Sudah sangat sering kita mendengar, terjadi perambahan hutan besar-besaran, korupsi di sektor kehutanan yang kian merajalela, pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang semakin masif, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalah kehutanan yang tidak ada habis pemberitaannya. Semua permasalahan tersebut cepat atau lambat akan menghacurkan sumberdaya hutan yang tersisa.
(Policy Brief Tata Kelola Kehutanan) Pengelolaan Hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir…
Teman-teman yang baik, Pertama-tama terima kasih kepada Kita semua yang telah berkenan menalangi beberapa kebutuhan dana awal, sekaligus berkomitmen untuk terus menjadi teman dan pendukung hutan dan masyarakat adat Muara Tae di Kalimantan Timur. Di sekitar awal Mei nanti, Muara Tae akan menyelenggarakan Upacara Sumpah Adat yang akan berlangsung selama 64 hari, untuk keselamatan hutan dan masyarakat adat Muara Tae,…
Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi yang fokus terhadap penyedia informasi alternatif kehutanan. Selaras dengan konsern tersebut, tema FWI di tahun 2014-2017 adalah “Memimpin Perbaikan Tata Kelola Hutan melalui Gerakan Keterbukaan Informasi Kehutanan”. Oleh sebab itu, FWI berkomitmen untuk selalu berupaya mendorong keterbukaan informasi di sektor kehutanan. Terdapat banyak cara yang digunakan oleh FWI dalam mengupdate informasi kehutanan. Baik itu…
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana publik diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan inti dari UU KIP, setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon warga negara maupun badan hukum di Indonesia…
Governance Forest Initiative (GFI) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 18 November 2013 “Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama saling memahami dan saling membutuhkan untuk saling sama-sama melengkapi. Kita sama-sama bersepakat bahwa proses atau penilaian kriteria dan indikator menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar mengukur kinerja tata kelola hutan. Kemudian dari kinerja itu kita mampu memberikan konsekuensi…
Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ oleh Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bundel Buku Panduan Pemantauan REDD+ yang dibuat oleh MFP (Multistakeholder Forestry Programme). Bundel buku tersebut terdiri dari lima bagian yang saling terkait, sehingga penting untuk membaca Buku Panduan Pemantauan REDD+ sebelummenggunakan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+. Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ ini diharapkan dapat menjadi alat bantu…
Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan dan keluhan dan juga hasil analisa JPIK terkait dengan Permenhut 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan VLK pada pemegang izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana…
Laporan Kegiatan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa 8 Oktober 2013 kembali melaksanakan Seminar Forum Studi Jabodetabek yang ke empat. Seminar ini berjudul ” Megacities Resilient : Idea, Reality, and Movement”, yang diselenggarakan di IPB International Convention Center (IICC), Bogor. Peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah para akademisi, peneliti, mahasiswa,…
Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari…
Bogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK) implementation. Both Indonesia and the…
JPIK | Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 38 Tahun 2009 yang mengatur soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah upaya yang dilakukan multipihak untuk memperbaiki sistem dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Dalam sistem ini mencoba untuk melakukan Penilaian Kinerja – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Untuk mendownload peraturan tersebut, klik disini: Kompilasi Permenhut…
