oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri tulisan terakhir ini, tim kolaborasi mengulas mengenai kalau sampai ada peternakan sapi skala besar masuk, ekosistem rusak, kehidupan masyarakat adat termasuk tradisi budaya mereka, maupun keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru ini pun terancam. Rencana ubah hutan dan dan lahan menjadi…
oleh Tim Kolaborasi* di 12 October 2022 Selain hutan tropis, hutan mangrove dan savana, Kepulauan Aru di Maluku, ini punya ekosistem karst. Dalam seri tulisan ketiga ini tim kolaborasi akan mengulas mengenai bentang karst yang ekosistem penting yang bakal terancaman kalau sampai masuk peternakan sapi skala besar. Tulisan seri pertama membahas soal keterancaman hutan dan savana termasuk masyarakat adat kalau sampai peternakan sapi skala…
oleh Tim Kolaborasi* di 11 October 2022 Bagaimana kabar empat perusahaan peternakan sapi dengan izin seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku? Dalam seri tulisan kedua ini, tim kolaborasi akan mengulas seputar empat perusahaan peternakan sapi di Kepulauan Aru, berelasi dengan siapa dan perkembangannya saat ini. Artikel seri pertama, membahas mengenai risiko, dan ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst…
oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar di dua kecamatan dengan 16 desa. Tim kolaborasi membuat seri tulisan mengenai risiko, ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst maupun kekhawatiran Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas ruang hidup…
Daratan Pulau Papua di Indonesia, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas 41.38 juta hektare. Hasil analisis FWI pada tahun 2018, daratan Papua memiliki luas tutupan hutan alam sebesar 33.4 juta hektare, atau sekitar 80.71 % dari total luas daratannya. Sekitar 6,4 juta hektare daratan di Pulau Papua telah didistribusikan kuasa pengelolaan hutannya oleh pemerintah kepada 43 perusahaan…
Overview Kapan mau buka Informasi HGU ? Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU sebagai informasi publik, tidak kunjung di eksekusi. Selama tujuh tahun Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi HGU ke publik. Kini, berada di bawah rezim menteri yang baru, kami mengajak kawan-kawan untuk kembali mendesak Kementerian…
Pada Rabu 22/06/2022, Sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh setidaknya 50 lembaga akhirnya diserahkan kepada Wakil Presiden Eksekutif Frans Timmermans, Komisaris Virginijus Sinkevičius, Komisaris Jutta Urpilainen, dan beberapa anggota kabinet masing-masing. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan besar kami tentang kurangnya pertimbangan kebutuhan khusus petani kecil dan masyarakat di Global South Countries untuk mempersiapkan regulasi produk bebas deforestasi UE di…
Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…
Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas…
Pada tanggal 17-19 Januari 2022 di Komunitas Masyarakat Adat Rendu, Nagekeo-Nusa Tenggara Timur (NTT), kami, Gerakan Rakyat Flores-Lembata (GeRak FLORATA) telah menyelenggarakan “Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil sedaratan Flores-Lembata”, dan dihadiri oleh sebanyak 54 yang terdiri dari utusan-utusan Masyarakat Adat di daratan Flores-Lembata, Organisasi Masyarakat Sipil nasional dan sedaratan Flores-Lembata, serta organisasi mahasiswa yang ada di daratan Flores-Lembata. Kami, Gerakan Masyarakat Sipil…
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010, merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System). Di bawah sistem…
