(Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan Hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman…
![Policy Brief Tata Kelola Hutan](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2022/06/policy-brief-tata-kelola-760x980.png)
(Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan Hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman…
Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi yang fokus terhadap penyedia informasi alternatif kehutanan. Selaras dengan konsern tersebut, tema FWI di tahun 2014-2017 adalah “Memimpin Perbaikan Tata Kelola Hutan melalui Gerakan…
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana…
Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 18 November 2013 “Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama saling memahami dan saling membutuhkan untuk saling sama-sama…
Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels…
Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 di Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terbongkar. Kasus…
Sesuai perannya sebagai sekretariat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), pada tanggal 6 September 2012 lalu FWI menyelenggarakan sebuah diskusi terfokus (focus group discussion) seputar aktivitas pemantauan pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas…
Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat vital bagi banyak daerah yang berada di bawahnya. Seluruh daerah Puncak di Kabupaten Bogor merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai…
Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib mematuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/2009 jo P.68/2011 tentang…
Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO…
Pada 23 September 2010 telah terbentuk Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang di Jakarta oleh gerakan masyarakat sipil sebagai mandat dari Permenhut P.38/2009 untuk berperan dalam Pemantauan Kehutanan terkait Penilaian…
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009 yang telah melahirkan P.68/2011. Sayangnya baik dalam P.38/2009 maupun P.68/2011, JPIK tetap dipandang sebagai “Anak Tiri”, padahal justru perannya sangat penting…