Tambang Nikel Di Pulau Manoram, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 12 Februari 2025 – Forest Watch Indonesia (FWI) dan Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau Kecil mengadakan diskusi publik dan media briefing berjudul ‘’Forum Akademisi Timur Menolak Tambang Masuk Kampus’’. Diskusi publik dan media briefing dinisiasi untuk merespon rencana pemberian IUP Pertambangan kepada Perguruan Tinggi Pemerintah berencana…
Pokok-Pokok Temuan: Ekspansi dan penambahan luas sawit akan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kedua hal itu bukan solusi bagi Indonesia untuk keluar dari tantangan krisis pangan, energi, dan air. Transparansi menjadi kunci perbaikan tata kelola mengingat luas konsesi sawit telah mencapai 20,9 juta dan 3,8 juta diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain. Ketimpangan penguasaan lahan sangat tajam, di mana 92% lahan perkebunan…
Gorontalo 4 Februari 2025, Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kecamatan Popayato Grup, yakni Kecamatan Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, yang menyebabkan wilayah tersebut kembali diterjang banjir pada Rabu, 22 Januari 2025. Banjir berulang di tiga kecamatan ini mengakibatkan permukiman dan jalanan terendam air. Aktivitas industri ditengarai menjadi dalang penyebab deforestasi sehingga lebih rentan terjadi banjir.…
Laporan Investigasi Jurnalis Kerja Sama Forest Watch Indonesia dan Mongabay Indonesia dengan Jaringan Transisi Energi Watch Penggunaan biomassa kayu yang diklaim sebagai upaya pengurangan emisi menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Biomassa kayu akan dimanfaatkan pada 52 PLTU di Indonesia sebagai pengganti energi batu bara hingga porsi 10…
Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang dari 2.000 km². Pada pasal 35 huruf k menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan mineral dilarang dilakukan di pulau…
Transisi energi di Indonesia yang mengandalkan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink 2030, tetapi pelaksanaannya telah menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Pengembangan HTE seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan banyak bergantung pada ekspor biomassa. Meskipun HTE seharusnya menjadi solusi energi terbarukan, sebagian besar…
JAKARTA, 23 Januari 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam transisi energi terbarukan Indonesia selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Koalisi menilai sejumlah aspek dalam kebijakan transisi energi–yang mengacu pada rekomendasi delapan Quick Wins yang diserahkan kepada Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran–bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dapat terlihat dari langkah Presiden…
Roy Masyewi dan para aktivis lingkungan mengantar sulfianto alias ke puskesmas untuk mendapat perawatan setelah menjadi korban pengeroyokan, jumat (20/12/2024) Sumber foto dari www.portaljepe.id Kami telah membaca dan menerima Laporan Polisi Nomor STTLP/LP/B/246/XII/2024/SPKT/POLRES TELUK BINTUNI/POLDA PAPUA BARAT maupun informasi saksi atas kejadian tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap aktivis Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Sulfianto Alias, lokasi kejadian di sekitar…
Jakarta, 18 Desember 2024 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Saat ini, RUU Masyarakat Adat telah masuk kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025 dan masuk dalam Prolegnas…
Seorang masyarakat adat di tengah hutan adat yang telah digusur untuk pembangunan proyek cetak 1 juta ha. (Sumber foto berasal dari betahita) Temuan utama: Pembukaan lahan seluas 2 juta hektar di Merauke berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun. Hanya dari satu megaproyek food estate di Merauke dapat memperparah kontribusi…
Dialog publik urgensi pengesahan ruu masyarakat adat dalam merespon kebijakan konservasi pasca cop-16 Jakarta, 5 Desember 2024 – Pasca Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) yang berlangsung pada 1 November 2024 di Cali, Kolombia, urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia semakin mendesak. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan mereka dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework…
Jakarta, 22 November 2024– Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 semestinya menjadi momen penting bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Masyarakat Adat. Setelah 14 tahun RUU ini tak kunjung selesai, bersamaan itu juga Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi. Prolegnas yang diusulkan DPR dan DPD RI menjadi…
