Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan telah membentuk tim pemantau. Tim yang terdiri atas jaringan anggota JPIK Sulawesi Selatan ini akan melakukan pemantauan atau memonitoring verifikasi legalitas kayu. Untuk tahap pertama, tim monitoring proses audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk perusahaan PT. Panply di Palopo dan PT. Katingan Timber Celebes (KTC). Proses pemantauan ini dikoordinir oleh Asmar Exwar dari…
Pada 23 September 2010 telah terbentuk Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang di Jakarta oleh gerakan masyarakat sipil sebagai mandat dari Permenhut P.38/2009 untuk berperan dalam Pemantauan Kehutanan terkait Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Intinya, aturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat di luar sistem birokrasi untuk terlibat dalam proses-proses sertifikasi perusahaan kayu…
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009 yang telah melahirkan P.68/2011. Sayangnya baik dalam P.38/2009 maupun P.68/2011, JPIK tetap dipandang sebagai “Anak Tiri”, padahal justru perannya sangat penting demi kredibilitas sertifikasi itu. Namun yang terpenting adalah JPIK telah berjuang hingga terakomudirnya peran Masyarakat Madani baik yang terorganisir maupun individu dimana bisa secara langsung menyampaikan KEBERATAN (sesuai P.38) atau…
Selama 3 hari, dari Jumat (01/07) sampai Minggu (03/07) 2011, Jaringan Pemantau Independen Kehutana (JPIK) menyelenggarakan Workshop Review Pelaksanaan Penilaiaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Berdasarkan Temuan dari Kegiatan Pemantauan. Workshop berlangsung di Sempur Park Hotel kota Bogor, diikuti 40 peserta, membahas hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan…
Mengutip dari salah satu jejaring media sosial, What’s on your mind? Seperti kalimat itu, apa yang anda pikirkan jika melihat baliho besar terpajang di pusat kota bertuliskan “Selamatkan Hutan”? Pasti kalimat ini sudah tidak aneh lagi bagi kita bukan? Seorang teman dengan celetukannya mengatakan, “Itu maksudnya memberi selamat hutannya? Selamat sudah rusak gitu? Sungguh teganya teganyaa…” Banyaknya himbauan bermunculan baik…
Perjalanan panjang bagi perjuangan masyarakat adat saat ini sedang menuju titik krusial. Saat DPR-RI menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), komunitas-komunitas adat yang bernaung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pun melanjutkan perjuangan mereka dengan cara lain. Mereka melakukan gugatan hukum dalam bentuk judicial review terkait keberadaan hutan adat yang selama ini “terpinggirkan” secara…
Forest Watch Indonesia (FWI) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran utama dalam memantau keadaan hutan di Indonesia. Peran strategis ini diharapkan dapat mendorong semakin cepatnya proses demokratisasi dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dalam upayanya memantau kondisi hutan, FWI mengembangkan sebuah program baru yaitu Program Pemantauan Daerah Tangkapan Air. Sebagai staf Forest Watch Indonesia (FWI), saya…
Kongres AMAN ke-4 diawali dengan Ritual Air Nusantara. Masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara membawa air yang diambil dari sumber air keramat di wilayah adat masing-masing, kemudian dikucurkan menjadi satu di Bumi Hibualamo, Tobelo. Ritual ini menandakan bahwa air -sebagai unsur terbesar kehidupan- menjadi pemersatu komunitas adat di Nusantara. Air menjaga kehidupan. Ungkapan ini menjadi benar, bagi siapa saja yang…
Sebenarnya cerita ini adalah gambaran dari apa yang pernah saya alami dulu. Ketika saya masih tinggal bersama orangtua di sebuah desa di pinggiran hutan jati. Tempat tinggal keluarga kecil kami adalah Desa Gunungsari di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Seperti umumnya desa-desa di Kabupaten Ngawi, desa kami adalah desa yang gersang, terutama saat musim kemarau. Air yang tersedia sangat terbatas, itu…
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung…
Data dan informasi terkait hutan dan kehutanan merupakan sumber data bagi para pemangku kekuasaan, sebagai salah satu bagian dari fungsinya sebagai pelayan publik untuk membuat suatu keputusan penting. Data dan informasi yang akurat juga di butuhkan oleh para pemangku kepentingan yang peduli terhadap masalah kehutanan dan lingkungan. Oleh karena itu sumber informasi yang akurat dan terkini merupakan sebuah keharusan dalam…
Oleh: Hariadi Kartodihardjo Kebijakan dan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh hasil-hasil pertemuan internasional atau ide dari lembaga-lembaga donor, misalnya dikembangkannya sertifikasi hutan, perhutanan sosial, program kehutanan multipihak, konservasi hutan yang bernilai tinggi, pemberantasan illegal logging, sertifikasi legalitas kayu, serta pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan REDD). Berbagai inisiatif…
