23 Desember 2021 – Serial FGD “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK” kali ini berlangsung di Aula Hotel Ayani Banda Aceh. Kurang lebih 15 peserta yang hadir secara langsung dari berbagai elemen pemerintah daerah antara lain: Dinas Kehutanan Daerah, BPHP, KPH, dan beberapa focal point JPIK yang ada di Aceh. Turut hadir juga secara…
20 Desember 2021 – Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah serial FGD ketiga dengan tajuk “Membangun Sinergi Antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen Dalam Implementasi SVLK”. Acara berlangsung di Hotel Amaris, Palembang dan dihadiri oleh beberapa peserta baik dari pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan, KPH Lalan Mendis maupun focal point JPIK. Selain itu acara FGD juga dihadiri…
16 Desember 2021 – Serial FGD Kedua yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di gedung pertemuan Hotel Neo Gajah Mada, Kota Pontianak. Masih dalam tajuk yang sama yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK”. Serial kegiatan yang berlangsung merupakan program yang didukung oleh Ford Foundation serta berkoordinasi dengan Bina Bangda Kemendagri.…
2 Desember 2021 – Forest Watch Indonesia (FWI) berkolaborasi dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) serial pertama yang bertempat di Aula Agatis Hotel Odua Weston Jambi. Tema yang diangkat dalam diskusi yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK di Provinsi Jambi”. Diskusi yang diadakan menjadi agenda…
Kronologis dan Latar Belakang Permasalahan Masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia, Putusan MK No. 35 dan UU di bawah Undang-Undang Dasar diakui sebagai subjek hukum genuine Indonesia yang melekat-menyatu dalam sejarah asal usul Indonesia.[1] Namun eksistensinya dalam sejarah Indonesia diekslusi oleh watak dominasi pembangunan ekstraktif-eksploitatif atas wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat melalui instrumentalisasi bentuk-bentuk hukum pembangunan: UU Penanaman Modal, UU Kehutanan,…
Satu temuan menarik dari berbagai publikasi yang sudah diterbitkan oleh FWI sejak tahun 2000 adalah adanya perubahan tren penguasaan lahan berupa pemberian izin berbasis lahan yang ada di Indonesia mulai cendrung menargetkan wilayah Indonesia bagian Timur. Hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan potensi kerusakan lingkungan, biodiversitas, deforestasi dan konflik sosial bidaya. Hasil temuan FWI dengan menggunakan data tutupan lahan…
Kata “deforestasi” menjadi kata yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini seiring dengan apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dan cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.
Sikap Koalisi Masyarakat Sipil atas Pembahasan Perdagangan Karbon pada COP26 di Glasgow AMAN – Greenpeace Indonesia – WALHI – FWI Jakarta, 31 Oktober 2021 – Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 akan dimulai pada 31 Oktober – 12 November 2021. Negara-negara dalam KTT ini akan membahas upaya untuk…
Senin, 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB adalah hari dimana keterbukaan informasi di Indonesia dinodai oleh Komisi Informasi. Komisi informasi pusat memberikan penganugrahan kepada kementerian ATR/BPN sebagai badan publik yang informatif. Padahal, sampai saat ini ATR/BPN masih mengabaikan putusan Mahkamah Agung
Anak muda merupakan aspek penting dalam mendukung kerja-kerja sosial dan lingkungan. Anak muda merupakan agen perubahan yang akan memberikan dampak positif yang signifikan apabila peran aktifnya dapat disalurkan melalui berbagai program yang langsung berhubungan dengan masalah sosial dan lingkungan. Sekolah Kaki Gunung (SKG) adalah sebuah kursus singkat untuk penggerak lokal di masyarakat. SKG diinisiasi oleh Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan…
Kalau kebakaran hutan memiliki titik panas (hotspot) yang diartikan sebagai area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, pulau-puau kecil bisa dikatakan adalah hotspot bagi perubahan iklim. Di pulau-pulau kecil, dampak dari perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut, peningkatan temperatur, dan pola-pola perubahan cuaca yang mulai tidak menentu sudah mulai terasa, membuat Langkah-langkah adaptasi semakin mendesak untuk dilakukan…
Hari ini, atau setiap tanggal 28 September dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day/RTKD). RTKD pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sedangkan Indonesia baru memperingatinya sejak 2010 yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu, dan hingga saat ini Hari Hak untuk Tahu…
