Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil “Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan” Kertas Kebijakan ini memuat tujuh alasan mengapa DPR dan pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan. Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU…
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
JARINGAN KERJA PENYELAMATAN MANGROVE INDONESIA “JANGKAR MANGROVE” Siapa yang sungguh-sungguh melindungi ekosistem mangrove? Berapa luasan tutupan hutan mangrove tersisa di Indonesia? Mengapa upaya penyelamatan mangrove tidak sekencang hutan alam lainnya? Apa, kapan, dan bagaimana serta sejuta pertanyaan lain tentang mangrove yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Masihkah kita berdiam dan menutup diri untuk hal tersebut??? Padahal ekosistem mangrove memiliki…
Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan…
Salam sejahtera, Di luar pengakuan minyak kelapa sawit sebagai penyumbang devisa yg besar bagi Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih memicu konflik lingkungan & sosial. 6 thn pemberlakuan ISPO nyatanya blm mampu merespon dampak2 negatif yg ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. ISPO yg diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan & lahan, dirasakan hny sebagai instrumen…
“Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara…
M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan…
KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini,…
Waktu dan Tempat Selasa, 31 Januari 2017, 09.00 WIB – 13.30 WIB [Venue: Heritage II], Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH. Tamrin No. 1 Jakarta Tujuan Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi para pihak dalam kajian penguatan sistem sertifikasi ISPO. Keluaran Tersusunnya perbaikan dari draft Kajian “Penguatan Sistem Sertifikasi ISPO”. Empat tahun ISPO sudah diberlakukan, namun sampai…
KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk…
Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) hingga saat ini belum usai. Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) memutuskan bahwa FWI memenangkan keberatan yang diajukan kepada Kemen ATR/BPN. Petikan Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2016 adalah…
potret cover depan dari buku potret karst kepulauan aru maluku, indonesia Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menyisakan hutan alamnya seluas 82 juta Ha. Hutan alam tersisa tidak hanya tersebar di pulau-pulau besar. Namun juga banyak terdapat di pulau pulau kecil. Dari total 7,1 juta ha luas daratan di pulau-pulau kecil, 48% atau atau 3,4 juta Ha diantaranya masih berupa…
