Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
Sayangnya, semakin hari istilah deforestasi mulai kehilangan maknanya. Angka deforestasi makin diabaikan nilainya sebagai suatu “alarm” untuk keadaan hutan Indonesia. Dan karena ternyata toh memampangkan angka deforestasi jelas-jelas ke muka pengambil kebijakan dan publik Indonesia tidak juga menggerakkan perubahan-perubahan yang mampu menghentikan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Angka deforestasi mulai kehilangan “kesaktian”. Deforestasi menjadi sesuatu hal yang biasa dan cenderung…
73 Esai – Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahutan, Politik Psda, Dan Problematika Kebijakan ” Prof. Hariadi Kartodihardjo S’lamatlah ra’jatnja, S’lamatlah poetranja, Pulaunja. Lautnja, semuanja, Madjulah Negerinja, Madjulah pandunja, Oentoek Indonesia Raja. (Lagu Indonesia Raya, Stanza III) Pada mulanya dari rasa sayang, melihat pikiran bernas yang berserak. Berikutnya, pertemuan niat dan tujuan; Penulis dan Tim Editor. Penting buku kompilasi dan publikasi…
Studi Kasus Pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah mengeluarkan Rencana Strategis Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan terbitnya Permenhut 51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH dan operasionalisasi 120 KPH Model di seluruh Indonesia. Penetapan…
Download File Here
Silang Sengkarut atau Buruknya pengelolaan hutan adalah masalah mendasar bagi kehutanan Indonesia. Maka tak heran hutan selalu menjadi korban, setelah secara agresif pemerintah justru memberikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada industri-industri berskala besar. Jumlah dan luasan izin-izinnya pun sangat tidak timpang dibandingkan dengan hak pengelolaan hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya soal ketimpangan penguasaan, persoalan pengelolaan…
Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia (Kompas, 2015). Data dari WRI tahun 2012 menyebutkan ada 1,98 miliar ton emisi CO2 setiap tahunnya. Sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan (UNDP, 2007). Pada tahun 2011…
Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menyisakan hutan alamnya seluas 82 juta Ha. Hutan alam tersisa tidak hanya tersebar di pulau-pulau besar. Namun juga banyak terdapat di pulau pulau kecil. Dari total 7,1 juta ha luas daratan di pulau-pulau kecil, 48% atau atau 3,4 juta Ha diantaranya masih berupa hutan alam. Luas hutan alam di pulau-pulau kecil tersebar di lebih 13.466…
Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine). Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil…
Hasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang terjadi. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari berbagai konteks pengelolaan baik dari aspek partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan koordinasi, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan selama ini masih harus diperkuat. Konsistensi penerapan tatakelola kehutanan yang baik menjadi dambaan semua pihak, termasuk masyarakat. Temuan dalam penelitian…
(Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir…
Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bundel Buku Panduan Pemantauan REDD+ yang dibuat oleh MFP (Multistakeholder Forestry Programme). Bundel buku tersebut terdiri dari lima bagian yang saling terkait, sehingga penting untuk membaca Buku Panduan Pemantauan REDD+ sebelummenggunakan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+. Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mempermudah…
