Publikasi FWI - Forest Watch Indonesia

Desember 23, 2019 Press Release

LPJ Perkumpulan FWI Tahun 2015-2019

Pada hari Jumat, 13 Desember 2019 FWI berkesempatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan FWI (Badan Pengurus dan Dewan Pengawas) periode 2015-2018 dalam Pertemuan Anggota yang diselenggarakan di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Bogor. Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Forest Watch Indonesia Periode 2015-2019 ini merupakan sarana bagi anggota perkumpulan untuk melihat dan mengukur kerja-kerja organisasi FWI berdasarkan amanat dari Pertemuan Anggota. Laporan…

Oktober 3, 2019 Lembar Fakta

Hutan Lindung dan Konservasi dalam Rongrongan Sawit

Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemui konsesi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara…

Oktober 3, 2019 Lembar Fakta

Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan Berbasis KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari forest administrator menjadi forest manager sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat…

Oktober 1, 2019 Buku

Tematik Spasial HGU

Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…

Oktober 1, 2019 Lembar Fakta

ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI “ALARM” MEMBURUKNYA HUTAN INDONESIA

Sayangnya, semakin hari istilah deforestasi mulai kehilangan maknanya. Angka deforestasi makin diabaikan nilainya sebagai suatu “alarm” untuk keadaan hutan Indonesia. Dan karena ternyata toh memampangkan angka deforestasi jelas-jelas ke muka pengambil kebijakan dan publik Indonesia tidak juga menggerakkan perubahan-perubahan yang mampu menghentikan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Angka deforestasi mulai kehilangan “kesaktian”. Deforestasi menjadi sesuatu hal yang biasa dan cenderung…

September 30, 2019 Press Release

Deforestasi di Indonesia: “Alarm” Pengelolaan Hutan Yang tidak Lagi Terdengar

Jakarta, 30 September 2019. Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi “tabu” dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan “pembangunan”. Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang…

Agustus 29, 2019 Press Release

Pemerintah Umumkan Ibu Kota Baru: TERGESA-GESA dan TERTUTUP

Bogor, 29 Agustus 2019. Wilayah Ibu kota baru Indonesia sudah diumumkan, namun masyarakat Indonesia masih mempertanyakan dimana publikasi kajian-kajian yang mendasari argumen pemindahan tersebut. Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru, dengan rencana lokasi ibu kota sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain informasi lokasi dan luasan ibu kota…

Juli 20, 2019 Buku

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN HUTAN – FWI 2019

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sipil. Seperti diketahui bersama pengelolaan hutan Indonesia merupakan domain dominan negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penyelenggaraan kehutanan dengan segala kewenangan pengurusan hutan. Peran negara diwujudkan…

Juni 29, 2019 Buku

Intip Hutan-2019

Permasalahan Dalam Hutan Kita Periode awal reformasi, permasalahan kehutanan hanya perihal deforestasi dan kebakaran. Bertahun-tahun kemudian, terungkap maraknya permasalahan kehutanan di Indonesia. Dan deforestasi maupun kebakaran hanya dua dari beragamnya masalah kehutanan di Indonesia. Sesungguhnya masalahnya pun bukan terletak di hutan atau di dalam hutan, tapi dalam tata kelola kehutanannya. Di sana lah carut-marut perizinan terletak, di sana lah tumpang-tindih…

Mei 9, 2019 Press Release

Keterbukaan Informasi: Pelarangan Buka HGU Sawit ke Publik Melawan Putusan MA dan UU KIP

Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik, pasalnya langkah ini bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 11 ayat 2 bahwa data HGU merupakan informasi yang bersifat “wajib tersedia…

Mei 7, 2019 Press Release

AKHIRNYA BPN KALTIM MENYERAH [Press Release]

Perseteruan Antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan BPN Kaltim terkait HGU dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae yaitu PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) dan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) berakhir sudah. Pihak BPN Akhirnya bersedia menyerahkan dokumen HGU dua anak perusahaan dari group besar First Resources ini. Penyerahan dokumen HGU dilakukan oleh…

Maret 25, 2019 Press Release

KOALISI MASYARAKAT SIPIL BUKA DATA HGULAPORKAN MENTERI ATR/BPN KE BARESKRIM MABES POLRI

TAK KUNJUNG MEMBUKA DATA HGU, KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI ATR/BPN KE BARESKRIM MABES POLRI “Ada UU Informasi Publik yang mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yang bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yang dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP” (Prof. Dr. Moh…

Dapatkan berita terbaru melalui email