konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian ATR/BPN menemui jalan buntu. Pada tanggal 27 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi melalui Konferensi Pers “Informasi HGU Tak Kunjung Diberikan Kepada FWI, Ombudsman RI Peringatkan PPID Kementerian ATR/BPN Lewat Rekomendasi”. Kami menilai, Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar untuk mewujudkan…

Continue Reading

Pada Rabu 22/06/2022, Sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh setidaknya 50 lembaga akhirnya diserahkan kepada Wakil Presiden Eksekutif Frans Timmermans, Komisaris Virginijus Sinkevičius, Komisaris Jutta Urpilainen, dan beberapa anggota kabinet masing-masing. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan besar kami tentang kurangnya pertimbangan kebutuhan khusus petani kecil dan masyarakat di Global South Countries untuk mempersiapkan regulasi produk bebas deforestasi UE di…

Continue Reading

Koalisi Masyarakat.Jpg

Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni EropaDewan Uni EropaParlemen Uni Eropa Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha…

Continue Reading

masyarakat adat

Kronologis dan Latar Belakang Permasalahan  Masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia, Putusan MK No. 35 dan UU di bawah Undang-Undang Dasar diakui sebagai subjek hukum genuine Indonesia yang melekat-menyatu dalam sejarah asal usul Indonesia.[1] Namun eksistensinya dalam sejarah Indonesia diekslusi oleh watak dominasi pembangunan ekstraktif-eksploitatif atas wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat melalui instrumentalisasi bentuk-bentuk hukum pembangunan: UU Penanaman Modal, UU Kehutanan,…

Continue Reading

karbon

Sikap Koalisi Masyarakat Sipil atas Pembahasan Perdagangan Karbon pada COP26 di Glasgow AMAN – Greenpeace Indonesia – WALHI – FWI Jakarta, 31 Oktober 2021 – Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 akan dimulai pada 31 Oktober – 12 November 2021. Negara-negara dalam KTT ini akan membahas upaya untuk…

Continue Reading

publik

Hari ini, atau setiap tanggal 28 September dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day/RTKD). RTKD pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sedangkan Indonesia baru memperingatinya sejak 2010 yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu, dan hingga saat ini Hari Hak untuk Tahu…

Continue Reading

Hapsoro

Kamis, 19 Agustus 2021, setelah 9 tahun kepergian Almarhum Hapsoro, dan berdekatan dengan 76 tahun kemerdekaan Indonesia, Hapsoro atau yang biasa dikenal dengan panggilan Bang Oiek, mendapatkan penghargaan sebagai pejuang lingkungan hidup dan kehutanan. Selama hidupnya, Almarhum Hapsoro aktif dalam memberantas Illegal Logger, memperjuangkan kelestarian keanekaragaman hayati, dan menginisiasi gerakan konservasi Sungai Ciliwung. “Jadi, di dalam sosok Hapsoro memang ada…

Continue Reading

[Jakarta, 26 Juli 2021] Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan EvaluasiPerizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut dengan Moratorium Sawit penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini dapat memberikan dampak positif berupa dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan, serta berkontribusi…

Continue Reading

Menatap ke Timur

Rabu, 10 Februari 2021, sebanyak 11 NGO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Memantau, mengadakan konferensi pers peluncuran laporan berjudul “Menatap ke Timur – deforestasi dan pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua”. Dalam Konferensi Pers tersebut, disebutkan bahwa meskipun deforestasi nasional menurun, tapi ternyata deforestasi tetap tinggi di provinsi-provinsi kaya hutan Indonesia. Bahkan, tampak kecenderungan meninggi di Indonesia Timur. Di Tanah…

Continue Reading

pulau-pulau kecil

Indonesia memasuki tahun politik. Tidak sampai sebulan lagi, Pilkada Serentak yang diikuti sebanyak 270 daerah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Sebanyak 229 di antaranya merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tidak lepas dari masalah. Industri ektraktif, termasuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu, dan pertambangan, industri pariwisata, hingga reklamasi merupakan masalah yang mendera wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Forest Watch…

Continue Reading

Overview Omnibus Law Cipta Kerja Penolakan dari berbagai kelompok masyarakat tidak menghalangi disepakatinya pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu. Rapat Paripurna di gedung DPR turut dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menaker Ida Fauziyah, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top