Overview Mangrove dan Fakta Pentingnya Bagi Hidup Orang Aru Beberapa waktu lalu (26/07/2021), semua orang merayakan hari hutan mangrove sedunia. Momentum tersebut upaya mengingatkan kembali akan pentingnya keberadaan hutan mangrove…
(Part 1) Aru, Bergegas.. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Saya baru saja mengunjungi sebuah kepulauan yang sangat mengagumkan. Rasanya begitu tidak adil jikalau saya tidak membagi kisah-kisah dan pembelajaran yang didapatkan…
Buku Potret Keadaan Hutan Papua
Bermula dari kesadaran bersama untuk melakukan “pertobatan bersama”, kami melakukan penelitian ini. Perspektif sosial-ekonomi dan agraria ada batasnya, begitupun perspektif spasial dan investigasi. Meski keduanya punya keunggulan masing-masing. Lalu, pegiat Forest Watch Indonesia (FWI) mengajak pegiat Sajogyo Institute berkolaborasi dalam aksi bersama, ‘keroyokan’ berbuat nyata
untuk orang Papua dan Alamnya. Sederhana argumennya, tetapi mendasar, di tanah Papua hutan alam terakhir di Nusantara. Ekspansi kapital besar di sektor perkebunan (sawit), pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan serempak berpindah dari Pulau Kalimantan dan Sumatera ke Tanah Papua. Mencipta beragam krisis sosial-ekologis akut dan masif secara multidimensi kehidupan orang Papua. Disusul dengan peningkatan angka deforestasi, kriminalisasi, eksklusi, marjinalisasi, pelanggaran HAM, dan ragam kerusakan ekologis yang semakin menonjol dari tanah Papua.
Dalam rentang diskusi berikutnya, ada batas lain yang disadari bersama; sulit membatasi ruag lingkup studi semata Papua dan Papua Barat. Sebab, daya rusak yang sampai ke wilayah kepulauan Papua meliputi darat, laut, gunung, lembah, bukit, savana dst, maka muncullah pengembangan ruang lingkup menjadi “Bio Region Papua”. Kepulauan Aru dengan seluruh keragaman sosial-ekologisnya masuk menjadi bagian wilayah studi. Bukan semata kesadaran luasan daya rusak dari ekspansi kapital dan industri ekstraktif yang jadi pertimbangan memilih Bio Region Papua, tetapi juga kesadaran metodologis, bahwa cara melihat krisis sosial ekologis berbasis “administrasi” di daerah semakin tak mencukupi. Sebab bentang alam yang menjadi “ruang hidup” manusia Papua juga merupakan ruang ‘lintas batas’ adminsitratif desa, distrik, kabupaten bahkan provinsi. Dalihnya, “politik batas administratif negara” hadir belakangan, sementara tata ruang adat orang sudah lebih dulu ada sejak lama. Tidak boleh dibolak-balik.
potret udara kepulauan aru Jakarta, 15 Mei 2024 – Dalam upaya meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Panitia Khusus Komisi IV DPR RI telah mengadakan serangkaian rapat bersama…
Jakarta, 15 Februari 2024 – Isu keadilan dan ketimpangan penguasaan hutan dan lahan selalu menjadi komoditas politik dalam setiap momen pergantian pemerintahan. Baik pada momen pemilu 2019 antara Prabowo Subianto…
Land and Carbon Lab’s Summit 2023 merupakan event yang diadakan oleh World Resources Insitutute (WRI) dengan beberapa mitra seperti BEZOS Foundation dan juga NICFI. Tema yang diusung tahun ini yaitu…
Frans Jat Ganobal, laki-laki berusia sekitar 50 an dari marga Ganobal, Lorang, Kecamatan Aru Tengah, memiliki perawakan khas rata-rata Indonesia timur. Dengan tenang mengemudikan kedo-kedo atau perahu berbahan fiber yang…
Jakarta, 15 Agustus 2023. FWI menghadiri undangan dari US Embassy di Jakarta. Pokok bahasan pertemuan tersebut untuk membicarakan Konservasi Biodiversitas berbasis masyarakat adat dan lokal atau “Local and Indigenous Peoples’s…
kondisi pulau pulau kecil di kepulauan aru Bogor, 18 April 2023. DPR kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). RUU tersebut telah ditetapkan…
Indonesia dikenal sebagai negara biodiversity. Memiliki kekayaan yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Kebijakan internasional tentang 30% wilyah bumi sebagai area perlindungan biodiversity Masyarakat sebagai aktor utama dalam…
Suku Nuaulu adalah suku asli yang bermukim di Pulau Seram. Ada 12 marga suku ini, meski telah menetap bermukim, relasi mereka dengan hutannya tetap terjaga. Sejak keluarnya izin usaha konsesi,…
Masyarakat adat yang ada di wilayah Papua telah banyak merasakan ketidakadilan dalam jangka waktu yang lama. Termasuk ketidakadilan terhadap akses kebenaran informasi, terutama tentang kondisi hutan, tanah, dan program-program pembangunan…