Jakarta, 30 September 2019. Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi “tabu” dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan “pembangunan”. Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang…
Bogor, 29 Agustus 2019. Wilayah Ibu kota baru Indonesia sudah diumumkan, namun masyarakat Indonesia masih mempertanyakan dimana publikasi kajian-kajian yang mendasari argumen pemindahan tersebut. Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru, dengan rencana lokasi ibu kota sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain informasi lokasi dan luasan ibu kota…
MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sipil. Seperti diketahui bersama pengelolaan hutan Indonesia merupakan domain dominan negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penyelenggaraan kehutanan dengan segala kewenangan pengurusan hutan. Peran negara diwujudkan…
Permasalahan Dalam Hutan Kita Periode awal reformasi, permasalahan kehutanan hanya perihal deforestasi dan kebakaran. Bertahun-tahun kemudian, terungkap maraknya permasalahan kehutanan di Indonesia. Dan deforestasi maupun kebakaran hanya dua dari beragamnya masalah kehutanan di Indonesia. Sesungguhnya masalahnya pun bukan terletak di hutan atau di dalam hutan, tapi dalam tata kelola kehutanannya. Di sana lah carut-marut perizinan terletak, di sana lah tumpang-tindih…
Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik, pasalnya langkah ini bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 11 ayat 2 bahwa data HGU merupakan informasi yang bersifat “wajib tersedia…
Perseteruan Antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan BPN Kaltim terkait HGU dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae yaitu PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) dan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) berakhir sudah. Pihak BPN Akhirnya bersedia menyerahkan dokumen HGU dua anak perusahaan dari group besar First Resources ini. Penyerahan dokumen HGU dilakukan oleh…
TAK KUNJUNG MEMBUKA DATA HGU, KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI ATR/BPN KE BARESKRIM MABES POLRI “Ada UU Informasi Publik yang mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yang bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yang dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP” (Prof. Dr. Moh…
Jakarta, 4 Maret 2019. Polemik keterbukaan dokumen HGU (Hak Guna Usaha) menjadi perbincangan banyak pihak setelah debat calon presiden putaran kedua. Semua pihak membahas betapa pentingnya dokumen HGU dibuka ke publik. Itulah esensinya kenapa Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan permohonan atas dokumen tersebut. Ketertutupan telah menimbulkan persoalan pada pemanfaatan hutan dan lahan, diantaranya: tumpang tindih perizinan, konflik tenurial yang berkepanjangan,…
Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan…
Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…
Deforestasi dari masa ke masa di tanah Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan2. Sementara itu,…
Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori Pengetahuan (Epistemologi) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Oleh: Ismatul Hakim Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buka Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit intelektual yang mampu bertahan dan tidak mengalami problem defisit dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya profanisme sebagai dampak tindak…
