Laporan Investigasi Jurnalis Kerja Sama Forest Watch Indonesia dan Mongabay Indonesia dengan Jaringan Transisi Energi Watch Penggunaan biomassa kayu yang diklaim sebagai upaya pengurangan emisi menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Biomassa kayu akan dimanfaatkan pada 52 PLTU di Indonesia sebagai pengganti energi batu bara hingga porsi 10…
Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang dari 2.000 km². Pada pasal 35 huruf k menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan mineral dilarang dilakukan di pulau…
Transisi energi di Indonesia yang mengandalkan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink 2030, tetapi pelaksanaannya telah menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Pengembangan HTE seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan banyak bergantung pada ekspor biomassa. Meskipun HTE seharusnya menjadi solusi energi terbarukan, sebagian besar…
JAKARTA, 23 Januari 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam transisi energi terbarukan Indonesia selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Koalisi menilai sejumlah aspek dalam kebijakan transisi energi–yang mengacu pada rekomendasi delapan Quick Wins yang diserahkan kepada Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran–bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dapat terlihat dari langkah Presiden…
Roy Masyewi dan para aktivis lingkungan mengantar sulfianto alias ke puskesmas untuk mendapat perawatan setelah menjadi korban pengeroyokan, jumat (20/12/2024) Sumber foto dari www.portaljepe.id Kami telah membaca dan menerima Laporan Polisi Nomor STTLP/LP/B/246/XII/2024/SPKT/POLRES TELUK BINTUNI/POLDA PAPUA BARAT maupun informasi saksi atas kejadian tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap aktivis Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Sulfianto Alias, lokasi kejadian di sekitar…
Jakarta, 18 Desember 2024 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Saat ini, RUU Masyarakat Adat telah masuk kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025 dan masuk dalam Prolegnas…
Seorang masyarakat adat di tengah hutan adat yang telah digusur untuk pembangunan proyek cetak 1 juta ha. (Sumber foto berasal dari betahita) Temuan utama: Pembukaan lahan seluas 2 juta hektar di Merauke berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun. Hanya dari satu megaproyek food estate di Merauke dapat memperparah kontribusi…
Dialog publik urgensi pengesahan ruu masyarakat adat dalam merespon kebijakan konservasi pasca cop-16 Jakarta, 5 Desember 2024 – Pasca Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) yang berlangsung pada 1 November 2024 di Cali, Kolombia, urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia semakin mendesak. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan mereka dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework…
Jakarta, 22 November 2024– Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 semestinya menjadi momen penting bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Masyarakat Adat. Setelah 14 tahun RUU ini tak kunjung selesai, bersamaan itu juga Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi. Prolegnas yang diusulkan DPR dan DPD RI menjadi…
Pulau Wawonii sebagai satu-satunya wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sebuah Pulau Kecil sudah semestinya dijaga dan dimanfaatkan secara arif dan bijaksana sesuai dengan amanat Pasal 3 UUD 1945. Oleh karena itu kegiatan pertambangan yang memiliki ciri khas merusak alam, merusakan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan di sana. Ada beberapa alasan mendasar kenapa kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan, sebagai berikut: Pasal…
Jakarta 12 November 2024. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Indonesia turut aktif dalam pertemuan Konferensi Para Pihak (COP) ke-16 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), mengajukan tiga poin penting dalam dorongannya: (1) Pengakuan terhadap kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Penghentian faktor penyebab kehilangan keanekaragaman hayati (Drivers Biodiversity Lost), dan (3) Mendorong mobilisasi sumber daya langsung kepada…
Cali, Kolombia – 31 Oktober 2024 – Film dokumenter baru, “17 Sweet Letters” atau “17 Surat Cinta”, mengajak penonton menjelajahi sisi lain dari perlindungan lingkungan di Indonesia dan mempertanyakan efisiensi penetapan wilayah kawasan konservasi dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayatinya dari ancaman deforestasi. Pemutaran perdana filim ini berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024 di Cali, Kolombia yang menjadi lokasi pertemuan…
