![Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/coverboy.jpg "Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]")
Press Release
-
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As Usual) pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri1 (atau sebesar 41% dengan bantuan internasional). Komitmen ini pertama kali
-
Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi
Jakarta, 4 Mei 2017 – Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada periode yang sama, setiap tahunnya 28
Index
-
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR
M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan … Continue reading →
-
Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung
Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria … Continue reading →
-
Kenapa Perlu Tahu?
Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September. RTKD … Continue reading →
-
Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN
Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. … Continue reading →
Catatan Forest Watcher
Index
Tatakelola Hutan
-
Kebijakan Satu Data Disusun
PEMERINTAH tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data (One Data Policy). Perpres tersebut dibuat agar menjadi basis dalam
-
Pemerintah Susun Perpres Satu Data
PEMERINTAH tengah menyusun peraturan presiden (perpres) terkait dengan kebijakan satu data (one data policy). Nantinya, perpres tersebut diperuntukkan sebagai basis
-
Kementerian LHK Buka Dokumen Rencana Kerja Kehutanan
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya membuka dokumen rencana kerja para pelaku industri kehutanan sebagai bentuk transparansi
-
Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan Dan Lahan
Paradigma Baru Keterbukaan Informasi Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Empat kali mengalami
Info JPIK
-
Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan
Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para