Press Release
-
Pemerintah Harus Membuka Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Makassar, 12 Februari 2015. Forest Watch Indonesia (FWI) meminta pemerintah agar memberi kepastian bagi terbukanya informasi mengenai sumberdaya hutan di
-
Wujudkan Poros Maritim, Pemerintah Harus Lindungi Kepulauan Aru
SIARAN PERS – Selamatkan Pulau-Pulau Kecil (Kasus Kepulauan Aru) Jakarta, 17 Desember 2014. Baru saja dapat bernafas lega karena rencana
Index
-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak Percaya Terhadap Aturan Sendiri
“Uji konsekuensi terhadap pengecualian informasi yang dilakukan KLHK mengabaikan aturan-aturan yang dibuat lembaganya sendiri. KLHK tidak mempertimbangkan UU Kehutanan, Peraturan Baca →
-
Peran Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Aru dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup
Mengenal kearifan lokal masyarakat adat merupakan suatu upaya untuk menghargai keragaman budaya yang telah berlaku di suatu wilayah di Indonesia. Baca →
-
Bedah Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013
Buku berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia telah selesai disusun berdasarkan informasi mengenai tutupan hutan hasil penafsiran citra satelit dan peta-peta Baca →
Catatan Forest Watcher
Index
Tatakelola Hutan
-
Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan (Barito Selatan)
Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Hasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan
-
Potret Tata Kelola Kehutanan (Lombok Timur)
Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur GFI Indonesia berinisiatif melakukan sebuah rangkaian penilaian (assesment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia.
-
Policy Brief Tata Kelola Kehutanan (Update)
Memperkuat Transparansi: Membangun Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan Di Indonesia Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan
-
Membentuk Masyarakat Kritis akan Keterbukaan Informasi Publik
Pelatihan Uji Akses Masyarakat Desa di Barito Selatan Hati-hati dengan perkataamu, karena akan mempengaruhi pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu karena akan
Info JPIK
-
JPIK Calls the Government Of Indonesia to Improve the Timber Legality Assurance System (SVLK)
Jakarta, November 24, 2014. The Indonesian Independent Forest Monitoring Network (JPIK) is calling on the Government of Indonesia to improve the timber legality assurance system (SVLK) agreed to by both
