JARINGAN KERJA PENYELAMATAN MANGROVE INDONESIA “JANGKAR MANGROVE”

JARINGAN KERJA PENYELAMATAN MANGROVE INDONESIA “JANGKAR MANGROVE” Siapa yang sungguh-sungguh melindungi ekosistem mangrove? Berapa luasan tutupan hutan mangrove tersisa di Indonesia? Mengapa upaya penyelamatan mangrove  tidak sekencang hutan alam lainnya? Apa, kapan, dan bagaimana serta sejuta pertanyaan lain tentang mangrove yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Masihkah kita berdiam dan menutup diri untuk hal tersebut??? Padahal ekosistem mangrove memiliki…

Continue Reading

6 TAHUN ISPO BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan…

Continue Reading

Salam sejahtera, Di luar pengakuan minyak kelapa sawit sebagai penyumbang devisa yg besar bagi Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih memicu konflik lingkungan & sosial. 6 thn pemberlakuan ISPO nyatanya blm mampu merespon dampak2 negatif yg ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. ISPO yg diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan & lahan, dirasakan hny sebagai instrumen…

Continue Reading

“Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara…

Continue Reading

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan…

Continue Reading

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini,…

Continue Reading

Waktu dan Tempat Selasa, 31 Januari 2017, 09.00 WIB – 13.30 WIB [Venue: Heritage II], Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH. Tamrin No. 1 Jakarta Tujuan Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi para pihak dalam kajian penguatan sistem sertifikasi ISPO. Keluaran Tersusunnya perbaikan dari draft Kajian “Penguatan Sistem Sertifikasi ISPO”.   Empat tahun ISPO sudah diberlakukan, namun sampai…

Continue Reading

KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk…

Continue Reading

Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung

Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) hingga saat ini belum usai. Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) memutuskan bahwa FWI memenangkan keberatan yang diajukan kepada Kemen ATR/BPN. Petikan Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2016 adalah…

Continue Reading

Ekspansi Perkebunan Kayu - Menghilangkan Hutan Alam dan Menimbulkan Konflik Sosial

Masih terjadinya deforestasi di dalam area perkebunan kayu, khususnya pada perusahaan penyuplai industri pulp and paper menjadi citra buruk pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak rentan waktu 2013-2016 telah terjadi deforestasi atau kehilangan hutan alam seluas 208.315 ha di dalam area konsesi perkebunan kayu di Riau dan Sumatera Utara. Presentase terbesar bersumber dari konsesi penyuplai kilang IKPP sebesar 59%, disusul RAPP…

Continue Reading

“LOMBA FILM POHON” “Bencana erosi selalu datang menghantui, Tanah kering kerontang Banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.  Lestarikan hutan hanya celoteh belaka, Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu. Oh, Jelas kami kecewa.” –Iwan Fals- Indonesia yang seharusnya Raya sedang diancam dengan kehancuran alam akibat sifat rakus manusianya. Bencana yang…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top