![AKHIRNYA BPN KALTIM MENYERAH [Press Release]](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/05/BUKAINFORMASIHGU.jpg "AKHIRNYA BPN KALTIM MENYERAH [Press Release]")
Press Release
-
Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia
[SIARAN PERS] Jakarta, 5 Agustus 2019 Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, yang banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi … Continue reading →
-
Pelarangan Buka HGU Sawit ke Publik Melawan Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik, pasalnya langkah ini bertentangan dengan UU No. 14 … Continue reading →
Index
-
Warga mempetisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk Stop Pembangunan Resort di Telaga Warna Puncak!
Sudah masuk musim hujan lagi. Saya sama warga Bogor lain mesti mulai siapin batin. … Continue reading →
-
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR
M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan … Continue reading →
-
Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung
Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria … Continue reading →
-
Kenapa Perlu Tahu?
Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September. RTKD … Continue reading →
Catatan Forest Watcher
Index
Tatakelola Hutan
- No items
Info JPIK
-
Newsletter JPIK Edisi 13 “The Monitor”
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak Tahun 2009 di Indonesia, bertujuan untuk perbaikan tata kelola disektor kehutanan dan perdagangannya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar