JURNALIS MEMANTAU DEFORESTASI IKN

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi secara mengejutkan mengumumkan pemindahaan Wilayah Ibukota Negara (IKN) baru ke Provinsi Kalimantan Timur, yang berlokasi di Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pemindahan ibukota tersebut dinilai tergesa-gesa, tanpa kajian dan minim partisipasi publik. Pemilihan ibukota baru dinilai hanya sebatas pertimbangan dan tanpa adanya kajian yang komprehensif dan multidisiplin. Faktanya berdasarkan kajian FWI, provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi di Indonesia yang wilayahnya paling “Sengkarut”. Sampai dengan tahun 2017, 69% daratan di Kalimantan Timur telah dikuasai oleh izin-izin investasi rakus ruang seperti pertambangan, HPH, HTI, dan Perkebunan Kelapa Sawit. Izin terbesar ialah HPH dengan luas mencapai 1,9 juta hektare, disusul  Tambang seluas 1,30 juta hektare, Kebun seluas 1,20 juta hektare, dan HTI seluas 590 ribu hektare. Bahkan, sisanya ada  3,6 juta hektare wilayah yang berizin tersebut terjadi tumpang tindih pemberian izin. 

Dalam proses kebijakan pemindahan ibukota masih terjadi asimetris informasi yang menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Sebagai kebijakan publik, Proses kebijakan mengenai pemindahan ibukota seharusnya dapat diproses dan diakses oleh seluruh masyarakat, melalui check and balance, termasuk memunculkan segala hal yang tidak mencuat ke publik terkait pemindahan ibukota yang meliputi Ancaman Kerusakan Hutan, Ancaman terhadap Biodiversitas, Penguasaan Lahan, Praktik Kearifan Lokal Masyarakat Adat, Kebencanaan, Dampak IKN terhadap Perempuan dan Anak, Peran Pemuda dan Perempuan menyikapi Pemindahan IKN serta Pelibatan Masyarakat adat/lokal dalam perencanaan IKN. 

FWI sebagai lembaga pemantau kehutanan yang mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang adil, berkelanjutan dan mengedepankan proses keterbukaan informasi publik menjawab berbagai tantangan asimetris informasi tersebut dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan partisipasi publik.

Environmental Citizen Journalism Program (ECJP) merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh FWI dan Mongabay Indonesia dalam rangka meningkatkan peran masyarakat (citizen) untuk turut terlibat dalam menyebarluaskan informasi kondisi hutan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya citizen-citizen jurnalis yang kredibel dalam menyampaikan suatu informasi disertai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Melanjutkan kesuksesan ECJP#1 yang dilaksanakan pada tahun 2020, Forest Watch Indonesia bersama Mongabay Indonesia kembali mengadakan kegiatan Environmental Citizen Journalist Program sesi #2 (ECJP 2023) dengan tema “Apa yang tidak muncul ke publik dari pemindahan Ibu Kota Negara?“. Rangkaian ECJP 2023 berupa kegiatan seminar workshop dan pemberian beasiswa (fellowship) untuk melakukan peliputan mendalam (indepth) dengan berbagai tema yang terkait dengan kebijakan pemindahan Ibukota Negara (IKN).