Hari Internasional Masyarakat Adat (HIMAS) tahun ini menjadi momentum reflektif untuk mengingatkan Negara atas pekerjaan rumah yang hingga kini tak kunjung selesai; pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tema HIMAS 2026, “Honouring Indigenous Midwives: Protecting Life and Well-being” menegaskan pentingnya mengakui, menghormati, dan melindungi peran Masyarakat Adat sebagai penjaga pengetahuan, praktik, dan sistem kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun serta terbukti mampu bertahan…
Bogor, 8 Agustus 2026 – Hutan di Pulau Jawa dan kawasan Nusa Tenggara saat ini berada di ambang krisis ekologis yang mengancam keselamatan jutaan warga. Ironisnya, di tengah krisis tersebut, ruang hidup dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan justru semakin sempit dan terhimpit oleh ragam peruntukan sektoral. Merespons kondisi tersebut, Forest Watch Indonesia (FWI) yang bagian dari Koalisi #Reset Kehutanan…
Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan undang-undang baru yang berpihak pada pemulihan ekosistem, pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik tenurial. Konsolidasi Regional…
Jakarta, 7 Juni 2026 – Koalisi Reset Kehutanan secara resmi mengirimkan surat tuntutan kepada Pimpinan DPR, Ketua Badan Legislatif DPR, Komisi IV DPR, Panitia Kerja UU Kehutanan, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (4/06) untuk segera menghentikan proses revisi parsial Undang-Undang Kehutanan. Koalisi menilai pendekatan revisi yang berjalan saat ini bersifat tambal sulam, tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna, cenderung tertutup, dan…
Saat negosiasi Organisasi Maritim Internasional dibuka di London, sejumlah organisasi konservasi menyerukan kepada pemerintah untuk menolak biofuel sebagai jalur dekarbonisasi untuk pelayaran internasional London, 20 April 2026 — Saat para delegasi berkumpul hari ini di markas besar Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) untuk sesi ke-21 dalam Kelompok Kerja Antarsesi tentang Gas Rumah Kaca (Intersessional Working Group on Greenhouse Gases/ISWG-GHG-21),…
Jakarta, 16 April 2026. Koalisi Transisi Bersih (KTB) menilai rencana pemerintah menerapkan program mandatori pencampuran bahan bakar diesel dengan minyak nabati dari sawit sebanyak 50% (B50) berpotensi memicu deforestasi dan kenaikan harga pangan. Alokasi crude palm oil (CPO) untuk bahan bakar diperkirakan meningkat karena rendahnya densitas minyak nabati. Implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan bahan baku fatty acid methyl ester (FAME)…
Jakarta, 1 April 2026 — Forest Watch Indonesia (FWI) menyelenggarakan talkshow, pameran foto, dan pemutaran film bertajuk “Hutan Indonesia di Tangan Masyarakat: Alokasi Ruang Adat, Karbon, dan Ekonomi Restoratif untuk Masa Depan Berkelanjutan” pada Selasa (31/3) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang diseminasi data terbaru kondisi hutan Indonesia periode 2021–2024 sekaligus mendorong strategi perlindungan hutan berbasis masyarakat.…
Indonesia, sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim global. Tutupan hutan alam, khususnya, merupakan penyimpan cadangan karbon yang signifikan dan juga berperan sebagai habitat esensial bagi ribuan spesies endemik dan terancam punah. Dinamika perubahan tutupan hutan ini menjadi indikator vital bagi kesehatan lingkungan, keberlanjutan fungsi hidrologi, serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun demikian,…
Krisis iklim semakin menjadi perbincangan global dikarenakan gejala dan dampak yang semakin terlihat. Tanpa intervensi mitigasi yang signifikan dan dilakukan segera, dunia diproyeksikan melampaui ambang kenaikan suhu 1,5°C dalam satu dekade mendatang, dengan konsekuensi serius bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Paris Agreement yang disepakati pada COP-21 tahun 2015 menjadi tonggak penting kerja sama internasional untuk menahan kenaikan suhu global tetap…
Loss and Damage merupakan sebuah konsekuensi yang diterima akibat perubahan iklim, melebihi kapasitas dari adaptasi manusia. Terminologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1991 dimana Vanuatu dan areal Pulau-pulau kecil lainnya (PPK) mengusulkan sebuah skema yang menyediakan pendanaan kepada negara-negara kepulauan yang terdampak kenaikan muka air laut (WRI, 2025). Isu loss and damage baru masuk secara resmi pada negosiasi iklim…
Bandung, 25 Februari 2026 — Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan komunitas Masyarakat Adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, serta perwakilan legislatif untuk memperkuat dukungan publik dan menyusun langkah strategis percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat…
Halmahera Tengah, 21 Februari 2025 – Langkah korporasi tambang nikel PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia yang melaporkan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya, Weda Utara, Halmahera Tengah, kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara adalah bentuk nyata dari upaya perusahaan untuk mengkriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya sendiri. Kami memandang jika langkah korporasi ini bukan sekadar proses hukum biasa…
