Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…
Deforestasi dari masa ke masa di tanah Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan2. Sementara itu,…
Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori Pengetahuan (Epistemologi) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Oleh: Ismatul Hakim Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buka Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit intelektual yang mampu bertahan dan tidak mengalami problem defisit dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya profanisme sebagai dampak tindak…
73 Esai – Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahutan, Politik Psda, Dan Problematika Kebijakan ” Prof. Hariadi Kartodihardjo S’lamatlah ra’jatnja, S’lamatlah poetranja, Pulaunja. Lautnja, semuanja, Madjulah Negerinja, Madjulah pandunja, Oentoek Indonesia Raja. (Lagu Indonesia Raya, Stanza III) Pada mulanya dari rasa sayang, melihat pikiran bernas yang berserak. Berikutnya, pertemuan niat dan tujuan; Penulis dan Tim Editor. Penting buku kompilasi dan publikasi…
Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi Kepada ATR/BPN Sebagai Lembaga Yang Tidak Transparan Jakarta, 20 Agustus 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup karena tidak memberi akses dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Akses dokumen…
Indonesia Merdeka, Dualisme Kebijakan Kawasan Puncak, Akar Bencana Kekeringan 73 tahun Indonesia merkeda, tata kelola hulu DAS Ciliwung masih jalan di tempat. Kemarau sejak bulan April telah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di Kawasan Puncak yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Masyarakat yang selama ini memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berganti dengan air tanah. Perubahan tutupan…
Studi Kasus: KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat Hutan merupakan sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, udara, dan air serta yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat1. Dalam rangka memenuhi…
Edisi September 2018 Mari Menulis di Intip Hutan Edisi September 2018 dengan Ketentuan Tulisan yang Dikirim sebagai berikut: 1. Email dikirim dengan subjek: Intip Hutan_Jenis tulisan_Judul Tulisan. Contoh: Intip Hutan_Opini_Masihkah Penting Menjadi Relawan Lingkungan? 2. Untuk memudahkan proses sortir, tulisan yang dikirim diharapkan memenuhi ketentuan format: Kertas A4, font Calibri Light, Ukuran 11, spasi 1.5, maksimal 4 halaman. 3. Biodata…
Oleh Pardi Pay Gambut dan Perubahan Iklim? Mungkin terasa asing mendengar istilah itu. Kita lebih familiar dengan ekosistem hutan, sungai, laut dibandingkan dengan gambut. Namun tahukah kamu, bahwa gambut memiliki peranan yang sangat penting bagi stabilnya iklim dan kelangsungan hidup di bumi terutama terkait dengan perubahan iklim. Gambut merupakan kumpulan dari sisa pepohonan, lumut, rerumputan dan jasad hewan yang telah…
Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil “Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan” Kertas Kebijakan ini memuat tujuh alasan mengapa DPR dan pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan. Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU…
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
JARINGAN KERJA PENYELAMATAN MANGROVE INDONESIA “JANGKAR MANGROVE” Siapa yang sungguh-sungguh melindungi ekosistem mangrove? Berapa luasan tutupan hutan mangrove tersisa di Indonesia? Mengapa upaya penyelamatan mangrove tidak sekencang hutan alam lainnya? Apa, kapan, dan bagaimana serta sejuta pertanyaan lain tentang mangrove yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Masihkah kita berdiam dan menutup diri untuk hal tersebut??? Padahal ekosistem mangrove memiliki…
