Secara harfiah, deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan. Sehingga sangat penting untuk mendudukkan kembali definisi hutan sebagai dasar dalam memahami deforestasi. Di dalam Undang-undang kehutanan, disampaikan bahwa hutan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Sebuah anugerah yang tidak ternilai, karena hutan telah tumbuh dan berkembang secara alami di daratan Indonesia tanpa bangsa ini…

Continue Reading

Hutan  Indonesia adalah sebuah anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut diikuti dengan kekhasan kondisi geografis yang wilayahnya terbentuk dari gugusan pulau-pulau. Sehingga keberadaan hutan alam di Indonesia pun tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecilnya yang masing-masing juga memiliki ke khasan tersendiri. Mulai dari hamparan mangrove, hutan dataran rendah, rawa gambut, karst, pegunungan vulkanik, dan…

Continue Reading

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang memprihatinkan ini. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur justru bersikeras melahirkan Perda RZWP3K Kaltim yang akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir dan merusak bentang pesisir dan laut. Pansus menargetkan menyelesaikan pembahasan pada tgl 16 juni 2020 dan segera mengesahkan menjadi Perda. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pesisir dan Pulau Kecil memiliki catatan penting…

Continue Reading

Overview Ekosistem Mangrove Teluk Balikpapan Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan nasional-daerah, meskipun kontribusinya…

Continue Reading

Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan nasional-daerah, meskipun kontribusinya hampir seperempat dari luas mangrove…

Continue Reading

Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah…

Continue Reading

Saat ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil illegal logging. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Dokumen VLegal yang menjadi standar…

Continue Reading

Overview Konflik Agraria Petani Lahat Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi dimana…

Continue Reading

Pada hari Jumat, 13 Desember 2019 FWI berkesempatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan FWI (Badan Pengurus dan Dewan Pengawas) periode 2015-2018 dalam Pertemuan Anggota yang diselenggarakan di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Bogor. Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Forest Watch Indonesia Periode 2015-2019 ini merupakan sarana bagi anggota perkumpulan untuk melihat dan mengukur kerja-kerja organisasi FWI berdasarkan amanat dari Pertemuan Anggota. Laporan…

Continue Reading

Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT). Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Pada wilayah ring tiga terdapat…

Continue Reading

Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara dengan 287 triliun rupiah dari devisa ekspor. Angka tersebut menjadikan industri sawit berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2018, luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,03 juta hektare3. Luasan tersebut…

Continue Reading

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari forest administrator menjadi forest manager sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top