Jakarta, 12 Oktober 2023 – Koalisi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari CSOs, serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perempuan dan pemuda, mewakili para pemangku kepentingan yang akan terdampak dari penerapan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) di Indonesia, menyambut baik inisiatif bersama antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa untuk membentuk Joint Task Force (JTF).
Inisiatif pembentukan JTF akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan dialog mengenai keterlacakan dan transparansi rantai pasok komoditi pertanian yang berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan seperti yang diatur di dalam EUDR. Secara langsung atau tidak, masa depan nasib petani kecil mandiri, buruh perkebunan sawit, kelompok Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang ada di Indonesia, akan sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dan rencana aksi yang akan dirumuskan oleh JTF.
Namun, sebagai Koalisi Nasional yang sejak awal terus terlibat aktif memantau, menanggapi dan merespon EUDR, Koalisi menyayangkan bahwa proses konsultasi pertama yang dilakukan oleh JTF pada 4 Agustus 2023, dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi.
Koalisi menyesalkan bahwa tidak ada informasi yang cukup tersedia di publik, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan rentan yang akan terdampak, seperti smallholders, buruh perkebunan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok pemantau independen untuk memastikan proses dan tahapan yang berlangsung di JTF tidak akan mendiskriminasi para pemangku kepentingan terdampak.
Dalam pandangan Koalisi, merumuskan kesepakatan yang berdampak luas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemangku kepentingan yang akan rentan terdampak, bukan hanya menyalahi prinsip demokrasi dan hak asasi tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas pencapaian tujuan JTF terkait pelaksanaan EUDR.
Untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dan rencana aksi yang disepakati oleh JTF di kemudian hari tidak membawa dampak negatif atau merugikan kelompok pemangku kepentingan rentan yang terdampak, Koalisi Nasional menyerukan agar seluruh tahapan yang berlangsung di dalam JTF didasarkan pada nilai dan prinsip transparansi, partisipasi dan inklusi serta akuntabel. Pelaksanaan nilai dan prinsip tersebut saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, agar JTF tidak hanya merepresentasikan kepentingan dan menguntungkan pihak pemangku kepentingan tertentu.
-Selesai-
Catatan:
1. Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa bersepakat membentuk Joint Task Force (JTF) atau gugus tugas bersama yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama implementasi Peraturan mengenai Komoditi Bebas Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation). Ketiga pihak telah menggelar pertemuan perdana JTF di Jakarta pada Jumat, 4 Agustus 2023 yang menyepakati bahwa fokus pada penguatan dialog mengenai dua hal, yakni ketertelusuran rantai pasok (supply chain traceability) dan transparansi.
2. Koalisi Nasional untuk EUDR adalah gabungan dari beragam representasi kelompok pemangku kepentingan di Indonesia yang berjumlah 44 organisasi. Terdiri dari CSOs, serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang terbentuk untuk merespon perkembangan regulasi di Uni Eropa terkait komoditi berisiko deforestasi yang pada 16 Mei 2023 telah disahkan dan dikenal sebagai EU Deforestation-free Regulation (EUDR).
3. EUDR ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Jenis komoditas yang diatur dalam peraturan ini antara lain daging sapi, cokelat, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai, karet dan kayu, termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furnitur.
4. Koalisi Nasional telah mengajukan permohonan dialog tatap muka dengan para pihak yang terlibat dalam proses JTF, sekaligus mengirimkan pernyataan bersama Koalisi Nasional terkait EUDR, yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Perwakilan Pemerintah Malaysia dan Delegasi Uni Eropa, pada 6 Oktober 2023.
Kontak Narasumber:
Sri Palupi | Peneliti | ECOSOC Rights Institute | 0813-1917-3650
Wahyu Pradana | Manajer Kampanye dan Advokasi | Pantau Gambut | 0821-1239-5919
Olvy Octavianita T | Campaigner | Kaoem Telapak| 0812-3550-0553
Kontak Media:
Sarah Rosemery Megumi | Communication Staff | Kaoem Telapak | 0819-0811-0300
untuk informasi lengkapnya dapat di download melalui tautan dibawah ini :