Masyarakat Aru memiliki sejarah panjang konflik tenurial soal perlawanan terhadap rencana investasi lahan skala besar. Tidak hanya sekali, sejak masa orde baru mereka telah berhadapan dengan korporasi yang hendak mengeksploitasi sumberdaya alam Aru. Pada tahun 2013 masyarakat melakukan penolakan besar-besaran terhadap rencana perkebunan tebu yang diinisiasi oleh Menara Group, luasnya tak tanggung-tanggung yaitu hampir 70 persen dari luas daratan Aru.…
Pada Tahap Pertama, Lingkar Studi Feminisme dan Ekologi (LIFE) dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 16-18 Desember 2021 dan berlangsung secara daring. Di sesi ini dihadiri oleh berbagai Lembaga yang terdiri dari perwakilan Perkumpulan HuMA, Gemawan, PATTIRO, Papua Study Center, Econusa, IRE Yogyakarta dan Perempuan Penyala, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Ruang Baca Puan, Rumah Sastra Arafura, Perempuan Peduli Leuser dan…
Gambar. Peserta Kegiatan Lingkar Studi Feminisme dan Ekologi (LIFE) LIFE: Masyarakat adat dan perempuan menjadi bagian yang sering terdampak akibat krisis lingkungan hidup, krisis iklim, dan konflik perebutan sumber daya. Kata kunci “perempuan” jarang keluar ketika kita membahas permasalahan hutan di Indonesia. Padahal perempuan dan laki-laki masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam tata kelola hutan dan selama ini masih memandangnya…
CBD-COP 15, MONTREAL, CANADA, 2022 COP 15 is a make-or-break moment for global biodiversityIndonesian NGOs are adding their voices to the call for COP 15 in Montreal to agree strict and binding targets to ensure the protection of at least 30% of land and ocean by 2030 (“thirty-bythirty”) along with explicit recognition of Indigenous Peoples’ and local communities’ rights and…
Kebijakan Perhutanan Sosial Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Dengan harapan bahwa masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber- sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan…
Pada hari Selasa 22 November 2022, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia mengadakan Webinar “Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Webinar ini bertujuan untuk Pengarusutamaan Pilar Keterbukaan Informasi Publik (Meliputi Aktor Kelembagaan, Landasan Kebijakan serta Implementasi Keterbukaan Informasi Publik) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Raja…
Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan check & balance terhadap proses kebijakan yang menyertai pemindahan IKN ke Nusantara. Termasuk hal-hal apa saja yang mungkin tidak mencuat ke publik, yang sejatinya merupakan informasi publik karena menyangkut kepentingan…
Memutus Asimetris Informasi Sebagai Upaya Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa di Provinsi Papua Barat Keadaan Hutan Bioregion Papua Bioregion Papua merupakan garis imaginasi biogeografi untuk wilayah timur Indonesia yang berada pada paparan sahul (sahul land). Bioregion Papua menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna khas, bahkan keberadaan mamalia berkantung seperti kanguru dan beberapa jenis burung khas Australia, mencerminkan tingkat keanekaragaman…
oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri tulisan terakhir ini, tim kolaborasi mengulas mengenai kalau sampai ada peternakan sapi skala besar masuk, ekosistem rusak, kehidupan masyarakat adat termasuk tradisi budaya mereka, maupun keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru ini pun terancam. Rencana ubah hutan dan dan lahan menjadi…
oleh Tim Kolaborasi* di 12 October 2022 Selain hutan tropis, hutan mangrove dan savana, Kepulauan Aru di Maluku, ini punya ekosistem karst. Dalam seri tulisan ketiga ini tim kolaborasi akan mengulas mengenai bentang karst yang ekosistem penting yang bakal terancaman kalau sampai masuk peternakan sapi skala besar. Tulisan seri pertama membahas soal keterancaman hutan dan savana termasuk masyarakat adat kalau sampai peternakan sapi skala…
oleh Tim Kolaborasi* di 11 October 2022 Bagaimana kabar empat perusahaan peternakan sapi dengan izin seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku? Dalam seri tulisan kedua ini, tim kolaborasi akan mengulas seputar empat perusahaan peternakan sapi di Kepulauan Aru, berelasi dengan siapa dan perkembangannya saat ini. Artikel seri pertama, membahas mengenai risiko, dan ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst…
oleh Tim Kolaborasi* di 10 October 2022 Pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi kepada empat perusahaan untuk peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, tersebar di dua kecamatan dengan 16 desa. Tim kolaborasi membuat seri tulisan mengenai risiko, ancaman kerusakan lingkungan dari hutan, savana sampai karst maupun kekhawatiran Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas ruang hidup…
