Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO (disebut Pemantau Independen) merupakan bagian yang diakui, sebagai wujud keterlibatan publik. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dideklarasikan pada September 2010 sebagai wadah CSO untuk pemantauan sertifikasi dalam bidang kehutanan. Kelahiran…
Pada tanggal 18 – 20 Mei 2012, FWI mengadakan pelatihan pemetaan yang berlokasi di Kampung Tapos, Bogor. Tujuan utama pelatihan ini agar para staf FWI memiliki pengetahuan dasar pemetaan dan cara penggunaan alat-alat yang digunakan saat pemetaan. Pada saat pelatihan, kami diajarkan untuk dapat membaca peta, karena saat nantinya berada di lapangan kami harus dapat memahami lokasi yang akan dituju.…
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Focal Point Riau akan melakukan pemantauan terhadap proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan skema mandatory (wajib) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI. Sesuai dengan informasi yang berhasil dihimpun, PT Arara Abadi telah mendapatkan sertifikat PHPL ini dengan predikat baik untuk wilayah operasional sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996…
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan telah membentuk tim pemantau. Tim yang terdiri atas jaringan anggota JPIK Sulawesi Selatan ini akan melakukan pemantauan atau memonitoring verifikasi legalitas kayu. Untuk tahap pertama, tim monitoring proses audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk perusahaan PT. Panply di Palopo dan PT. Katingan Timber Celebes (KTC). Proses pemantauan ini dikoordinir oleh Asmar Exwar dari…
Pada 23 September 2010 telah terbentuk Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang di Jakarta oleh gerakan masyarakat sipil sebagai mandat dari Permenhut P.38/2009 untuk berperan dalam Pemantauan Kehutanan terkait Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Intinya, aturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat di luar sistem birokrasi untuk terlibat dalam proses-proses sertifikasi perusahaan kayu…
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009 yang telah melahirkan P.68/2011. Sayangnya baik dalam P.38/2009 maupun P.68/2011, JPIK tetap dipandang sebagai “Anak Tiri”, padahal justru perannya sangat penting demi kredibilitas sertifikasi itu. Namun yang terpenting adalah JPIK telah berjuang hingga terakomudirnya peran Masyarakat Madani baik yang terorganisir maupun individu dimana bisa secara langsung menyampaikan KEBERATAN (sesuai P.38) atau…
Selama 3 hari, dari Jumat (01/07) sampai Minggu (03/07) 2011, Jaringan Pemantau Independen Kehutana (JPIK) menyelenggarakan Workshop Review Pelaksanaan Penilaiaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Berdasarkan Temuan dari Kegiatan Pemantauan. Workshop berlangsung di Sempur Park Hotel kota Bogor, diikuti 40 peserta, membahas hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan…
Mengutip dari salah satu jejaring media sosial, What’s on your mind? Seperti kalimat itu, apa yang anda pikirkan jika melihat baliho besar terpajang di pusat kota bertuliskan “Selamatkan Hutan”? Pasti kalimat ini sudah tidak aneh lagi bagi kita bukan? Seorang teman dengan celetukannya mengatakan, “Itu maksudnya memberi selamat hutannya? Selamat sudah rusak gitu? Sungguh teganya teganyaa…” Banyaknya himbauan bermunculan baik…
Perjalanan panjang bagi perjuangan masyarakat adat saat ini sedang menuju titik krusial. Saat DPR-RI menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), komunitas-komunitas adat yang bernaung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pun melanjutkan perjuangan mereka dengan cara lain. Mereka melakukan gugatan hukum dalam bentuk judicial review terkait keberadaan hutan adat yang selama ini “terpinggirkan” secara…
Forest Watch Indonesia (FWI) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran utama dalam memantau keadaan hutan di Indonesia. Peran strategis ini diharapkan dapat mendorong semakin cepatnya proses demokratisasi dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dalam upayanya memantau kondisi hutan, FWI mengembangkan sebuah program baru yaitu Program Pemantauan Daerah Tangkapan Air. Sebagai staf Forest Watch Indonesia (FWI), saya…
Kongres AMAN ke-4 diawali dengan Ritual Air Nusantara. Masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara membawa air yang diambil dari sumber air keramat di wilayah adat masing-masing, kemudian dikucurkan menjadi satu di Bumi Hibualamo, Tobelo. Ritual ini menandakan bahwa air -sebagai unsur terbesar kehidupan- menjadi pemersatu komunitas adat di Nusantara. Air menjaga kehidupan. Ungkapan ini menjadi benar, bagi siapa saja yang…
Sebenarnya cerita ini adalah gambaran dari apa yang pernah saya alami dulu. Ketika saya masih tinggal bersama orangtua di sebuah desa di pinggiran hutan jati. Tempat tinggal keluarga kecil kami adalah Desa Gunungsari di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Seperti umumnya desa-desa di Kabupaten Ngawi, desa kami adalah desa yang gersang, terutama saat musim kemarau. Air yang tersedia sangat terbatas, itu…
