Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia (Kompas, 2015). Data dari WRI tahun 2012 menyebutkan ada 1,98 miliar ton emisi CO2 setiap tahunnya. Sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan (UNDP, 2007). Pada tahun 2011…
Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…
Tinjauan Hukum Permohonan Informasi yang Tidak Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik (Vexatious Request) Oleh: Dessy Eko Prayitno[1] PENDAHULUAN Sengketa Permohonan Informasi Data sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, KI Pusat telah menerima 2724 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kemudian dari 2724 tersebut, baru 901 sengketa informasi yang sudah diputus. Dengan demikian, KI Pusat masih…
Jakarta, 12 Februari 2018 – Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU. Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik, yaitu dokumen Hak…
Bogor, 6 Februari 2018. Klaim Kawasan Puncak sebagai kawasan lindung kembali diuji. Deforestasi, pelanggaran tata ruang dan perizinan di Kawasan Puncak, diduga mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor sekitar Bogor-Jakarta. Kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang massif selama puluhan tahun. Analisis FWI pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di Kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam…
Tata Kelola Hutan Belum Kunjung Membaik: Catatan Awal Tahun 2018 Jakarta, 01 Februari 2018. Mengawali tahun 2018, Forest Watch Indonesia (FWI) memaparkan kondisi hutan alam terkini, termasuk persoalan implementasi tata kelola hutan dan lahan yang masih lemah. Tumpang tindih perijinan, angka deforestasi dan konflik tenurial yang tinggi, belum optimalnya kinerja pembangunan KPH, dan sulitnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, beberapa temuan…
“So PT. Borneo Surya Mining Jaya is destroying the forest, destroying the rights of the indigenous people of Muara Tae, intimidating, pressuring the Muara Tae community not to defend the land, ”said Petrus Asuy, Muara Tae’s traditional leader. It has been 46 years that Petrus Asuy and other Muara Tae indigenous peoples have defended their customary territories from seizure…
Informasi Perkembangan Proses Penguatan ISPO Harus Terbuka Jum’at, 29 Desember 2017, Menjelang tutup tahun 2017, sederet catatan panjang mengenai masalah perampasan lahan, pelanggaran HAM, korupsi, hingga kasus kriminalisasi petani tak ada habisnya terjadi di lingkar perkebunan sawit. Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita yang tak berkesudahan. Sejak tahun 1970an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat…
BOGOR, 9 Desember 2017. Indonesian Forest Expo 2017 sebuah acara yang menjadi panggung bagi Forest Watch Indonesia (FWI) untuk menceritakan potret keadaan hutan Indonesia. Tujuh belas tahun FWI melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan Indonesia, permasalahan sektor kehutanan yang tidak kunjung usai menyebabkan kualitas dan kuantitas hutan Indonesia terus mengalami kemerosotan. Melalui Forexpo 2017, FWI menyajikan permasalahan yang tidak kunjung usai…
Pada tahun 1980-an laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1 juta hektare/tahun, kemudian meningkat sekitar 1,7 juta hektare/tahun pada awal 1990-an, bahkan semakin meningkat pada 1996 menjadi 2 juta hektare/tahun. Meningkatnya laju deforestasi akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/GFW,…
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MASIH SEKADAR WACANA JAKARTA, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni ‘Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang…
