Kamis, 17 Agustus 2017 Enam puluh enam meter persegi kain merah putih dibentangkan di komplek vila Tugu Utara, Puncak, Bogor. Bentangan kain merah putih menjadi simbol aksi dari enam puluh enam kali luas Kebun Raya Bogor hutan alam yang hilang di Kawasan Puncak selama 16 tahun terakhir (2000-2016). Hutan di Puncak berperan sebagai pengatur tata air di wilayah hulu hingga…
Jakarta, 19 Juni 2017. Senin pagi, Forest Watch Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam aksi ini, FWI menuntut Bapak Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN agar patuh terhadap hukum, menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Sudah hampir dua tahun perjuangan membuka informasi…
Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil “Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan” Kertas Kebijakan ini memuat tujuh alasan mengapa DPR dan pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan. Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU…
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
JARINGAN KERJA PENYELAMATAN MANGROVE INDONESIA “JANGKAR MANGROVE” Siapa yang sungguh-sungguh melindungi ekosistem mangrove? Berapa luasan tutupan hutan mangrove tersisa di Indonesia? Mengapa upaya penyelamatan mangrove tidak sekencang hutan alam lainnya? Apa, kapan, dan bagaimana serta sejuta pertanyaan lain tentang mangrove yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Masihkah kita berdiam dan menutup diri untuk hal tersebut??? Padahal ekosistem mangrove memiliki…
Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan…
potret cover depan dari buku potret karst kepulauan aru maluku, indonesia Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menyisakan hutan alamnya seluas 82 juta Ha. Hutan alam tersisa tidak hanya tersebar di pulau-pulau besar. Namun juga banyak terdapat di pulau pulau kecil. Dari total 7,1 juta ha luas daratan di pulau-pulau kecil, 48% atau atau 3,4 juta Ha diantaranya masih berupa…
Masih terjadinya deforestasi di dalam area perkebunan kayu, khususnya pada perusahaan penyuplai industri pulp and paper menjadi citra buruk pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak rentan waktu 2013-2016 telah terjadi deforestasi atau kehilangan hutan alam seluas 208.315 ha di dalam area konsesi perkebunan kayu di Riau dan Sumatera Utara. Presentase terbesar bersumber dari konsesi penyuplai kilang IKPP sebesar 59%, disusul RAPP…
Pada akhirnya, apa yang diperjuangkan masyarakat menuai keberhasilan. Melalui wadah SaveAru, perjuangan yang dirintis sejak tahun 2005 mendapatkan hasil positif pada tahun 2015. Agenda utamanya satu: menghentikan rencana pembangunan kawasan perkebunan tebu yang diusahakan oleh sebuah perusahaan swasta. Penolakan rencana tersebut menjadi penting dari berbagai sisi. Dari sisi ekologi, rencana pembangunan kawasan perkebunan tebu itu dilakukan di kawasan hutan. Dengan…
Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine). Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil…
Hasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang terjadi. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari berbagai konteks pengelolaan baik dari aspek partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan koordinasi, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan selama ini masih harus diperkuat. Konsistensi penerapan tatakelola kehutanan yang baik menjadi dambaan semua pihak, termasuk masyarakat. Temuan dalam penelitian…
(Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan Hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir…
