Silang Sengkarut atau Buruknya pengelolaan hutan adalah masalah mendasar bagi kehutanan Indonesia. Maka tak heran hutan selalu menjadi korban, setelah secara agresif pemerintah justru memberikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada industri-industri berskala besar. Jumlah dan luasan izin-izinnya pun sangat tidak timpang dibandingkan dengan hak pengelolaan hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya soal ketimpangan penguasaan, persoalan pengelolaan…
Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta. Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.…
Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…
Tinjauan Hukum Permohonan Informasi yang Tidak Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik (Vexatious Request) Oleh: Dessy Eko Prayitno[1] PENDAHULUAN Sengketa Permohonan Informasi Data sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, KI Pusat telah menerima 2724 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kemudian dari 2724 tersebut, baru 901 sengketa informasi yang sudah diputus. Dengan demikian, KI Pusat masih…
Jakarta, 12 Februari 2018 – Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU. Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik, yaitu dokumen Hak…
“So PT. Borneo Surya Mining Jaya is destroying the forest, destroying the rights of the indigenous people of Muara Tae, intimidating, pressuring the Muara Tae community not to defend the land, ”said Petrus Asuy, Muara Tae’s traditional leader. It has been 46 years that Petrus Asuy and other Muara Tae indigenous peoples have defended their customary territories from seizure…
Jakarta, 19 Juni 2017. Senin pagi, Forest Watch Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam aksi ini, FWI menuntut Bapak Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN agar patuh terhadap hukum, menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Sudah hampir dua tahun perjuangan membuka informasi…
Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil “Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan” Kertas Kebijakan ini memuat tujuh alasan mengapa DPR dan pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan. Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU…
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
Rekan-rekan pengunjung website FWI yang baik, Hari ini FWI tengah meminta dukungan publik agar dokumen-dokumen yang kami minta dapat segera kami dapatkan dari KLHK. Upaya ini telah berjalan cukup lama sejak tahun 2013 dan pada akhirnya sengketa informasi ini telah diputuskan oleh PTUN. Penggalangan dukungan ini telah kami publikasikan di change.org pada laman: https://www.change.org/p/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-jokowi-sitinurbayalhk-patuhi-putusan-ptun-bukainformasi-publik-di-sektor-kehutanan Rekan-rekan pengunjung website FWI yang baik,…
Mewujudkan Kalimantan Tengah Sebagai Contoh Provinsi Open Government Indonesia Apa yang kita lakukan akan sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Bagaimana bangsa ini akan maju apabila informasi saja tidak tersedia. Pelayanan informasi publik merupakan suatu kerja yang harus dilakukan. Karena hal ini merupakan wujud dari komitmen bangsa untuk bersama-sama…
