Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…
Jakarta, 12 Februari 2018 – Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU. Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik, yaitu dokumen Hak…
Bogor, 6 Februari 2018. Klaim Kawasan Puncak sebagai kawasan lindung kembali diuji. Deforestasi, pelanggaran tata ruang dan perizinan di Kawasan Puncak, diduga mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor sekitar Bogor-Jakarta. Kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang massif selama puluhan tahun. Analisis FWI pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di Kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam…
Tata Kelola Hutan Belum Kunjung Membaik: Catatan Awal Tahun 2018 Jakarta, 01 Februari 2018. Mengawali tahun 2018, Forest Watch Indonesia (FWI) memaparkan kondisi hutan alam terkini, termasuk persoalan implementasi tata kelola hutan dan lahan yang masih lemah. Tumpang tindih perijinan, angka deforestasi dan konflik tenurial yang tinggi, belum optimalnya kinerja pembangunan KPH, dan sulitnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, beberapa temuan…
“So PT. Borneo Surya Mining Jaya is destroying the forest, destroying the rights of the indigenous people of Muara Tae, intimidating, pressuring the Muara Tae community not to defend the land, ”said Petrus Asuy, Muara Tae’s traditional leader. It has been 46 years that Petrus Asuy and other Muara Tae indigenous peoples have defended their customary territories from seizure…
Informasi Perkembangan Proses Penguatan ISPO Harus Terbuka Jum’at, 29 Desember 2017, Menjelang tutup tahun 2017, sederet catatan panjang mengenai masalah perampasan lahan, pelanggaran HAM, korupsi, hingga kasus kriminalisasi petani tak ada habisnya terjadi di lingkar perkebunan sawit. Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita yang tak berkesudahan. Sejak tahun 1970an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat…
BOGOR, 9 Desember 2017. Indonesian Forest Expo 2017 sebuah acara yang menjadi panggung bagi Forest Watch Indonesia (FWI) untuk menceritakan potret keadaan hutan Indonesia. Tujuh belas tahun FWI melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan Indonesia, permasalahan sektor kehutanan yang tidak kunjung usai menyebabkan kualitas dan kuantitas hutan Indonesia terus mengalami kemerosotan. Melalui Forexpo 2017, FWI menyajikan permasalahan yang tidak kunjung usai…
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MASIH SEKADAR WACANA JAKARTA, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni ‘Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang…
Kamis, 17 Agustus 2017 Enam puluh enam meter persegi kain merah putih dibentangkan di komplek vila Tugu Utara, Puncak, Bogor. Bentangan kain merah putih menjadi simbol aksi dari enam puluh enam kali luas Kebun Raya Bogor hutan alam yang hilang di Kawasan Puncak selama 16 tahun terakhir (2000-2016). Hutan di Puncak berperan sebagai pengatur tata air di wilayah hulu hingga…
Jakarta, 19 Juni 2017. Senin pagi, Forest Watch Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam aksi ini, FWI menuntut Bapak Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN agar patuh terhadap hukum, menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Sudah hampir dua tahun perjuangan membuka informasi…
Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As…
