Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera (SELARAS) Seimbangkan Ekosistem Lestarikan Alam Rakyat Sejahtera (SELARAS) adalah program yang diusung untuk mempromosikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan lahan. SELARAS memilih lokasi-lokasi dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap keberadaan sumber daya hutan Indonesia. Tata kelola hutan harus bisa menjamin sumber daya hutan memberikan akses dan hak bagi…
konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian ATR/BPN menemui jalan buntu. Pada tanggal 27 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi melalui Konferensi Pers “Informasi HGU Tak Kunjung Diberikan Kepada FWI, Ombudsman RI Peringatkan PPID Kementerian ATR/BPN Lewat Rekomendasi”. Kami menilai, Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar untuk mewujudkan…
PENGANTAR ECJP Environmental Citizen Journalism Program (ECJP) merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh FWI dan Mongabay Indonesia dalam rangka meningkatkan peran masyarakat (citizen) untuk turut terlibat dalam menyebarluaskan informasi kondisi hutan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya citizen-citizen jurnalis yang kredibel dalam menyampaikan suatu informasi disertai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Melanjutkan kesuksesan ECJP#1 yang…
Indonesia dikenal sebagai negara biodiversity. Memiliki kekayaan yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Kebijakan internasional tentang 30% wilyah bumi sebagai area perlindungan biodiversity Masyarakat sebagai aktor utama dalam melindungi biodiversity di dunia Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity (keanekaragaman hayati). Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Bahkan jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan negara lain.…
Masyarakat Aru memiliki sejarah panjang konflik tenurial soal perlawanan terhadap rencana investasi lahan skala besar. Tidak hanya sekali, sejak masa orde baru mereka telah berhadapan dengan korporasi yang hendak mengeksploitasi sumberdaya alam Aru. Pada tahun 2013 masyarakat melakukan penolakan besar-besaran terhadap rencana perkebunan tebu yang diinisiasi oleh Menara Group, luasnya tak tanggung-tanggung yaitu hampir 70 persen dari luas daratan Aru.…
Pada Tahap Pertama, Lingkar Studi Feminisme dan Ekologi (LIFE) dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 16-18 Desember 2021 dan berlangsung secara daring. Di sesi ini dihadiri oleh berbagai Lembaga yang terdiri dari perwakilan Perkumpulan HuMA, Gemawan, PATTIRO, Papua Study Center, Econusa, IRE Yogyakarta dan Perempuan Penyala, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Ruang Baca Puan, Rumah Sastra Arafura, Perempuan Peduli Leuser dan…
Gambar. Peserta Kegiatan Lingkar Studi Feminisme dan Ekologi (LIFE) LIFE: Masyarakat adat dan perempuan menjadi bagian yang sering terdampak akibat krisis lingkungan hidup, krisis iklim, dan konflik perebutan sumber daya. Kata kunci “perempuan” jarang keluar ketika kita membahas permasalahan hutan di Indonesia. Padahal perempuan dan laki-laki masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam tata kelola hutan dan selama ini masih memandangnya…
CBD-COP 15, MONTREAL, CANADA, 2022 COP 15 is a make-or-break moment for global biodiversityIndonesian NGOs are adding their voices to the call for COP 15 in Montreal to agree strict and binding targets to ensure the protection of at least 30% of land and ocean by 2030 (“thirty-bythirty”) along with explicit recognition of Indigenous Peoples’ and local communities’ rights and…
Kebijakan Perhutanan Sosial Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Dengan harapan bahwa masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber- sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan…
Pada hari Selasa 22 November 2022, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia mengadakan Webinar “Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Webinar ini bertujuan untuk Pengarusutamaan Pilar Keterbukaan Informasi Publik (Meliputi Aktor Kelembagaan, Landasan Kebijakan serta Implementasi Keterbukaan Informasi Publik) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Raja…
Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan check & balance terhadap proses kebijakan yang menyertai pemindahan IKN ke Nusantara. Termasuk hal-hal apa saja yang mungkin tidak mencuat ke publik, yang sejatinya merupakan informasi publik karena menyangkut kepentingan…
Memutus Asimetris Informasi Sebagai Upaya Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa di Provinsi Papua Barat Keadaan Hutan Bioregion Papua Bioregion Papua merupakan garis imaginasi biogeografi untuk wilayah timur Indonesia yang berada pada paparan sahul (sahul land). Bioregion Papua menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna khas, bahkan keberadaan mamalia berkantung seperti kanguru dan beberapa jenis burung khas Australia, mencerminkan tingkat keanekaragaman…
