-
Amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Kehutanan Masih Belum Sepenuhnya Dipatuhi dan Dijalankan
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan Baca →
-
4th JAKARTA MEGACITY (JABODETABEK) STUDY FORUM SEMINAR “RESILIENT MEGACITIES: IDEA, REALITY, AND MOVEMENT”
Laporan Kegiatan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa 8 Oktober 2013 Baca →
-
Wujud Tata Kelola Hutan: Rendahnya Implementasi Kebijakan dan Lemahnya Penegakan Hukum
Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 Baca →
-
Naik-naik ke Puncak Mereka Mengacak-acak
Dalam sepuluh tahun kawasan Puncak kehilangan daerah berhutan seluas Kota Sukabumi. Pemda Jawa Barat malah menerbitkan aturan yang mengizinkan Puncak Baca →
-
Menyiapkan Diri untuk Melakukan Pemetaan
Pada tanggal 18 – 20 Mei 2012, FWI mengadakan pelatihan pemetaan yang berlokasi di Kampung Tapos, Bogor. Tujuan utama pelatihan Baca →
Catatan Forest Watcher
Index
Press Release
-
Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang
Bogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan dibuka di atas total 770 ribu ha daratan kepulauan Aru. Wacana ini sangat mengancam keberadaan sekitar 730 ribu ha hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru. Sejak awal tahun Baca →
-
Flawed Court Case Highlights Failings of Legal Timber System
The shockingly lenient verdict handed down by a West Papua court to a police officer charged with illegal logging, fuel smuggling and money laundering is an appalling indictment of Indonesia’s utter failure to tackle corruption within the forestry sector and Baca →
Index
Info JPIK
-
Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama
Implementasi dan usulan revisi serta implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat atas ruang dan sumberdaya alamnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sedang melakukan Revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah
Tatakelola Hutan
-
Workshop Harmonisasi Inisiatif Standar Tata Kelola Hutan
Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 18 November 2013 “Kita sudah sama-sama
-
Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat
Laporan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk memotret kesenjangan dalam pelaksanaan tata kelola (governance) di sektor kehutanan di Indonesia,
-
Pengelolaan Deforestasi Indonesia Jauh dari Maksimal
Dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan untuk penelitian ini. Hasil kajian dari Governance of
-
Sebagian Besar Lingkungan Indonesia Rusak
MAKASSAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya menyebutkan kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai sekitar 40% hingga 50%. Menurutnya,
-
Warga Mesti Dilibatkan Tata Kelola Hutan
Keterlibatan masyarakat selalu pada pengawasan saja, padahal mereka diikutsertakan dalam perencanaan. Demi memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia, Jaringan Masyarakat Sipil