Kenapa Perlu Tahu?

Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September. RTKD pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sedangkan Indonesia baru memperingatinya sejak 2010 yang di inisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu, dan hingga saat ini Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati lebih dari 60 negara demokrasi di dunia. Nilai-nilai penting dalam memaknai RTKD adalah, pertama, akses informasi merupakan hak setiap orang. Kedua, informasi yang dirahasiakan adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Ketiga, hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik. Harapannya agar semua permintaan permohonan informasi menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Para … Continue reading →

Konsolidasi CSO dalam Upaya Penyelamatan Ekosistem Mangrove di Indonesia

sumber: http://mongabay.co.id

Focus Group Discussion Mangrove Siemenpuu Foundation memberi dukungan program hibah kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelamatan ekosistem dalam beberapa tahun terkahir. Kemudian sejak tahun 2002, dukungan program hibah tersebut dimplementasikan di Indonesia. Pada tahun ini, Siemenpuu berencana akan memfokuskan target kegiatannya pada upaya penyelamatan ekosistem mangrove sebagai bagian dari program penyelamatan hutan rawa gambut. Agar implementsi program penyelamatan mangrove tersebut berjalan dengan baik, maka Siemenpuu berpendapat bahwa persiapan menjadi tahapan penting sehingga dapat bersinergi dengan program sebelumnya. Bentuk aktifitas yang akan dilakukan pada tahap persiapan ini, diantaranya: pemetaan aktor-aktor (organisasi masyarakat sipil) yang fokus dalam upaya penyelamatan mangrove, menginisiasi pembentukan jaringan kerja organisasi masyarakat sipil (CSO), asesmen awal, termasuk memberikan … Continue reading →

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dituntut Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Konferensi Pers Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana publik diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan inti dari UU KIP, setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon warga negara maupun badan hukum di Indonesia untuk mendapatkan akses informasi. Perkecualian adalah untuk beberapa informasi yang memang dikecualikan karena dapat membahayakan negara, perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik. Informasi tentang sumberdaya alam merupakan salah satu … Continue reading →

Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN

Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. Pada tanggal 22 Juli lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan FWI atas dokumen HGU Perkebunan Sawit kepada KemenATR/BPN (re: http://print.kompas.com/baca/2016/07/23/KIP-Informasi-Hak-Guna-Usaha-Terbuka) Pada hari ini, kami ingin sama-sama mengingatkan bahwa jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan Komisi Informasi dalam perkara FWI v KemenATR/BPN telah jatuh tempo. Dan hari ini juga, kami mendapatkan pemberitahuan dari panitera PTUN Jakarta atas keberatan KemenATR/BPN thd hasil putusan KIP. Lagi-lagi kabar tidak menggembirakan dan mengecewakan untuk transparansi SDA masa depan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak/Ibu & teman-teman untuk sekali lagi mengencangkan semangat dalam perjuangan mendobrak benteng anti … Continue reading →

Membangun Ekonomi Masyarakat Adat Kepulauan Aru Berbasiskan Sumber Daya Alam Di Pulau-Pulau Kecil

FOCUS GROUP DISCUSSION Sebagai Negara kepulauan terbesar, keberadaan Pulau-Pulau Kecil mempunyai nilai penting di wilayah Indonesia, secara ekologi, ekonomi, bahkan mampu menjadi pertaruhan kedaulatan bangsa. Terpisah dengan pulau besar (main islands) mencirikan bahwasanya pulau-pulau kecil sebagai sistem mandiri dan soliter, yang terbatas pada ketersediaan air tawar, tanah, vegetasi, satwa, termasuk sumber pangan dan papan yang dimiliki. Sifat-sifat tersebut membuat pulaupulau kecil rentan tenggelam dan hilang meskipun dengan sedikit intervensi perubahan biofisik, seperti adanya aktivitas pertambangan dan eksploitasi hutan alam. Seharusnya landasan pemikiran tersebut membedakan pengelolaan daerah pulau-pulau kecil dibandingkan dengan pulau besar. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan regulasi pemanfaatan yang belum jelas merupakan salah satu penyebab banyaknya pulau-pulau kecil di Indonesia … Continue reading →