“So PT. Borneo Surya Mining Jaya is destroying the forest, destroying the rights of the indigenous people of Muara Tae, intimidating, pressuring the Muara Tae community not to defend the land, ”said Petrus Asuy, Muara Tae’s traditional leader. It has been 46 years that Petrus Asuy and other Muara Tae indigenous peoples have defended their customary territories from seizure…
Informasi Perkembangan Proses Penguatan ISPO Harus Terbuka Jum’at, 29 Desember 2017, Menjelang tutup tahun 2017, sederet catatan panjang mengenai masalah perampasan lahan, pelanggaran HAM, korupsi, hingga kasus kriminalisasi petani tak ada habisnya terjadi di lingkar perkebunan sawit. Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita yang tak berkesudahan. Sejak tahun 1970an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat…
BOGOR, 9 Desember 2017. Indonesian Forest Expo 2017 sebuah acara yang menjadi panggung bagi Forest Watch Indonesia (FWI) untuk menceritakan potret keadaan hutan Indonesia. Tujuh belas tahun FWI melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan Indonesia, permasalahan sektor kehutanan yang tidak kunjung usai menyebabkan kualitas dan kuantitas hutan Indonesia terus mengalami kemerosotan. Melalui Forexpo 2017, FWI menyajikan permasalahan yang tidak kunjung usai…
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MASIH SEKADAR WACANA JAKARTA, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni ‘Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang…
Kamis, 17 Agustus 2017 Enam puluh enam meter persegi kain merah putih dibentangkan di komplek vila Tugu Utara, Puncak, Bogor. Bentangan kain merah putih menjadi simbol aksi dari enam puluh enam kali luas Kebun Raya Bogor hutan alam yang hilang di Kawasan Puncak selama 16 tahun terakhir (2000-2016). Hutan di Puncak berperan sebagai pengatur tata air di wilayah hulu hingga…
Jakarta, 19 Juni 2017. Senin pagi, Forest Watch Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam aksi ini, FWI menuntut Bapak Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN agar patuh terhadap hukum, menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Sudah hampir dua tahun perjuangan membuka informasi…
Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As Usual) pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri1 (atau sebesar 41% dengan bantuan internasional). Komitmen ini pertama kali diumumkan di Pittsburgh dalam sebuah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam…
Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan…
KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini,…
Tambah atau ganti satu dari tiga website header yang ada dengan “Indonesian Forest Officially up for Sale!” Kalau di klik lari ke laman #SudahCukup. Narasi di laman sudah cukup itu kan baru 1 paragraf. Ditambah: Tingginya laju kehilangan hutan, minimnya perlindungan terhadap hutan alam Indonesia dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan menandai buruknya tata kelola hutan Indonesia. Kini ditambah…
