Forest Watch Indonesia|2013. Kasus penghancuran hutan di Indonesia masih terus berlangsung. Pembabatan hutan alam melalui kegiatan ilegal pada Mei 2013 di Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terbongkar. Kasus yang melibatkan anggota polisi Aiptu Labora Sitorus ini hanya salah satu dari ratusan kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di negeri ini.(1) Saat ini kasus bintara polisi pemilik…

Continue Reading

Zen-Chatham-House
Zainuri Hasyim Perwakilan JPIK sesaat memberikan presentasi di Chatham House

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman melaksanakan monitoring independen atas SVLK serta tantangan ke depannya dalam acara yang digagas oleh Chatham House. Acara yang berlangsung di Kantor Chatham House ini merupakan rangkaian seminar dua hari dengan judul 21st Illegal Logging Stakeholder Update pada 7 – 8 Februari 2013 yang lalu yang berlokasi di 10 St James’s Square, London United Kingdom.

Continue Reading

Bentrok Berdarah Dengan Petani

JAMBI – Dua kali bentrok berdarah terjadi antara petani dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Bentrok pertama terjadi Januari 2012. Dalam bentrokan tersebut satu orang tewas dan sejumlah bangunan dan alat berat perusahaan hangus karena dibakar massa. Bentrokan kedua terjadi Sabtu (6/4) lalu. Dalam bentrok tersebut, sedikitnya 4 orang mengalami luka parah terkena bacokan.

Yayasan CAPPA menyayangkan, dalam situasi konflik yang terus memanas dan praktek perusahaan yang semakin memburuk LAJ justru melakukan proses Sertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai yang diatur dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Continue Reading

Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa terkait legalitas kayu eksport sudah sesuai dengan SVLK-Indonesia dan EUTR-Uni Eropa. Namun pengawasan bukan hanya pada level exportnya saja, sebab kayu eksport itu harus legal pula dari asalnya. Diharapkan Illegal Logging bisa diberantas dan berikutnya Korupsi Kehutanan pun dituntaskan.

Oleh Pietsau Amafnini

Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas praktek illegal logging di negeri ini. System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mewajibkan usaha berbahan baku kayu memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Hingga Akhir 2012 dan awal 2013 ini dimana V-Legal  menjadi syarat mutlak legalitas kayu eksport, sedikitnya 12 perusahaan sudah siap mengekspor kayu bersertifikat melalui 3 pelabuhan ke Eropa. Uni Eropa juga sudah memiliki Timber Regulation (EUTR) yang mengharuskan seluruh masyarakatnya sebagai konsumen untuk tidak menerima import kayu illegal dari luar . Artinya, kayu eksport Indonesia harus bersertifikat sesuai tuntutan pasar internasional di Eropa dan Indonesia sudah mempunyai V-Legal.

Continue Reading

Dalam sepuluh tahun kawasan Puncak kehilangan daerah berhutan seluas Kota Sukabumi. Pemda Jawa Barat malah menerbitkan aturan yang mengizinkan Puncak jadi kawasan produksi dan menabrak Peraturan Presiden. Kawasan Puncak di Bogor selama ini telah ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk wilayah pertanian, permukiman, dan industri di Bogor, Depok, Jakarta, dan Bekasi. Peraturan Presiden…

Continue Reading

Pada tanggal 18 – 20 Mei 2012, FWI mengadakan pelatihan pemetaan yang berlokasi di Kampung Tapos, Bogor. Tujuan utama pelatihan ini agar para staf FWI memiliki pengetahuan dasar pemetaan dan cara penggunaan alat-alat yang digunakan saat pemetaan. Pada saat pelatihan, kami diajarkan untuk dapat membaca peta, karena saat nantinya berada di lapangan kami harus dapat memahami lokasi yang akan dituju.…

Continue Reading

Mengutip dari salah satu jejaring media sosial, What’s on your mind? Seperti kalimat itu, apa yang anda pikirkan jika melihat baliho besar terpajang di pusat kota bertuliskan “Selamatkan Hutan”? Pasti kalimat ini sudah tidak aneh lagi bagi kita bukan? Seorang teman dengan celetukannya mengatakan, “Itu maksudnya memberi selamat hutannya? Selamat sudah rusak gitu? Sungguh teganya teganyaa…” Banyaknya himbauan bermunculan baik…

Continue Reading

Perjalanan panjang bagi perjuangan masyarakat adat saat ini sedang menuju titik krusial.  Saat DPR-RI menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), komunitas-komunitas adat yang bernaung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pun melanjutkan perjuangan mereka dengan cara lain.  Mereka melakukan gugatan hukum dalam bentuk judicial review terkait keberadaan hutan adat yang selama ini “terpinggirkan” secara…

Continue Reading

Forest Watch Indonesia (FWI) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran utama dalam memantau keadaan hutan di Indonesia.  Peran strategis ini diharapkan dapat mendorong semakin cepatnya proses demokratisasi dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.  Dalam upayanya memantau kondisi hutan, FWI mengembangkan sebuah program baru yaitu Program Pemantauan Daerah Tangkapan Air. Sebagai staf Forest Watch Indonesia (FWI), saya…

Continue Reading

Kongres AMAN ke-4 diawali dengan Ritual Air Nusantara. Masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara membawa air yang diambil dari sumber air keramat di wilayah adat masing-masing, kemudian dikucurkan menjadi  satu di Bumi Hibualamo, Tobelo. Ritual ini menandakan bahwa air -sebagai unsur terbesar kehidupan- menjadi pemersatu komunitas adat di Nusantara. Air menjaga kehidupan. Ungkapan ini menjadi benar, bagi siapa saja yang…

Continue Reading

Sebenarnya cerita ini adalah gambaran dari apa yang pernah saya alami dulu. Ketika saya masih tinggal bersama orangtua di sebuah desa di pinggiran hutan jati. Tempat tinggal keluarga kecil kami adalah Desa Gunungsari di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Seperti umumnya desa-desa di Kabupaten Ngawi, desa kami adalah desa yang gersang, terutama saat musim kemarau. Air yang tersedia sangat terbatas, itu…

Continue Reading

Oleh: Hariadi Kartodihardjo Kebijakan dan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh hasil-hasil pertemuan internasional atau ide dari lembaga-lembaga donor, misalnya dikembangkannya sertifikasi hutan, perhutanan sosial, program kehutanan multipihak, konservasi hutan yang bernilai tinggi, pemberantasan illegal logging, sertifikasi legalitas kayu, serta pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan REDD). Berbagai inisiatif…

Continue Reading

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.

Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI.
All Rights Reserved.

to top