Batuley, 09 Agustus 2025. Masyarakat Adat Rumpun Alar sepakat untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat mereka. Masyarakat Adat Rumpun Alar berada di wilayah utara bagian timur Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Rumpun Alar terdiri dari 7 komunitas adat yaitu: Batuley, Kabalsiang, Benjuring, Sewer, Kumul, Waria, dan Jursiang. Salah satu alasan Masyarakat Adat Rumpun Alar berkeinginan untuk segera melakukan pemetaan wilayah…
Bogor, 9 Agustus 2025 — Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara resmi meluncurkan kembali data terkini mengenai status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Momentum ini digunakan tidak hanya untuk menyuarakan pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adat, tetapi juga menegaskan peran vital masyarakat adat dalam menjaga sumber daya alam, sistem pangan…
Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam pembahasannya ke depan, masyarakat sipil berharap bisa mendapat ruang lebih untuk memaparkan lebih luas dan teknis tentang persoalan di lapangan, termasuk perlindungan ekosistem hutan dan pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat.…
Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR.…
Pada 8 Agustus 2024 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) telah menerbitkan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang dikenal sebagai Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. IBSAP merupakan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi panduan bagi seluruh aktor terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan terus diperbaharui mengikuti kebutuhan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai…
Potret keadaan hutan di wilayah mahakam ulu, kalimantan. dok: forest watch indonesia Jakarta, 9 Juni 2025: Rencana revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (RUUK) harus menjadi momentum perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Indonesia tidak boleh lagi menggunakan paradigma kolonial yang menganggap hutan sebagai komoditas milik negara semata. Seharusnya, Indonesia bisa menata kelola hutan dengan memberi pengakuan…
Jakarta, 20 Juni 2025 — Upaya Indonesia menurunkan laju deforestasi untuk mencapai target pengurangan emisi 2030 dinilai gagal arah dan kontradiktif. Dalam dokumen FoLU Net Sink 2030, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan bahwa 60% pengurangan emisi berasal dari sektor hutan dan lahan. Namun, temuan Forest Watch Indonesia (FWI) justru menunjukkan deforestasi terus terjadi secara masif dan terencana. Anggi Putra Prayoga, Juru…
Jakarta, 8 Mei 2025 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini (7 Mei 2025) mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), serta pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini…
Depok, 22 April 2025 – Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi. antusias mengikuti diskusi publik bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Bagi Masyarakat Adat” di Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kaoem Telapak sebagai anggota Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)…
