Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels…
Bogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent…
Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 di Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terbongkar. Kasus…
Bentrok Berdarah Dengan Petani
JAMBI – Dua kali bentrok berdarah terjadi antara petani dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Bentrok pertama terjadi Januari 2012. Dalam bentrokan tersebut satu orang tewas dan sejumlah bangunan dan alat berat perusahaan hangus karena dibakar massa. Bentrokan kedua terjadi Sabtu (6/4) lalu. Dalam bentrok tersebut, sedikitnya 4 orang mengalami luka parah terkena bacokan.
Yayasan CAPPA menyayangkan, dalam situasi konflik yang terus memanas dan praktek perusahaan yang semakin memburuk LAJ justru melakukan proses Sertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai yang diatur dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Di Indonesia, sebuah sistem verifikasi kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang legal. Sistem yang dikembangkan secara multipihak ini dikenal dengan sebutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam perjalanannya, sistem ini dijadikan sistem jaminan legalitas yang menjadi syarat penting dalam perjanjian FLEGT-VPA, yang disebut Indonesia timber legality assurance system (Indonesia TLAS).
Pada konteks perjanjian kerjasama Indonesia-Uni Eropa ini kemudian dibuatlah sebuah lisensi legalitas yang disebut Dokumen V-Legal untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan SVLK dalam perdagangan internasional. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Kehutanan dengan melibatkan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Dokumen V-Legal bisa ditelusur secara elektronik melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau License Information Unit (LIU) di Kementerian Kehutanan. Melalui Permenhut No P.38/2009 jo No P.68/2011 tentang SVLK dan Perdirjen BUK No.8 tahun 2011 tentang standar pelaksanaan SVLK, akhirnya Dokumen V-Legal ini disahkan untuk berlaku.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK. Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci…
Dalam sepuluh tahun kawasan Puncak kehilangan daerah berhutan seluas Kota Sukabumi. Pemda Jawa Barat malah menerbitkan aturan yang mengizinkan Puncak jadi kawasan produksi dan menabrak Peraturan Presiden. Kawasan Puncak di…
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009 yang telah melahirkan P.68/2011. Sayangnya baik dalam P.38/2009 maupun P.68/2011, JPIK tetap dipandang sebagai “Anak Tiri”, padahal justru perannya sangat penting…
Mengutip dari salah satu jejaring media sosial, What’s on your mind? Seperti kalimat itu, apa yang anda pikirkan jika melihat baliho besar terpajang di pusat kota bertuliskan “Selamatkan Hutan”? Pasti…
Perjalanan panjang bagi perjuangan masyarakat adat saat ini sedang menuju titik krusial. Saat DPR-RI menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), komunitas-komunitas adat yang bernaung dalam…
Forest Watch Indonesia (FWI) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran utama dalam memantau keadaan hutan di Indonesia. Peran strategis ini diharapkan dapat mendorong semakin cepatnya proses demokratisasi dalam upaya mewujudkan…
Data dan informasi terkait hutan dan kehutanan merupakan sumber data bagi para pemangku kekuasaan, sebagai salah satu bagian dari fungsinya sebagai pelayan publik untuk membuat suatu keputusan penting. Data dan…