Pembahasan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas oleh DPR RI Adalah momentum krusial bagi tata kelola kehutanan di Indonesia. Revisi parsial yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR gagal menyentuh akar permasalahan utama, yaitu krisis ekologis, ketimpangan penguasaan ruang, dan pembatasan hak-hak konstitusional masyarakat…
Multiusaha Kehutanan (MUK) merupakan skema yang memberi satu perusahaan kewenangan untuk menjalankan beragam kegiatan kehutanan di bawah satu izin. Secara konseptual, kebijakan ini dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas hutan sekaligus memperluas peluang ekonomi. Namun di lapangan, kelonggaran yang terlalu besar justru membuka ruang bagi dominasi korporasi dan mengancam keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat adat. Sejak disahkannya UU Cipta Kerja…
Secara spesifik temuan diberbagai lokasi menujukan adanya pola yang konsisten. Pertama, problem UU Kehutanan bukan hanya kelemahan implementasi, tetapi struktur penguasaan yang terlalu statecentered, pengukuhan kawasan yang dapat mendahului penyelesaian hak, serta orientasi pemanfaatan yang lebih operasional dibanding perlindungan hak dan ekologi. Kedua, kondisi Jawa–Nusra memperlihatkan kesenjangan antara status kawasan dan kondisi tutupan hutan serta ketimpangan alokasi akses. Ketiga, data…
Jakarta, 24 September 2026 — Sejumlah daerah di Sumatra, Kalimantan dan Papua masih membara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, di tengah krisis itu, pemerintah justru tengah menyiapkan ekspansi penggunaan lahan hingga 2 juta hektare untuk mengejar target BBM campuran etanol 20 persen atau E20 pada 2029. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebutuhan lahan untuk pengembangan bahan baku bioetanol…
Ambon, 17 September 2026 – Setelah dua bulan mengikuti kegiatan magang di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, dua Masyarakat Adat Desa Lorang, Sipora Badidi atau yang akrab disapa Mama Apo dan Frans Ganobal atau Bapak Frans, mempresentasikan hasil pembelajaran mereka dalam seminar hasil sekaligus pelepasan peserta magang. Keduanya merupakan masyarakat dampingan Forest Watch Indonesia (FWI) yang mengikuti program magang…
Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan atau sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Hutan adalah ruang hidup, tempat lahir dan tumbuhnya pengetahuan, budaya, spiritualitas, serta identitas yang diwariskan lintas generasi. Relasi antara masyarakat adat dan hutan terbangun melalui hubungan yang saling menjaga, menghidupi, dan menghormati. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya, masyarakat adat telah menunjukkan bahwa hutan dapat dikelola…
Yogyakarta, 1–3 September 2026 — Forest Watch Indonesia (FWI) berpartisipasi aktif dalam People’s Conservation Summit (PCS) yang diselenggarakan oleh WGII bersama Pandheka Universitas Gadjah Mada. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara agenda iklim, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat adat serta komunitas lokal (MAKL) dalam menghadapi krisis ekologis global. PCS hadir sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengidentifikasi…
Peoples’ Conservation Summit (PCS) 2026 telah mempertemukan kurang lebih 650 peserta yang berasal dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, peneliti dan berbagai pihak lainnya dari seluruh Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi bertajuk “Deklarasi Konservasi Rakyat Indonesia” yang menjadi manifesto gerakan konservasi berbasis rakyat. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal mewakili…
Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas di dunia dengan hutan tropis yang menjadi habitat bagi ribuan spesies endemik sekaligus penyangga ekosistem yang penting. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, hutan Indonesia juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim melalui fungsi penyerapan dan penyimpanan karbon. Namun, fungsi tersebut terus menghadapi tekanan akibat deforestasi, degradasi hutan, dan alih fungsi lahan. Pengelolaan hutan di Indonesia masih…
Koalisi reset kehutanan. sumber foto: Wildan Al Gifari/Koalisi Reset Kehutanan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah saat ini tersebar di berbagai provinsi dan asapnya semakin mengepung ruang hidup masyarakat. Tidak hanya berdampak kepada manusia, karhutla juga berimbas pada kerusakan ekosistem gambut dan kehidupan satwa liar. Koalisi #ResetKehutanan yang beranggotakan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di…
Hari Internasional Masyarakat Adat (HIMAS) tahun ini menjadi momentum reflektif untuk mengingatkan Negara atas pekerjaan rumah yang hingga kini tak kunjung selesai; pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tema HIMAS 2026, “Honouring Indigenous Midwives: Protecting Life and Well-being” menegaskan pentingnya mengakui, menghormati, dan melindungi peran Masyarakat Adat sebagai penjaga pengetahuan, praktik, dan sistem kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun serta terbukti mampu bertahan…
Bogor, 8 Agustus 2026 – Hutan di Pulau Jawa dan kawasan Nusa Tenggara saat ini berada di ambang krisis ekologis yang mengancam keselamatan jutaan warga. Ironisnya, di tengah krisis tersebut, ruang hidup dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan justru semakin sempit dan terhimpit oleh ragam peruntukan sektoral. Merespons kondisi tersebut, Forest Watch Indonesia (FWI) yang bagian dari Koalisi #Reset Kehutanan…
