Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan…
Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO (disebut Pemantau Independen) merupakan bagian yang diakui, sebagai wujud keterlibatan publik. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dideklarasikan pada September 2010 sebagai wadah CSO untuk pemantauan sertifikasi dalam bidang kehutanan. Kelahiran…
Tambah atau ganti satu dari tiga website header yang ada dengan “Indonesian Forest Officially up for Sale!” Kalau di klik lari ke laman #SudahCukup. Narasi di laman sudah cukup itu kan baru 1 paragraf. Ditambah: Tingginya laju kehilangan hutan, minimnya perlindungan terhadap hutan alam Indonesia dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan menandai buruknya tata kelola hutan Indonesia. Kini ditambah…
