Overview Eksklusifitas Proyek Transisi Energi dari Sektor Kehutanan Target transisi energi Indonesia dilakukan dengan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebanyak 31 persen. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Untuk memenuhi target capaian bauran tersebut, salah satunya dengan melakukan…
Overview Aksesibilitas dan Proyeksi Deforestasi dari Pembangungan Hutan Tanaman Energi Upaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap sektor hutan dan lahan. Penggunaan biomassa dari kayu diklaim sebagai terobosan dalam strategi meningkatkan porsi energi baru terbarukan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional tahun…
kondisi pulau pulau kecil di kepulauan aru Bogor, 18 April 2023. DPR kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). RUU tersebut telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang diproyeksikan akan selesai di tahun 2023. Forest Watch Indonesia menilai Draft RUU KSDAHE yang ada tidak mengalami banyak perubahan dibanding undang-undang sebelumnya yaitu UU…
Kejadian banjir di Desa Bukit Subur, Binuang, Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, dan Kelurahan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN tanggal 17 Maret 2023 kemarin merupakan fakta kejadian yang menunjukan sebab banjir yang diakibatkan bukan hanya karena tingginya curah hujan, kelerengan dan topografi. Melainkan juga sebagai respon terhadap rusaknya lingkungan akibat praktek…
konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian ATR/BPN menemui jalan buntu. Pada tanggal 27 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi melalui Konferensi Pers “Informasi HGU Tak Kunjung Diberikan Kepada FWI, Ombudsman RI Peringatkan PPID Kementerian ATR/BPN Lewat Rekomendasi”. Kami menilai, Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar untuk mewujudkan…
CBD-COP 15, MONTREAL, CANADA, 2022 COP 15 is a make-or-break moment for global biodiversityIndonesian NGOs are adding their voices to the call for COP 15 in Montreal to agree strict and binding targets to ensure the protection of at least 30% of land and ocean by 2030 (“thirty-bythirty”) along with explicit recognition of Indigenous Peoples’ and local communities’ rights and…
Kebijakan Perhutanan Sosial Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Dengan harapan bahwa masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber- sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan…
Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan check & balance terhadap proses kebijakan yang menyertai pemindahan IKN ke Nusantara. Termasuk hal-hal apa saja yang mungkin tidak mencuat ke publik, yang sejatinya merupakan informasi publik karena menyangkut kepentingan…
Daratan Pulau Papua di Indonesia, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas 41.38 juta hektare. Hasil analisis FWI pada tahun 2018, daratan Papua memiliki luas tutupan hutan alam sebesar 33.4 juta hektare, atau sekitar 80.71 % dari total luas daratannya. Sekitar 6,4 juta hektare daratan di Pulau Papua telah didistribusikan kuasa pengelolaan hutannya oleh pemerintah kepada 43 perusahaan…
Pada Rabu 22/06/2022, Sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh setidaknya 50 lembaga akhirnya diserahkan kepada Wakil Presiden Eksekutif Frans Timmermans, Komisaris Virginijus Sinkevičius, Komisaris Jutta Urpilainen, dan beberapa anggota kabinet masing-masing. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan besar kami tentang kurangnya pertimbangan kebutuhan khusus petani kecil dan masyarakat di Global South Countries untuk mempersiapkan regulasi produk bebas deforestasi UE di…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…
Kronologis dan Latar Belakang Permasalahan Masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia, Putusan MK No. 35 dan UU di bawah Undang-Undang Dasar diakui sebagai subjek hukum genuine Indonesia yang melekat-menyatu dalam sejarah asal usul Indonesia.[1] Namun eksistensinya dalam sejarah Indonesia diekslusi oleh watak dominasi pembangunan ekstraktif-eksploitatif atas wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat melalui instrumentalisasi bentuk-bentuk hukum pembangunan: UU Penanaman Modal, UU Kehutanan,…
