Perseteruan Antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan BPN Kaltim terkait HGU dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae yaitu PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) dan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) berakhir sudah. Pihak BPN Akhirnya bersedia menyerahkan dokumen HGU dua anak perusahaan dari group besar First Resources ini. Penyerahan dokumen HGU dilakukan oleh…
TAK KUNJUNG MEMBUKA DATA HGU, KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI ATR/BPN KE BARESKRIM MABES POLRI “Ada UU Informasi Publik yang mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yang bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yang dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP” (Prof. Dr. Moh…
Jakarta, 4 Maret 2019. Polemik keterbukaan dokumen HGU (Hak Guna Usaha) menjadi perbincangan banyak pihak setelah debat calon presiden putaran kedua. Semua pihak membahas betapa pentingnya dokumen HGU dibuka ke publik. Itulah esensinya kenapa Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan permohonan atas dokumen tersebut. Ketertutupan telah menimbulkan persoalan pada pemanfaatan hutan dan lahan, diantaranya: tumpang tindih perizinan, konflik tenurial yang berkepanjangan,…
Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan…
Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…
Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi Kepada ATR/BPN Sebagai Lembaga Yang Tidak Transparan Jakarta, 20 Agustus 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup karena tidak memberi akses dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Akses dokumen…
Indonesia Merdeka, Dualisme Kebijakan Kawasan Puncak, Akar Bencana Kekeringan 73 tahun Indonesia merkeda, tata kelola hulu DAS Ciliwung masih jalan di tempat. Kemarau sejak bulan April telah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di Kawasan Puncak yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Masyarakat yang selama ini memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berganti dengan air tanah. Perubahan tutupan…
Jakarta, 28 Mei 2018. Hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi damai mendesak menteri Sofyan Djalil untuk buka informasi dan patuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Pada aksi ini, FWI serahkan dukungan 53 ribu tandatangan warganet yang digalang melalui petisi Change.org untuk buka Informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…
#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema “Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik”. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. Praktik menempatkan alam…
Press Release Bersama SELAMATKAN BASUKI WASIS– Tolak gugatan terhadap ahli perhitungan kerugian Negara – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain…
Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi secara nasional lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70 persen) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama…
Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta. Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.…
