Jakarta, 8 Oktober 2023. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Paradigma Baru Konservasi mendesak KLHK dan DPR RI agar tidak sekadar merevisi UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. RUU KSDAHE yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi IV DPR, KLHK, dan Komite II DPD RI harus ditempatkan sebagai titik pijak perubahan transformatif dalam penyelenggaraan dan paradigma konservasi yang inklusif di negeri ini.…
Sagea, 13 September 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara Fachrudin Tukuboya melakukan konferensi pers melalui platform zoom menyampaikan hasil pengujian parameter kualitas air di Sungai Sagea pada 12 September 2023. Hal ini merupakan respon dari rangkaian peristiwa tercemarnya Sungai Sagea yang menjadi perhatian publik karena terindikasi diakibatkan dari aktivitas perusahan tambang di wilayah hulu Sungai Sagea. Setelah…
Jakarta, 7 September 2023 – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta akan menghasilkan 93 komitmen investasi antara negara anggota dan mitra ASEAN. 93 proyek kerjasama itu diperkirakan bernilai sebesar US$38 miliar dan ada 73 proyek potensial sebesar US$17,8 miliar [1]. Sejalan dengan dorongan pemerintah untuk kerjasama investasi dalam KTT ASEAN, Otorita…
Oveview Gencar Mineral Transisi Lewat Nikel Kotor Jakarta, 30 Agustus 2023 – PT Indonesia Weda-Bay Industrial Park (IWIP) resmi lima tahun beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ekspansi kawasan yang dilakukan PT IWIP mengubah kondisi desa-desa dan kawasan di sekitarnya, termasuk kualitas air sungai dan air laut. Sejumlah sungai di desa lingkar tambang bahkan tertimbun hingga tidak lagi mengalir ke…
kondisi pulau pulau kecil di kepulauan aru Bogor, 18 April 2023. DPR kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). RUU tersebut telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang diproyeksikan akan selesai di tahun 2023. Forest Watch Indonesia menilai Draft RUU KSDAHE yang ada tidak mengalami banyak perubahan dibanding undang-undang sebelumnya yaitu UU…
Kejadian banjir di Desa Bukit Subur, Binuang, Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, dan Kelurahan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN tanggal 17 Maret 2023 kemarin merupakan fakta kejadian yang menunjukan sebab banjir yang diakibatkan bukan hanya karena tingginya curah hujan, kelerengan dan topografi. Melainkan juga sebagai respon terhadap rusaknya lingkungan akibat praktek…
konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian ATR/BPN menemui jalan buntu. Pada tanggal 27 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi melalui Konferensi Pers “Informasi HGU Tak Kunjung Diberikan Kepada FWI, Ombudsman RI Peringatkan PPID Kementerian ATR/BPN Lewat Rekomendasi”. Kami menilai, Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar untuk mewujudkan…
Pada Rabu 22/06/2022, Sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh setidaknya 50 lembaga akhirnya diserahkan kepada Wakil Presiden Eksekutif Frans Timmermans, Komisaris Virginijus Sinkevičius, Komisaris Jutta Urpilainen, dan beberapa anggota kabinet masing-masing. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan besar kami tentang kurangnya pertimbangan kebutuhan khusus petani kecil dan masyarakat di Global South Countries untuk mempersiapkan regulasi produk bebas deforestasi UE di…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…
Kronologis dan Latar Belakang Permasalahan Masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia, Putusan MK No. 35 dan UU di bawah Undang-Undang Dasar diakui sebagai subjek hukum genuine Indonesia yang melekat-menyatu dalam sejarah asal usul Indonesia.[1] Namun eksistensinya dalam sejarah Indonesia diekslusi oleh watak dominasi pembangunan ekstraktif-eksploitatif atas wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat melalui instrumentalisasi bentuk-bentuk hukum pembangunan: UU Penanaman Modal, UU Kehutanan,…
Sikap Koalisi Masyarakat Sipil atas Pembahasan Perdagangan Karbon pada COP26 di Glasgow AMAN – Greenpeace Indonesia – WALHI – FWI Jakarta, 31 Oktober 2021 – Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 akan dimulai pada 31 Oktober – 12 November 2021. Negara-negara dalam KTT ini akan membahas upaya untuk…
Senin, 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB adalah hari dimana keterbukaan informasi di Indonesia dinodai oleh Komisi Informasi. Komisi informasi pusat memberikan penganugrahan kepada kementerian ATR/BPN sebagai badan publik yang informatif. Padahal, sampai saat ini ATR/BPN masih mengabaikan putusan Mahkamah Agung
