Press Release
-
KemenATR/BPN Dituntut Terbuka
Jakarta, 19 Agustus 2016. Organisasi masyarakat sipil Indonesia mempertanyakan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) terkait keterbukaan informasi publik. Pernyataan ini dikeluarkan paska diterimanya pemberitahuan keberatan (banding) oleh KemenATR/BPN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dimohonkan Forest
-
Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik
Jakarta, 22 Juli 2016. Dokumen HGU perkebunan kelapa sawit diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai informasi yang terbuka untuk publik. Putusan ini menambah deretan putusan yang menyatakan terbukanya informasi untuk dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Sebelumnya sudah ada dua putusan serupa dengan jenis dokumen sama yang dikeluarkan Komisi
Index
-
Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN
Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. … Continue reading →
-
Sungai Urat Nadi Kehidupan
Pada hari ini, lima tahun yang lalu, pemerintah pada tahun 2011 telah menetapkan tanggal 27 … Continue reading →
-
Siaran Langsung Sidang Sengketa Informasi FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sidang Live Sidang Pembacaan Putusan antara FWI & BPN … Continue reading →
-
Buka Puasa Bersama
Catatan Forest Watcher
Index
Tatakelola Hutan
-
Kebijakan Satu Data Disusun
PEMERINTAH tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data (One Data Policy). Perpres tersebut dibuat agar menjadi basis dalam
-
Pemerintah Susun Perpres Satu Data
PEMERINTAH tengah menyusun peraturan presiden (perpres) terkait dengan kebijakan satu data (one data policy). Nantinya, perpres tersebut diperuntukkan sebagai basis
-
Kementerian LHK Buka Dokumen Rencana Kerja Kehutanan
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya membuka dokumen rencana kerja para pelaku industri kehutanan sebagai bentuk transparansi
-
Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan Dan Lahan
Paradigma Baru Keterbukaan Informasi Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Empat kali mengalami
Info JPIK
-
Enforcement of FLEGT Licence must Become a Landmark for Sustainability in Improving Forest Governance
STATEMENT of Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) The Indonesian Government has strongly stated its commitment and taken tangible steps to eradicate illegal logging and trade of illegally harvested timber and
