Kelompok Konservasi Mendesak Pemerintah untuk Menolak Biofuel dalam Rencana Dekarbonisasi Pelayaran

Saat negosiasi Organisasi Maritim Internasional dibuka di London, sejumlah organisasi konservasi menyerukan kepada pemerintah untuk menolak biofuel sebagai jalur dekarbonisasi untuk pelayaran internasional

London, 20 April 2026 — Saat para delegasi berkumpul hari ini di markas besar Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) untuk sesi ke-21 dalam Kelompok Kerja Antarsesi tentang Gas Rumah Kaca (Intersessional Working Group on Greenhouse Gases/ISWG-GHG-21), sejumlah organisasi konservasi dan keadilan lingkungan — dipimpin oleh Biofuelwatch dan Global Forest Coalition — mengeluarkan seruan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengizinkan biofuel dihitung sebagai solusi hijau bagi masalah iklim pelayaran.

Kelompok ini, yang mewakili organisasi-organisasi yang bekerja di seluruh Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa, memperingatkan bahwa mendukung biofuel dalam jalur dekarbonisasi IMO akan mempercepat deforestasi, mendorong perampasan tanah, mengancam keanekaragaman hayati, dan memperparah kerawanan pangan di beberapa wilayah paling rentan di dunia.

“Biofuel dipromosikan sebagai solusi iklim untuk pelayaran, tetapi kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang sangat berbeda,” kata Xavier León, Anggota Program Amerika Latin di Grain. “Dari Indonesia hingga Amerika Latin, perluasan produksi biofuel pada skala yang dibutuhkan oleh pelayaran global akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan.”

Bukti dari wilayah-wilayah yang sudah terdampak oleh produksi biofuel industri sangat luas:

• Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati: Di negara-negara seperti Indonesia, perluasan perkebunan kelapa sawit telah menjadi pendorong utama deforestasi tropis, mengancam habitat kritis bagi spesies terancam punah dan mempercepat perubahan iklim melalui perusakan lahan gambut yang kaya karbon.
• Perubahan tata guna lahan dan emisi: Di Amerika Latin, peningkatan budidaya tanaman seperti kedelai untuk biofuel telah berkontribusi pada perubahan tata guna lahan, sering kali menggusur hutan dan lahan yang berfungsi sebagai penyerap karbon vital. Emisi tidak langsung ini dapat meniadakan atau bahkan melampaui manfaat iklim yang diklaim dari ibiofuel.
• Dampak pada masyarakat lokal: Ekspansi biofuel telah dikaitkan dengan perampasan tanah, penggusuran masyarakat adat, dan meningkatnya konflik sosial, terutama di daerah pedesaan di mana perlindungan tata kelola lemah.
• Risiko ketahanan pangan: Mengalihkan lahan pertanian untuk produksi bahan bakar memberikan tekanan tambahan pada sistem pangan global, berkontribusi pada volatilitas harga dan berkurangnya akses terhadap tanaman pokok di wilayah rentan.

“Seiring meningkatnya permintaan biofuel untuk pelayaran, tekanan pada ekosistem dan masyarakat adat semakin intensif. Di Indonesia, konsesi kelapa sawit yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat mencakup 2,26 juta hektar — area yang lebih luas dari pulau Bali. Biofuel lebih dari sekadar masalah energi, ini adalah perjuangan untuk keadilan sosial dan ekologi,” kata Respati Bayu, Peneliti di Forest Watch Indonesia.

IMO berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menyelesaikan kerangka dekarbonisasinya untuk pelayaran internasional, sektor yang bertanggung jawab atas hampir 3% emisi gas rumah kaca global. Meskipun kelompok ini sangat mendukung dekarbonisasi mendesak sektor ini, mereka memperingatkan bahwa biofuel menawarkan fiksi akuntansi daripada pengurangan emisi yang sesungguhnya.

“Kami telah menyaksikan hutan kami menghilang untuk mengisi bahan bakar mobil di Eropa,” kata Eko Yunanda, Direktur WALHI Riau. “Kami tidak bisa sekarang berdiam diri sementara logika yang sama diperluas untuk mengisi bahan bakar kapal yang melintasi lautan kami.”

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transisi menuju pelayaran tanpa emisi tidak mengorbankan hutan, masyarakat, dan sistem pangan,” kata Pax Butchart, juru kampanye Biofuelwatch. “Mengecualikan biofuel dari jalur dekarbonisasi adalah langkah yang diperlukan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan.”

LSM tersebut memperingatkan bahwa mengklasifikasikan biofuel sebagai bahan bakar pelayaran “hijau” berisiko mengunci sektor ini ke dalam jalur yang gagal memberikan pengurangan emisi yang sesungguhnya. Sebagai gantinya, kelompok ini mendesak negara-negara anggota IMO untuk memprioritaskan solusi yang benar-benar tanpa emisi, seperti pengurangan kecepatan dan propulsi angin.

Informasi Latar Belakang

ISWG-GHG-21 berlangsung dari 20-24 April dan akan diikuti oleh sesi ke-84 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC 84) pada 27 April – 1 Mei 2026 di Markas Besar IMO di London. Sesi-sesi tersebut diharapkan akan membahas emisi yang terkait dengan bahan bakar dan teknologi, termasuk biofuel, dan Kerangka Net-Zero IMO.

Meskipun ada penundaan dalam adopsi Kerangka Net-Zero, Strategi GRK IMO 2023 tetap berlaku, menetapkan target net-zero untuk IMO dan pelayaran internasional pada tahun 2050