forest watch indonesia

SIARAN PERS

Bogor, 23 Mei 2013. Masa berlaku moratorium izin kini telah diperpanjang, keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus lebih implementatif dan konstruktif.

Penerapan kebijakan penundaan pemberian izin baru sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menekan laju kehilangan hutan memasuki babak kedua. Pemerintah terutama Kementerian Kehutanan harus lebih serius dalam menjalankan mandatnya demi mencegah kehilangan hutan di wilayah moratorium izin. Pengalaman selama dua tahun, harus menjadi cermin untuk melaksanakan inpres perpanjangan ini ke depan. Pemerintah dan para pihak mesti sadar bahwa indikator keberhasilan adalah tercapainya keselamatan hutan, dan bukan semata-mata berdasarkan tenggat waktu. Luas wilayah moratorium yang terus berkurang dalam 3 (tiga) kali revisi, lebih menyerupai upaya penyelarasan data terkait pemanfaatan kawasan hutan oleh pemerintah, daripada sebuah upaya penyelamatan hutan di Indonesia.

Banyak pihak memandang penerapan kebijakan moratorium izin masih setengah hati, karena upaya menghentikan kehilangan hutan masih diberlakukan secara parsial, hanya berlaku pada hutan alam primer dan lahan gambut. Pembatasan lingkup wilayah penundaan izin baru justru mengabaikan keberadaan hutan alam sekunder yang secara ekologi penting dan tidak kalah luas dibandingkan dengan hutan primer (Statistik Kehutanan, 2011).

“Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dengan menjadikan upaya moratorium ini sebagai pintu masuk pembenahan tata kelola hutan, dimulai dengan melakukan audit terhadap setiap izin pemanfaatan kawasan hutan maupun izin pemanfaatan lahan lainnya”, ujar Muhamad Kosar, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia. “Hasil verifikasi lapangan di akhir tahun 2012, kami menemukan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang membuka lahan di dalam wilayah moratorium di Kalimantan Tengah”, lanjut Kosar.

Kemudian Isnenti Apriani selaku peneliti tata kelola hutan FWI mengungkapkan Semrawutnya tata kelola mengakibatkan terbukanya peluang bagi kejahatan kehutanan dan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut masih lemah”, ujar Nenti. Dalam Inpres 10/2011 maupun Inpres 6/2013 ini, “Kami juga tidak menemukan mekanisme pemberian sanksi yang tegas bagi lembaga-lembaga negara yang tidak menjalankan mandatnya”, tambahnya.

Forest Watch Indonesia mendesak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah strategis dalam rangka menjalankan rencana aksi memperbaiki tata kelola kehutanan, segera melakukan evaluasi seluruh izin pemanfaatan lahan pada semua sektor, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

CATATAN UNTUK EDITOR:

• Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Bogor. Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website www.fwi.or.id.
• Moratorium merupakan sebuah upaya jeda eksploitasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu dan mengisi periode tersebut dengan langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang signi?kan. Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Dalam hal ini, moratorium mengandung makna korektif, tidak hanya sebuah upaya jeda tetapi terutama upaya memperbaiki keadaan. Karena itu, moratorium berkaitan dengan target perubahan yang ingin dicapai. Target tersebut terumuskan dalam ukuran yang jelas sehingga pada saatnya bisa jadi ukuran yang menentukan apakah selama periode moratorium ukuran-ukuran yang telah direncanakan telah tercapai atau belum.
• Pada tanggal 21 Mei 2012, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah untuk melaksanakan moratorium berbasis capaian seperti yang terdapat pada link berikut: http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/05/moratorium-berbasis-capaian.pdf.
• Perbedaan luas kawasan hutan primer dan sekunder berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2011
  
• Siaran Pers ini dapat didownload dalam bentuk pdf dan doc: Siaran Pers (pdf – 102 kb) dan Siaran Pers (doc – 78 kb)

KONTAK UNTUK WAWANCARA:
Muhamad Kosar, Juru Kampanye FWI
Email: mkosar@fwi.or.id; Telepon: +6281318726321
Isnenti Apriani, Peneliti Tata Kelola Hutan FWI
Email: nenti@fwi.or.id; Telepon: +628568877761

SIARAN PERS Bogor, 15 April 2013. Dikeluarkannya izin lokasi dan persetujuan ijin usaha oleh Bupati Kutai Timur kepada perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara, serta surat rekomendasi untuk lokasi konsesi HTI (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman) mengakibatkan rusaknya hutan adat dan sumber-sumber penghidupan masyarakat di wilayah Desa Long Bentuq. Fakta lapangan [...]

Karut Marut Sistim Perizinan Pemerintah Kutai Timur Konflik lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah Republik Indonesia. Masuknya perusahaan HPH, HTI, perkebunan sawit, dan tambang batubara berdampak pada hancurnya areal hutan dan tatanan sosial masyarakat Desa Long Bentuq. Menurut [...]

Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Fakta menarik lainnya, dari 14 perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang [...]

Kondisi tata kelola pemerintah di Indonesia khususnya di bidang pengelolaan hutan telah menjadi tantangan tersendiri, dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak ± 130 juta Ha atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan. BAPPENAS pada tahun 2000 telah melakukan analisa dan menemukan bahwa hampir seluruh [...]