanaan dan pemenuhan bahan baku kehutanan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 merupakan langkah mundur bagi keterbukaan informasi di sektor kehutanan. Padahal, sejak 2015 Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa dokumen IPK, RKU, RKT, dan RPBBI merupakan informasi yang terbuka bagi publik, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keterbukaan dokumen-dokumen tersebut merupakan prasyarat penting bagi pengawasan publik terhadap tata kelola hutan, pemanfaatan sumber daya alam, serta akuntabilitas pelaku usaha dan pemerintah. Karena itu, kebijakan yang kembali menutup akses terhadap informasi yang sebelumnya telah dinyatakan terbuka tidak hanya bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah diatur dalam Permenhut No. 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik, tetapi juga berpotensi melemahkan partisipasi publik dalam pengawasan sektor kehutanan”. tegas Alvin.

Ziadatunnisa, Juru Kampanye, Kaoem Telapak, menyatakan bahwa PI bekerja berbasis bukti di lapangan, namun hasilnya tidak mendapat kepastian tindak lanjut.

“SVLK merupakan sistem yang menjamin legalitas hasil hutan. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih beredar kayu yang diduga ilegal dan tidak sesuai dengan tata kelola kehutanan masuk ke rantai pasok perusahaan yang bersertifikat SVLK. Sistem ini sejatinya baik karena dibuat secara multipihak. Namun, masih memiliki tantangan untuk memastikan jaminan legalitas serta keterbukaan informasi seperti yang tercantum dalam Lampiran IX FLEGT VPA atau perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata Ziadatunnisa.

Berton Pakpahan, Staf Program Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund), menyoroti keterbatasan dukungan kapasitas dan pendanaan yang menghambat PI menjalankan pemantauan secara berkelanjutan.

“Pemantau Independen berperan untuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas SVLK (pasal 244 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021), namun dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas yang semestinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan SVLK dan difasilitasi oleh pemerintah masih jauh dari kata memadai, atau bahkan tidak pernah difasilitasi.

Rencana penghapusan dasar hukum fasilitasi pendanaan (Pasal 248), yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian terkait, dalam revisi aturan ini menjadi bukti kemunduran serius yang mengancam keberlanjutan pemantauan independen dan partisipasi publik dalam tata kelola kehutanan.

Selain pengkerdilan terhadap fasilitasi pendanaan, tidak tersedianya mekanisme penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan bagi Pemantau Independen menjadi persoalan genting di tengah klaim pemerintah terhadap negara pasar telah sepenuhnya melibatkan PI dan mengintegrasikannya dalam SVLK. Jika peran Pemantau Independen masih dianggap penting, maka keduanya harus menjadi komitmen yang wajib dipenuhi, bukan sekadar pengakuan di atas kertas namun nol dalam praktik lapangan.” kata Berton.

Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Independen menegaskan:

  1. Menolak segala bentuk penggunaan keberadaan dan keterlibatan Pemantau Independen sebagai legitimasi bagi SVLK yang tidak menjamin perlindungan dan akses informasi bagi PI. Tanpa jaminan tersebut, keterlibatan PI hanya akan menjadi formalitas, sementara ruang untuk menjalankan fungsi pemantauan secara efektif justru dibatasi.
  2. Menilai perkembangan ini semakin menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan Indonesia. Sistem yang tidak menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan independen tidak dapat secara kredibel memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari, serta tidak dapat menjamin perlindungan ekosistem dan keadilan ruang hidup.

—Selesai—

Narahubung:
IFM Fund : 0823-6149-4623
Kaoem Telapak: 0851-1727-0505
JPIK : 081335174892
FWI: 0857-2034-6154
Siaran pers dapat diunduh pada tautan dibawah ini:
Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
Published: November 18, 2026
Thank you for your vote!
Post rating: 0 from 5 (according 0 votes)

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top