oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar di dua kecamatan dengan 16 desa. Tim kolaborasi membuat seri tulisan mengenai risiko, ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst maupun kekhawatiran Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas ruang hidup…
Overview Kapan mau buka Informasi HGU ? Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU sebagai informasi publik, tidak kunjung di eksekusi. Selama tujuh tahun Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi HGU ke publik. Kini, berada di bawah rezim menteri yang baru, kami mengajak kawan-kawan untuk kembali mendesak Kementerian…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…
Pada tanggal 17-19 Januari 2022 di Komunitas Masyarakat Adat Rendu, Nagekeo-Nusa Tenggara Timur (NTT), kami, Gerakan Rakyat Flores-Lembata (GeRak FLORATA) telah menyelenggarakan “Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil sedaratan Flores-Lembata”, dan dihadiri oleh sebanyak 54 yang terdiri dari utusan-utusan Masyarakat Adat di daratan Flores-Lembata, Organisasi Masyarakat Sipil nasional dan sedaratan Flores-Lembata, serta organisasi mahasiswa yang ada di daratan Flores-Lembata. Kami, Gerakan Masyarakat Sipil…
Hari ini, atau setiap tanggal 28 September dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day/RTKD). RTKD pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sedangkan Indonesia baru memperingatinya sejak 2010 yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu, dan hingga saat ini Hari Hak untuk Tahu…
Kamis, 19 Agustus 2021, setelah 9 tahun kepergian Almarhum Hapsoro, dan berdekatan dengan 76 tahun kemerdekaan Indonesia, Hapsoro atau yang biasa dikenal dengan panggilan Bang Oiek, mendapatkan penghargaan sebagai pejuang lingkungan hidup dan kehutanan. Selama hidupnya, Almarhum Hapsoro aktif dalam memberantas Illegal Logger, memperjuangkan kelestarian keanekaragaman hayati, dan menginisiasi gerakan konservasi Sungai Ciliwung. “Jadi, di dalam sosok Hapsoro memang ada…
Rabu, 10 Februari 2021, sebanyak 11 NGO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Memantau, mengadakan konferensi pers peluncuran laporan berjudul “Menatap ke Timur – deforestasi dan pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua”. Dalam Konferensi Pers tersebut, disebutkan bahwa meskipun deforestasi nasional menurun, tapi ternyata deforestasi tetap tinggi di provinsi-provinsi kaya hutan Indonesia. Bahkan, tampak kecenderungan meninggi di Indonesia Timur. Di Tanah…
Previous Next Apa Itu Lomba Film Pohon? Kita hidup di era Industri 4.0 dimana lalu lintas informasi berjalan sangat cepat dan trend informasi mudah berganti. Setiap orang haus akan informasi yang cepat dan mudah dicerna. Terutama generasi muda yang terpapar pengetahuan dan teknologi terbaru, semakin antusias dalam mencari, menyaksikan, bahkan menyebarkan informasi. Film pendek hadir sebagai media informasi yang tidak…
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Dua Tahun Inpres Moratorium Sawit : Pemerintah Perlu ‘Tancap Gas’ Perbaiki Tata Kelola Sawit [Jakarta, 20 September 2020] September 2020, Kebijakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, atau yang dikenal dengan inpres moratorium sawit telah memasuki usia dua tahun pasca…
PENGANTAR ECJP Environmental Citizen Journalism Program (ECJP) merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh FWI, Mongabay Indonesia dan Universitas Pattimura dalam rangka meningkatkan peran masyarakat (citizen) untuk turut terlibat dalam menyebarluaskan informasi kondisi hutan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya citizen-citizen jurnalis yang kredibel dalam menyampaikan suatu informasi disertai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Pada tahun…
Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menyimpan sumber daya hutan dan keanekaragaman flora fauna termasuk keanekaragaman hayati laut. Teluk Balikpapan merupakan salah satu seascape penting di Provinsi Kalimantan Timur. Secara ekologi Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi muara dari beberapa sungai dari 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan yang…
Hingga saat ini, belum ada satu payung hukum yang komprehensif untuk menjamin agar hak-hak masyarakat adat terpenuhi. Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang diharapkan mampu melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, yang sudah dibahas sejak 2009, tidak kunjung disahkan.Tahun 2020, DPR kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat. Forest Watch Indonesia memandang…
