Jakarta, 4 Maret 2019. Polemik keterbukaan dokumen HGU (Hak Guna Usaha) menjadi perbincangan banyak pihak setelah debat calon presiden putaran kedua. Semua pihak membahas betapa pentingnya dokumen HGU dibuka ke publik. Itulah esensinya kenapa Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan permohonan atas dokumen tersebut. Ketertutupan telah menimbulkan persoalan pada pemanfaatan hutan dan lahan, diantaranya: tumpang tindih perizinan, konflik tenurial yang berkepanjangan,…
Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan…
Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…
Deforestasi dari masa ke masa di tanah Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan2. Sementara itu,…
Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori Pengetahuan (Epistemologi) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Oleh: Ismatul Hakim Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buka Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit intelektual yang mampu bertahan dan tidak mengalami problem defisit dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya profanisme sebagai dampak tindak…
73 Esai – Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahutan, Politik Psda, Dan Problematika Kebijakan ” Prof. Hariadi Kartodihardjo S’lamatlah ra’jatnja, S’lamatlah poetranja, Pulaunja. Lautnja, semuanja, Madjulah Negerinja, Madjulah pandunja, Oentoek Indonesia Raja. (Lagu Indonesia Raya, Stanza III) Pada mulanya dari rasa sayang, melihat pikiran bernas yang berserak. Berikutnya, pertemuan niat dan tujuan; Penulis dan Tim Editor. Penting buku kompilasi dan publikasi…
Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi Kepada ATR/BPN Sebagai Lembaga Yang Tidak Transparan Jakarta, 20 Agustus 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup karena tidak memberi akses dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Akses dokumen…
Indonesia Merdeka, Dualisme Kebijakan Kawasan Puncak, Akar Bencana Kekeringan 73 tahun Indonesia merkeda, tata kelola hulu DAS Ciliwung masih jalan di tempat. Kemarau sejak bulan April telah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di Kawasan Puncak yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Masyarakat yang selama ini memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berganti dengan air tanah. Perubahan tutupan…
Studi Kasus: KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat Hutan merupakan sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, udara, dan air serta yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat1. Dalam rangka memenuhi…
Studi Kasus Pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah mengeluarkan Rencana Strategis Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan terbitnya Permenhut 51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH dan operasionalisasi 120 KPH Model di seluruh Indonesia. Penetapan…
Jakarta, 28 Mei 2018. Hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi damai mendesak menteri Sofyan Djalil untuk buka informasi dan patuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Pada aksi ini, FWI serahkan dukungan 53 ribu tandatangan warganet yang digalang melalui petisi Change.org untuk buka Informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…
Download File Here
