Di sisi lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit ternyata juga membawa dampak buruk bagi hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Pada kurun waktu 2009-2013, sekitar 516 ribu hektar lahan terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, konflik sosial dengan masyarakat adat/lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak dapat terhindarkan. Terhitung pada tahun 2015 saja ada sekitar 127 konflik agraria di sektor perkebunan, atau 50% dari total konflik agraria secara keseluruhan.
Dengan segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan selalu berada dalam koridor benar. Dan dalam rangka pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ISPO juga harus bisa menjadi instrument yang transparan dan accountable serta mampu untuk mencegah dan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit.
Dalam rangka penguatan sistem sertifikasi ISPO sebagai sebuah sistem yang mandatori, Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan kajian kritis terhadap sistem ini serta keterkaitannya dengan permasalahan deforestasi dan konflik lahan. Hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan para pihak yang berkepentingan tentang aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam sistem sertifikasi ISPO.
Tujuan:
Diskusi ini adalah rangkaian kegiatan dari kajian yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan masukan terkait dengan sistem sertifikasi ISPO.
Keluaran:
Adanya catatan kritis sebagai bahan rekomendasi untuk penguatan sistem sertfikasi ISPO dalam upaya mencegah deforestasi dan konflik lahan.
Waktu dan Tempat:
Diskusi ini akan dilaksanakan pada Kamis, 31 Maret 2016 di Hotel Savero Golden Flower, Jl. Pajajaran No.27, Bogor.