Overview Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global sehingga keberadaannya mutlak untuk dilindungi. Selama ini, tata kelola ekosistem mangrove belum tertangani dengan baik, terencana dan melibatkan lintas sektor pemerintahan. Tidak heran mangrove belum menjadi isu sentral lingkungan…
Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah…
Overview Konflik Agraria Petani Lahat Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi dimana…
Saat ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil illegal logging. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Dokumen VLegal yang menjadi standar…
Wilayah Bioregion Papua merupakan wilayah Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Tidak mengherankan karena hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan tahun 2018, hutan alam di Bioregion Papua sekitar 33,6 juta hektare, masih 81% dari total luas daratannya. Bagi manusia di Papua, hutan adalah surga. Orang Asli Papua (OAP) hidup dengan sangat bergantung kepada hutan alam, karena hutan merupakan bagian…
Dalam 3 waktu yang berbeda, BIJAK dan FWI bersama-sama berkesempatan untuk menggali informasi dan praktek-praktek pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Kehati Hutan Pelawan, Bangka Tengah, Bangka Belitung yang dilakukan pada tanggal 8 – 12 April 2019. Lokasi kedua adalah Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung, Ketapang, Kalimantan…
Pada hari Jumat, 13 Desember 2019 FWI berkesempatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan FWI (Badan Pengurus dan Dewan Pengawas) periode 2015-2018 dalam Pertemuan Anggota yang diselenggarakan di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Bogor. Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Forest Watch Indonesia Periode 2015-2019 ini merupakan sarana bagi anggota perkumpulan untuk melihat dan mengukur kerja-kerja organisasi FWI berdasarkan amanat dari Pertemuan Anggota. Laporan…
Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT). Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Pada wilayah ring tiga terdapat…
Tulisan ini adalah pengalaman dan keluh-kesah tentang betapa sulitnya menerobos dinding tebal yang menutup akses informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Berawal dari banyaknya keluh-kesah masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah-wilayah yang masih memiliki hamparan hutan dan lahan yang amat luas. Tersebar di seluruh pelosok Negeri ini, termasuk di Pulau Jawa, walaupun terkenal dengan populasi penduduk yang amat padat.…
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari forest administrator menjadi forest manager sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat…
Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemui konsesi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara…
Alternatif Informasi Spasial HGU “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka” Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan Hak Guna Usaha merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat.…
