Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas…
Pada tanggal 17-19 Januari 2022 di Komunitas Masyarakat Adat Rendu, Nagekeo-Nusa Tenggara Timur (NTT), kami, Gerakan Rakyat Flores-Lembata (GeRak FLORATA) telah menyelenggarakan “Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil sedaratan Flores-Lembata”, dan dihadiri oleh sebanyak 54 yang terdiri dari utusan-utusan Masyarakat Adat di daratan Flores-Lembata, Organisasi Masyarakat Sipil nasional dan sedaratan Flores-Lembata, serta organisasi mahasiswa yang ada di daratan Flores-Lembata. Kami, Gerakan Masyarakat Sipil…
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010, merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System). Di bawah sistem…
23 Desember 2021 – Serial FGD “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK” kali ini berlangsung di Aula Hotel Ayani Banda Aceh. Kurang lebih 15 peserta yang hadir secara langsung dari berbagai elemen pemerintah daerah antara lain: Dinas Kehutanan Daerah, BPHP, KPH, dan beberapa focal point JPIK yang ada di Aceh. Turut hadir juga secara…
20 Desember 2021 – Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah serial FGD ketiga dengan tajuk “Membangun Sinergi Antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen Dalam Implementasi SVLK”. Acara berlangsung di Hotel Amaris, Palembang dan dihadiri oleh beberapa peserta baik dari pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan, KPH Lalan Mendis maupun focal point JPIK. Selain itu acara FGD juga dihadiri…
16 Desember 2021 – Serial FGD Kedua yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di gedung pertemuan Hotel Neo Gajah Mada, Kota Pontianak. Masih dalam tajuk yang sama yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK”. Serial kegiatan yang berlangsung merupakan program yang didukung oleh Ford Foundation serta berkoordinasi dengan Bina Bangda Kemendagri.…
2 Desember 2021 – Forest Watch Indonesia (FWI) berkolaborasi dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) serial pertama yang bertempat di Aula Agatis Hotel Odua Weston Jambi. Tema yang diangkat dalam diskusi yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK di Provinsi Jambi”. Diskusi yang diadakan menjadi agenda…
Kronologis dan Latar Belakang Permasalahan Masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia, Putusan MK No. 35 dan UU di bawah Undang-Undang Dasar diakui sebagai subjek hukum genuine Indonesia yang melekat-menyatu dalam sejarah asal usul Indonesia.[1] Namun eksistensinya dalam sejarah Indonesia diekslusi oleh watak dominasi pembangunan ekstraktif-eksploitatif atas wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat melalui instrumentalisasi bentuk-bentuk hukum pembangunan: UU Penanaman Modal, UU Kehutanan,…
Satu temuan menarik dari berbagai publikasi yang sudah diterbitkan oleh FWI sejak tahun 2000 adalah adanya perubahan tren penguasaan lahan berupa pemberian izin berbasis lahan yang ada di Indonesia mulai cendrung menargetkan wilayah Indonesia bagian Timur. Hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan potensi kerusakan lingkungan, biodiversitas, deforestasi dan konflik sosial bidaya. Hasil temuan FWI dengan menggunakan data tutupan lahan…
Kata “deforestasi” menjadi kata yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini seiring dengan apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dan cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.
Sikap Koalisi Masyarakat Sipil atas Pembahasan Perdagangan Karbon pada COP26 di Glasgow AMAN – Greenpeace Indonesia – WALHI – FWI Jakarta, 31 Oktober 2021 – Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 akan dimulai pada 31 Oktober – 12 November 2021. Negara-negara dalam KTT ini akan membahas upaya untuk…
Senin, 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB adalah hari dimana keterbukaan informasi di Indonesia dinodai oleh Komisi Informasi. Komisi informasi pusat memberikan penganugrahan kepada kementerian ATR/BPN sebagai badan publik yang informatif. Padahal, sampai saat ini ATR/BPN masih mengabaikan putusan Mahkamah Agung
