forest watch indonesia

Pernyataan Pers Bersama

PPNS Dephut,  Polisi, dan Kejaksaan terbukti gagal menangkap para dalang terorganisir (masterminds) perusakan hutan Indonesia. PPATK pun sama saja. Karenanya, KPK menjadi harapan terakhir.

Perusakan hutan Indonesia berlangsung secara sistematis, massif, dan terorganisir. Illegal logging dikendalikan oleh para penjahat kelas kakap dan antarnegara (trans-national crime). Perusakan yang lebih parah terjadi oleh konversi hutan illegal yang digerakkan oleh para investor nakal dengan dibantu para pejabat. Konversi ini dilakukan dengan merubah hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Baca selengkapnya KPK Harus Bongkar Praktik Mafia Kehutanan

Pernyataan Pers Bersama

Hutan Indonesia dirusak secara sistematis dan terorganisir oleh para pejabat dan investor nakal. Aksi mafia kehutanan ini terorganisir dan terjadi di seluruh Indonesia.

Praktek korupsi di sektor kehutanan terjadi di seluruh Indonesia. Praktek ini tidak hanya illegal logging, tapi juga korupsi perizinan yang mengakibatkan hilangnya hutan (deforestasi). Deforestasi terjadi terutama karena [...]

Perihal : Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia
Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional

Kepada Yth,
Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Sekretariat Negara R.I
Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta 10110
Telp : (021)3845627, 3442327, 3451069
Fax : (021)3451069, 3849061

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut [...]

Bogor, 9 Pebruari 2009. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) harus berhenti mengeluarkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) bagi perusahaan HTI yang melakukan konversi hutan alam atau membuka ekosistem gambut ketika membangun hutan tanamannya, demikian diserukan 2 LSM lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Telapak hari ini.
LEI yang baru saja menyelenggarakan kongres keduanya di [...]

Bogor, 6 Januari 2009. Defisit bahan baku dua raksasa pulp RAPP dan IKPP merupakan akar masalah penyebab kerusakan hutan di Riau. Kedua perusahaan ini sampai saat ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam untuk menutup defisit bahan baku dari HTI. Oleh karena itu Forest Watch Indonesia (FWI) mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang [...]

Bogor, 13 Januari 2009. Kebijakan pemerintah terkait batas waktu penggunaan kayu dari hutan alam untuk industri pulp sampai tahun 2009 ternyata diperpanjang sampai tahun 2014. Industri pulp sampai saat ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam untuk menutup defisit bahan baku dari HTI. Forest Watch Indonesia (FWI) melihat kebijakan ini akan semakin memperburuk [...]