Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi Kepada ATR/BPN Sebagai Lembaga Yang Tidak Transparan Jakarta, 20 Agustus 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup karena tidak memberi akses dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Akses dokumen…

Continue Reading

Dualisme Kebijakan Kawasan Puncak, Akar Bencana Kekeringan Kemarau sejak bulan April telah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di Kawasan Puncak yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Masyarakat yang selama ini memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berganti dengan air tanah. Perubahan tutupan hutan dan lahan di Kawasan Puncak diyakini sebagai penyebab utama. Kejadian kekeringan di Bogor ditandai…

Continue Reading

Jakarta, 28 Mei 2018. Hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi damai mendesak menteri Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Pada aksi ini, FWI serahkan dukungan 53 ribu tandatangan warganet yang digalang melalui petisi Change.org untuk buka Informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ini adalah…

Continue Reading

*Siaran Pers Bersama* #JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema “Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik”. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas.…

Continue Reading

Press Release Bersama SELAMATKAN BASUKI WASIS– Tolak gugatan terhadap ahli perhitungan kerugian Negara – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain…

Continue Reading

Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi secara nasional lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70 persen) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama…

Continue Reading

Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta. Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.…

Continue Reading

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…

Continue Reading

Jakarta, 12 Februari 2018 – Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk patuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU. Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik, yaitu dokumen Hak…

Continue Reading

Bogor, 6 Februari 2018. Klaim Kawasan Puncak sebagai kawasan lindung kembali diuji. Deforestasi, pelanggaran tata ruang dan perizinan di Kawasan Puncak, diduga mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor sekitar Bogor-Jakarta. Kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang massif selama puluhan tahun. Analisis FWI pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di Kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam…

Continue Reading

[Press Release] Tata Kelola Hutan Belum Kunjung Membaik: Catatan Awal Tahun 2018 Jakarta, 01 Februari 2018. Mengawali tahun 2018, Forest Watch Indonesia (FWI) memaparkan kondisi hutan alam terkini, termasuk persoalan implementasi tata kelola hutan dan lahan yang masih lemah. Tumpang tindih perijinan, angka deforestasi dan konflik tenurial yang tinggi, belum optimalnya kinerja pembangunan KPH, dan sulitnya mewujudkan keterbukaan informasi publik,…

Continue Reading

“Jadi PT. Borneo Surya Mining Jaya ini merusak hutan, menghancurkan hak-hak masyarakat adat Muara Tae, mengintimidasi, menekan masyarakat Muara Tae supaya tidak mempertahankan lahan,” kata Petrus Asuy, tetua adat Muara Tae. Sudah 46 tahun Petrus Asuy bersama masyarakat adat Muara Tae lainnya mempertahankan wilayah adat mereka dari usaha perampasan oleh perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Muara Tae, sebuah kampung di…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.
Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top