Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan…

Continue Reading

Press Release Sengketa informasi antara Kanwil BPN Kaltim Dengan Masyarakat Adat Muara Tae kian berlarut – larut. Sengketa informasi terkait HGU dua perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Wilayah Adat Muara Tae PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Ijin HGU dua perusahaan dari group besar First Resouces ini tidak diketahui warga posisinya, apakah memang…

Continue Reading

Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi Kepada ATR/BPN Sebagai Lembaga Yang Tidak Transparan Jakarta, 20 Agustus 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup karena tidak memberi akses dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Akses dokumen…

Continue Reading

Indonesia Merdeka, Dualisme Kebijakan Kawasan Puncak, Akar Bencana Kekeringan 73 tahun Indonesia merkeda, tata kelola hulu DAS Ciliwung masih jalan di tempat. Kemarau sejak bulan April telah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di Kawasan Puncak yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Masyarakat yang selama ini memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berganti dengan air tanah. Perubahan tutupan…

Continue Reading

Jakarta, 28 Mei 2018. Hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi damai mendesak menteri Sofyan Djalil untuk buka informasi dan patuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Pada aksi ini, FWI serahkan dukungan 53 ribu tandatangan warganet yang digalang melalui petisi Change.org untuk buka Informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…

Continue Reading

#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema “Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik”. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. Praktik menempatkan alam…

Continue Reading

Press Release Bersama SELAMATKAN BASUKI WASIS– Tolak gugatan terhadap ahli perhitungan kerugian Negara – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain…

Continue Reading

Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi secara nasional lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70 persen) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama…

Continue Reading

Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta. Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.…

Continue Reading

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…

Continue Reading

Jakarta, 12 Februari 2018 – Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU. Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik, yaitu dokumen Hak…

Continue Reading

Bogor, 6 Februari 2018. Klaim Kawasan Puncak sebagai kawasan lindung kembali diuji. Deforestasi, pelanggaran tata ruang dan perizinan di Kawasan Puncak, diduga mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor sekitar Bogor-Jakarta. Kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang massif selama puluhan tahun. Analisis FWI pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di Kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top