TANJUNG SELOR, 29 Oktober 2025. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) kepada sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Kaltara, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan daerah yang mempunyai luas total 75.467,70 km2, terletak pada posisi antara 114o 35’ 22’ – 118o 0300’ Bujur Timur dan antara 1o 21’ 36’ – 4o 24’ 55’ Lintang Utara. Pada tahun 2012, Kaltara merupakan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur dengan Bulungan dijadikan sebagai ibukota provinsi ke-34 tersebut. Pemekaran ini resmi dibentuk setelah rancangan undang-undang…
LONDON, 21 Oktober 2025 – Biofuelwatch, Forest Watch Indonesia, dan Global Forest Coalition mendesak Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengecualikan biofuel yang merusak dari kepatuhan terhadap Kerangka Net-Zero (Net-Zero Framework). Dalam pertemuan Luar Biasa Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC ES.2) di London pekan lalu, negara-negara anggota memutuskan untuk menunda adopsi resmi kerangka tersebut hingga tahun 2026. Namun, pembahasan penting mengenai detail insentif energi bersih…
Aksi damai di depan kedutaan besar jepang-jakarta Jakarta, 20 Oktober 2025 — Hari ini 20 Oktober 2025 para aktivis lingkungan yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan kantor Kedutaan Besar Jepang dan Korea Selatan di Jakarta. Aksi ini menyoroti dampak serius impor pelet kayu (wood pellet) oleh kedua negara tersebut dari Indonesia, yang dinilai mempercepat deforestasi,…
Aksi Hari tani nasional Setiap tanggal 24 September, bangsa Indonesia memperingati Hari Tani Nasional (HTN) sebagai momentum bersejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Peringatan ini sekaligus menegaskan kembali komitmen negara dalam mewujudkan pelaksanaan Reforma Agraria. UUPA 1960 lahir dengan semangat melakukan perombakan terhadap struktur penguasaan tanah yang timpang (struktur agraria), sekaligus mendorong pengembangan usahatani rakyat melalui…
Batuley, 09 Agustus 2025. Masyarakat Adat Rumpun Alar sepakat untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat mereka. Masyarakat Adat Rumpun Alar berada di wilayah utara bagian timur Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Rumpun Alar terdiri dari 7 komunitas adat yaitu: Batuley, Kabalsiang, Benjuring, Sewer, Kumul, Waria, dan Jursiang. Salah satu alasan Masyarakat Adat Rumpun Alar berkeinginan untuk segera melakukan pemetaan wilayah…
Bogor, 9 Agustus 2025 — Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara resmi meluncurkan kembali data terkini mengenai status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Momentum ini digunakan tidak hanya untuk menyuarakan pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adat, tetapi juga menegaskan peran vital masyarakat adat dalam menjaga sumber daya alam, sistem pangan…
Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam pembahasannya ke depan, masyarakat sipil berharap bisa mendapat ruang lebih untuk memaparkan lebih luas dan teknis tentang persoalan di lapangan, termasuk perlindungan ekosistem hutan dan pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat.…
Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR.…
