konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian ATR/BPN menemui jalan buntu. Pada tanggal 27 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi melalui Konferensi Pers “Informasi HGU Tak Kunjung Diberikan Kepada FWI, Ombudsman RI Peringatkan PPID Kementerian ATR/BPN Lewat Rekomendasi”. Kami menilai, Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar untuk mewujudkan…
Overview Kapan mau buka Informasi HGU ? Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU sebagai informasi publik, tidak kunjung di eksekusi. Selama tujuh tahun Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi HGU ke publik. Kini, berada di bawah rezim menteri yang baru, kami mengajak kawan-kawan untuk kembali mendesak Kementerian…
Senin, 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB adalah hari dimana keterbukaan informasi di Indonesia dinodai oleh Komisi Informasi. Komisi informasi pusat memberikan penganugrahan kepada kementerian ATR/BPN sebagai badan publik yang informatif. Padahal, sampai saat ini ATR/BPN masih mengabaikan putusan Mahkamah Agung
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Dua Tahun Inpres Moratorium Sawit : Pemerintah Perlu ‘Tancap Gas’ Perbaiki Tata Kelola Sawit [Jakarta, 20 September 2020] September 2020, Kebijakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, atau yang dikenal dengan inpres moratorium sawit telah memasuki usia dua tahun pasca…
Permohonan informasi HGU kepada Kementerian ATR/BPN Permohonan Informasi diajukan oleh FWI pada tanggal 16 September 2015 dengan detail informasi yang dimohonkan adalah Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Karena tiak ada tanggapan dari Kementerian ATR/BPN, maka pada tanggal 5 Oktober 2015 FWI mengajukan surat keberatan kepada Kementerian…
Overview mengapa kita harus mendorong keterbukaan informasi hgu? Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
Overview Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan…
Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemui konsesi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara…
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari forest administrator menjadi forest manager sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat…
Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
Jakarta, 30 September 2019. Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi “tabu” dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan “pembangunan”. Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang…
Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik, pasalnya langkah ini bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 11 ayat 2 bahwa data HGU merupakan informasi yang bersifat “wajib tersedia…
