Apakah Masyarakat Adat memiliki pengetahuan? Apakah Masyarakat Adat menguasai teknologi? Dua pertanyaan ini muncul, karena banyak banyak orang salah kaprah dalam melihat keberadaan masyarakat adat. Pertama, ada anggapan bahwa masyakat adat adalah masyarakat terbelakang, jauh dari sentuhan kehidupan ‘modern’ yang sarat teknologi. Kedua, sejalan dengan pandangan masyarakat adat terbelakang, maka menutup kemungkinan Masyarakat adat memiliki atau menguasai teknologi. Pengetahuan adalah…
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan frasa “hak-hak tradisional”, yang ada adalah frasa hak asal-usul. Dalam pembentukannya, dibahas mengenai hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat Istimewa. Dari penjelasan Soepomo di Sidang Kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945, setidaknya frasa hak asal-usul –walaupun tidak terbatas pada– mensyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap susunan asli dari masyarakat adat adat sebagai daerah istimewa.…
Jakarta, 13 Maret 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang bertajuk “Urgensi UU Keadilan Iklim dan UU Masyarakat Adat sebagai Payung Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan atas Wilayah dan Sumber-Sumber Penghidupan”. Hadir sebagai narasumber antara lain Maria M. M Kbar (Perempuan Mpur Kebar, Tambrauw Papua…
Gambar 1. Kerusakan Jembatan di kecamatan Cisarua akibat banjir Bogor, 11 Maret 2025 – Banjir yang melanda Kawasan Puncak Bogor telah menyebabkan gangguan aktivitas dan kerusakan infrastruktur publik di beberapa titik. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan aliran Sungai Ciliwung meluap dan merendam sejumlah area pemukiman dan jalur utama yang menghubungkan Bogor dengan Kawasan Puncak. Jakarta dan Kota Bekasi turut lumpuh…
Jakarta, 25 Februari 2025 – Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan kehutanan di Indonesia menghadapi tantangan besar perubahan iklim, peningkatan kebutuhan energi hijau, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Kebijakan kehutanan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keberlanjutan, terutama dalam menjaga ekosistem hutan, melindungi hak masyarakat adat, dan memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkeadilan. Di sisi lain,…
Jakarta, 25 Februari 2025 – Sebagai pemilik pengetahuan lokal yang telah teruji selama berabad abad, Masyarakat Adat memiliki sistem pengelolaan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tidak hanya menopang kebutuhan pangan komunitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebih. Berbagai praktik kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal telah diterapkan di berbagai wilayah Indonesia termasuk di pesisir…
Tambang Nikel Di Pulau Manoram, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 12 Februari 2025 – Forest Watch Indonesia (FWI) dan Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau Kecil mengadakan diskusi publik dan media briefing berjudul ‘’Forum Akademisi Timur Menolak Tambang Masuk Kampus’’. Diskusi publik dan media briefing dinisiasi untuk merespon rencana pemberian IUP Pertambangan kepada Perguruan Tinggi Pemerintah berencana…
Pokok-Pokok Temuan: Ekspansi dan penambahan luas sawit akan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kedua hal itu bukan solusi bagi Indonesia untuk keluar dari tantangan krisis pangan, energi, dan air. Transparansi menjadi kunci perbaikan tata kelola mengingat luas konsesi sawit telah mencapai 20,9 juta dan 3,8 juta diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain. Ketimpangan penguasaan lahan sangat tajam, di mana 92% lahan perkebunan…
Gorontalo 4 Februari 2025, Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kecamatan Popayato Grup, yakni Kecamatan Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, yang menyebabkan wilayah tersebut kembali diterjang banjir pada Rabu, 22 Januari 2025. Banjir berulang di tiga kecamatan ini mengakibatkan permukiman dan jalanan terendam air. Aktivitas industri ditengarai menjadi dalang penyebab deforestasi sehingga lebih rentan terjadi banjir.…
Laporan Investigasi Jurnalis Kerja Sama Forest Watch Indonesia dan Mongabay Indonesia dengan Jaringan Transisi Energi Watch Penggunaan biomassa kayu yang diklaim sebagai upaya pengurangan emisi menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Biomassa kayu akan dimanfaatkan pada 52 PLTU di Indonesia sebagai pengganti energi batu bara hingga porsi 10…
Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang dari 2.000 km². Pada pasal 35 huruf k menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan mineral dilarang dilakukan di pulau…
Transisi energi di Indonesia yang mengandalkan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink 2030, tetapi pelaksanaannya telah menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Pengembangan HTE seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan banyak bergantung pada ekspor biomassa. Meskipun HTE seharusnya menjadi solusi energi terbarukan, sebagian besar…