Kebijakan Perhutanan Sosial Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Dengan harapan bahwa…
![](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Cover-web-ps-760x486.png)
Kebijakan Perhutanan Sosial Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Dengan harapan bahwa…
Pada hari Selasa 22 November 2022, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia mengadakan Webinar “Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Webinar ini…
Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan…
Memutus Asimetris Informasi Sebagai Upaya Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa di Provinsi Papua Barat Keadaan Hutan Bioregion Papua Bioregion Papua merupakan garis imaginasi biogeografi untuk wilayah timur Indonesia yang berada pada…
oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri tulisan terakhir ini, tim kolaborasi mengulas mengenai kalau sampai ada…
oleh Tim Kolaborasi* di 12 October 2022 Selain hutan tropis, hutan mangrove dan savana, Kepulauan Aru di Maluku, ini punya ekosistem karst. Dalam seri tulisan ketiga ini tim kolaborasi akan mengulas mengenai…
oleh Tim Kolaborasi* di 11 October 2022 Bagaimana kabar empat perusahaan peternakan sapi dengan izin seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku? Dalam seri tulisan kedua ini, tim kolaborasi akan…
oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar…
Daratan Pulau Papua di Indonesia, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas 41.38 juta hektare. Hasil analisis FWI pada tahun 2018, daratan Papua memiliki luas tutupan hutan alam…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni…
Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi…
Pada tanggal 17-19 Januari 2022 di Komunitas Masyarakat Adat Rendu, Nagekeo-Nusa Tenggara Timur (NTT), kami, Gerakan Rakyat Flores-Lembata (GeRak FLORATA) telah menyelenggarakan “Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil sedaratan Flores-Lembata”, dan dihadiri oleh…