Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi yang fokus terhadap penyedia informasi alternatif kehutanan. Selaras dengan konsern tersebut, tema FWI di tahun 2014-2017 adalah “Memimpin Perbaikan Tata Kelola Hutan melalui Gerakan Keterbukaan Informasi Kehutanan”. Oleh sebab itu, FWI berkomitmen untuk selalu berupaya mendorong keterbukaan informasi di sektor kehutanan.
Terdapat banyak cara yang digunakan oleh FWI dalam mengupdate informasi kehutanan. Baik itu melalui kerjasama, tukar-menukar data, maupun memanfaatkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pada awal Agustus 2013, FWI mengajukan permohonan informasi kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan RI sesuai dengan regulasi yang ada. Permohonan informasi tersebut sudah sampai ke tahap sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Pusat dan telah selesai di tahun 2014.
Beranjak dari pengalaman tersebut, FWI merasa perlu memaparkan proses, hasil dan rekomendasi pencarian informasi kepada masyarakat sipil yang konsern akan keterbukaan informasi publik. Hal ini juga menjadi penting guna mengkonsolidasikan isu keterbukaan informasi publik kepada para penggiat isu tersebut. Maka dari itu pada hari Kamis, 13 Maret 2014 di Hotel Santika Bogor, FWI mengadakan Focus Group Disscussion terkait “Berbagi Pengalaman Sengketa atas Informasi Publik” yang mengundang para penggiat keterbukaan informasi publik.
Tujuan dari diadakannya FGD ini adalah untuk saling berbagi pengalaman dalam mencari informasi publik di segala sektor. Agar para penggiat keterbukaan informasi publik mengetahui kendala dan trik bagaimana memohonkan informasi yang berujung hingga sengketa dan eksekusi. Output dari pertemuan ini adalah menyusun catatan kritis sebagai rekomendasi untuk badan publik dan komisi informasi guna penguatan implementasi UU KIP.
Pertemuan yang berlangsung selama satu hari dihadiri oleh para masyarakat sipil yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Walhi dari Sumatera Selatan; Sampan dan Lingkar Borneo dari Kalimantan Barat; Jatam dan Menapak dari Kalimantan Timur; Pattiro, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Indonesian Central of Envirionmental Law (ICEL) dari Jakarta; serta Telapak dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dari Bogor.